
Kasus Penyadapan Prabowo Meluas, Bareskrim Ungkap Nama-Nama Baru
JAKARTA, SUPERSEMAR NEWS – Perkembangan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Pada Senin, 16 November 2026, Bareskrim Polri mengungkap sejumlah nama baru yang diduga menjadi sasaran aktivitas penyadapan yang tengah diselidiki. Di saat bersamaan, proses pemeriksaan etik terhadap sejumlah pejabat Polri terus bergulir, sementara DPR bersama Polri mulai memperkuat pembahasan regulasi penyadapan.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, membenarkan adanya sejumlah nama tambahan yang muncul dalam pendalaman perkara. Nama-nama tersebut mencakup inisial RA dan NS alias G, serta jurnalis berinisial NS dan ADG.
Berdasarkan identifikasi yang diberitakan sejumlah media, nama-nama tersebut merujuk pada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Najwa Shihab, dan Alfito Deannova Ginting. Pegiat media sosial Denny Siregar juga disebut dalam pemberitaan terkait dugaan sasaran penyadapan.
Pengungkapan ini memperluas perhatian publik terhadap perkara yang sebelumnya dikaitkan dengan dugaan penyadapan Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara.
Meski demikian, Bareskrim masih perlu membuka penjelasan lebih terperinci mengenai bukti teknis, periode pemantauan, mekanisme penyadapan, serta pihak-pihak yang diduga menjalankan aktivitas tersebut.
Penting ditegaskan bahwa nama-nama yang disebut merupakan pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan, bukan pihak yang dituduh melakukan tindak pidana. Status dan rincian dugaan tersebut juga perlu dikonfirmasi kepada masing-masing pihak terkait.
Sidang Etik Eko Hadi Santoso Dijadwalkan 17 November
Perkembangan berikutnya datang dari Divisi Propam Polri. Institusi tersebut menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026.
Sidang ini akan memeriksa dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas, tindakan tidak sesuai prosedur, serta dugaan keterlibatan dalam akses ilegal melalui sistem Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim.
Polri telah menyiapkan majelis sidang yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo, dengan Komjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua dan tiga anggota lainnya.
Agenda sidang tersebut menjadi bagian penting dari proses pertanggungjawaban internal Polri. Namun, hasil pemeriksaan etik tidak boleh disamakan dengan pembuktian pidana karena keduanya memiliki mekanisme dan konsekuensi hukum berbeda.
Publik kini menunggu apakah sidang tersebut akan menghasilkan sanksi etik dan bagaimana pertimbangan majelis dalam menilai dugaan pelanggaran yang diperiksa.

DPR dan Polri Bahas Penguatan Regulasi Penyadapan
Di tengah perkembangan penyidikan, Komisi III DPR kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyadapan bersama jajaran Polri, termasuk Kabaintelkam Komjen Dedy Kusuma Bakti.
Dalam pembahasan tersebut, Polri mengusulkan enam kelompok pengaturan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan.
Usulan itu mencakup pembatasan sasaran penyadapan, larangan penggunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau golongan, kewajiban perintah tertulis dengan batas waktu yang jelas, serta pemisahan kewenangan antara pihak pengusul, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis.
Selain itu, Polri mengusulkan sistem pencatatan aktivitas penyadapan yang tidak dapat diubah atau dihapus, audit berkala, pengawasan internal, serta pemberian sanksi tegas terhadap personel yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.
Usulan tersebut menjadi perhatian penting karena perkara yang sedang diselidiki justru memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme otorisasi, penggunaan sistem, pengawasan, dan dugaan penghapusan data elektronik.
Meski demikian, seluruh usulan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi ketentuan undang-undang yang telah disahkan.
Akuntabilitas Polri dan Perlindungan Hak Publik
Rangkaian perkembangan ini memperlihatkan bahwa persoalan dugaan penyadapan tidak lagi semata-mata menyangkut individu yang disebut dalam perkara. Lebih jauh, kasus ini menyentuh persoalan akuntabilitas institusi, perlindungan privasi, serta batas kewenangan penggunaan teknologi pengawasan oleh aparat negara.
Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan terbukti melalui proses hukum, perkara ini dapat menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola penyadapan di Indonesia.
Penggunaan teknologi intersepsi harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, prosedur persetujuan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme pengawasan yang independen dan efektif.
Di sisi lain, penyidikan juga harus berjalan secara profesional dan transparan. Setiap pihak yang disebut dalam perkara berhak mendapatkan perlakuan sesuai hukum, sementara penyidik berkewajiban membuktikan setiap dugaan berdasarkan alat bukti yang sah.
Sejumlah Pertanyaan Masih Menunggu Jawaban
Hingga Senin, 16 November 2026 pukul 16.48 WIB, sejumlah persoalan penting masih belum memperoleh penjelasan menyeluruh.
Di antaranya mengenai bukti teknis dugaan penyadapan terhadap nama-nama yang baru disebut, identitas dan peran Brigjen TK, perkembangan banding etik Ahrie Sonta, serta tindak lanjut penyidikan terhadap Listyo Sigit Prabowo dan pihak-pihak lainnya.
Perkembangan laporan polisi terpisah mengenai dugaan makar juga masih perlu dipantau. Penerbitan laporan polisi bukan berarti unsur makar telah terbukti ataupun para pihak telah dinyatakan bersalah.
Belum ditemukan pula dokumen pelimpahan perkara utama kepada kejaksaan atau nomor perkara pengadilan yang dapat diverifikasi berdasarkan data pemantauan ini.
Menunggu Transparansi dan Pembuktian Hukum
Perkembangan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo kini memasuki fase yang semakin penting. Pengungkapan nama-nama baru, agenda sidang etik Eko Hadi Santoso, dan pembahasan RUU Penyadapan menunjukkan bahwa persoalan ini memiliki dimensi hukum sekaligus kelembagaan.
Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai siapa yang memberikan perintah, bagaimana sistem digunakan, siapa yang menjalankan operasi, serta apa dasar hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.
Namun, transparansi harus berjalan beriringan dengan ketelitian dan asas praduga tak bersalah. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses peradilan yang sah.
Supersemar News akan terus memantau perkembangan penyidikan, proses etik Polri, serta pembahasan regulasi penyadapan untuk memastikan setiap perkembangan disampaikan secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
SupersemarNewsTeam
Editor : Sangga Buana
Sumber Berita: Bareskrim Polri – Keterangan Brigjen Suhermanto mengenai nama-nama yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Divisi Humas Polri – Keterangan jadwal sidang etik Eko Hadi Santoso. Komisi III DPR RI – Pembahasan RUU Penyadapan. Kabaintelkam Polri – Usulan enam kelompok pengaturan penyadapan. CNN Indonesia – Pemberitaan perkembangan kasus dan sidang etik. detikNews – Pemberitaan pengungkapan nama-nama baru. ANTARA – Pemberitaan usulan Polri dalam RUU Penyadapan. Metro TV – Pemberitaan pembahasan regulasi penyadapan.













Komentar