SUPERSEMAR NEWS – Jakarta — Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), KH Lutfi Hakim, menegaskan bahwa gagasan Jakarta Kota Global Berbudaya bukan sekadar slogan politik atau rangkaian kata seremonial. Menurutnya, konsep tersebut adalah arah baru peradaban kota, terutama setelah Jakarta tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.
Pernyataan itu disampaikan jelang satu tahun masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, yang dinilai berhasil menggeser fokus pembangunan Jakarta dari orientasi administratif menuju orientasi global dengan pijakan budaya yang kokoh.
“Jakarta boleh modern, tapi tidak boleh tercerabut dari akar budayanya. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar,” tegas KH Lutfi, Jumat (15/11/2025).
Modernisasi Tanpa Identitas Ibarat Kota Tanpa Jiwa
Menurut KH Lutfi, kebijakan Pramono–Rano menjadi titik balik penting karena mengembalikan identitas Betawi sebagai roh kota. Ia menilai, modernisasi tanpa budaya hanya melahirkan kota yang tumbuh cepat tetapi rapuh secara sosial.
“Kota global bukan soal gedung tinggi atau jalan lebar. Kota global adalah kota yang tegak karena budayanya, dihormati karena karakternya, dan dihargai karena jati dirinya,” ujarnya.
Ia menegaskan, Jakarta harus melesat sebagai pusat ekonomi dunia, tetapi tetap mengakar pada kearifan Betawi sebagai tuan rumah sejarah.
“Kalau Jakarta hilang dari budayanya, maka ia kehilangan dirinya sendiri.”
Tema HUT Jakarta Bukan Seremoni: Ini Penegasan Jati Diri Kota
Lebih jauh, KH Lutfi menyebut tema Jakarta Kota Global Berbudaya yang dikampanyekan pada HUT ke-498 bukan hanya perayaan tahunan, tetapi peneguhan arah jangka panjang menuju lima abad usia Jakarta.
Bagi FBR, tema itu muncul bukan tiba-tiba. Tema itu adalah buah dari diskusi panjang, kegelisahan masyarakat Betawi, serta kesadaran bahwa Jakarta membutuhkan identitas yang kokoh agar tidak ikut hanyut dalam arus globalisasi yang melanda kota-kota besar dunia.
“Ini momentum sejarah. Ini bukan seremonial, tapi peringatan tentang siapa kita, dan akan menjadi apa kota ini ke depan.”
Jakarta Sudah Melangkah Lebih Cepat dari Kota Dunia Lain
Menariknya, KH Lutfi menyoroti keselarasan visi Jakarta dengan agenda global.
Saat dunia baru mengakui pentingnya pelestarian budaya dalam aksi iklim pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Brasil, Jakarta justru sudah lebih dulu mengambil langkah itu.
Dalam COP30, pelindungan warisan budaya menjadi pilar baru kebijakan iklim global. Hal ini menunjukkan bahwa isu kebudayaan kini menjadi perhatian dunia, bukan sekadar urusan lokal.
“Dunia baru bicara soal itu, sementara Jakarta sudah melangkah lebih dulu. Ini bukti bahwa isu yang kita bawa bukan kaleng-kaleng. Ini isu peradaban, isu kemanusiaan,” katanya menegaskan.
Fondasi Kukuh: UU DKJ sebagai Kompas Transformasi Jakarta
Perubahan besar di Jakarta memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Regulasi tersebut menegaskan tiga kompas pembangunan:
- Jakarta sebagai kota global berdaya saing tinggi
- Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional
- Jakarta sebagai kota berkelanjutan
Namun yang paling fundamental, UU tersebut memuat amanat perlindungan budaya Betawi sebagai identitas kota. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang budaya bukan sebagai ornamen, tetapi sebagai fondasi peradaban urban.
“Pemprov bergerak bukan asal-asalan. Semua punya payung hukum, punya arah, dan punya dasar yang kuat,” kata KH Lutfi.
FBR Pelopor Penegasan Identitas Betawi: Lahirnya LAM Betawi
Sebelum konsep kota global berbudaya menjadi kebijakan resmi, Forum Betawi Rempug (FBR) telah bergerak menegaskan identitas Betawi.
Bahkan saat UU DKJ masih dalam tahap pembahasan, FBR bersama Kaukus Muda Betawi melakukan pendekatan ke fraksi-fraksi DPR untuk memasukkan frasa “lembaga adat” ke dalam undang-undang.
“Alhamdulillah, perjuangan itu akhirnya diakomodir pemerintah dan DPR. Ini kemenangan moral bagi masyarakat Betawi,” terang KH Lutfi.
Perjuangan itu kemudian melahirkan Lembaga Adat Masyarakat Betawi (LAM Betawi), sebuah struktur yang bertugas menjaga nilai, adat, moral, dan karakter Betawi agar tetap menjadi poros identitas Jakarta modern.
LAM Betawi kini berfungsi sebagai ruang koordinasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku budaya dalam mengawal pembangunan kota.
Pramono–Rano Diapresiasi: Komitmen Tegas Tak Tinggalkan Budaya Lokal
KH Lutfi mengapresiasi Pramono Anung dan Rano Karno yang telah menandatangani pakta integritas dengan masyarakat Betawi.
Langkah itu menurutnya merupakan simbol komitmen bahwa pembangunan Jakarta tidak akan membiarkan budaya Betawi tersingkir oleh modernitas.
“Menjadi kota global memang menuntut daya saing tinggi. Tapi tanpa budaya, arah pembangunan akan hilang. Budaya itu kompas, bukan beban,” ujarnya.
Jakarta Memasuki Miqot Baru: Titik Balik Peradaban Baru Kota
Menurut KH Lutfi, Jakarta kini memasuki miqot — sebuah titik balik sejarah — yang menentukan masa depan kota.
Ia menilai, masyarakat Betawi harus menyadari bahwa mereka bukan lagi sekadar saksi, melainkan aktor penting dalam perubahan besar ini.
“Ini bukan hanya tugas gubernur. Ini tugas kita semua. Tak ada masa depan Jakarta tanpa masa depan Betawi, dan tak ada masa depan Betawi tanpa keterlibatan kita bersama,” ujarnya penuh penekanan.
Harapan untuk Pemimpin Berikutnya: Jangan Keluar dari Rel
KH Lutfi menyampaikan harapannya agar pemimpin Jakarta di masa mendatang tetap melanjutkan arah yang sama:
Jakarta yang maju, modern, global, tetapi tetap berakar pada budaya lokal.
Ia menegaskan, arah ini bukan tren politik jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang yang menentukan karakter Jakarta 50 hingga 100 tahun ke depan.
“Siapa pun nanti pemimpinnya, jangan pernah keluar dari rel ini. Karena rel inilah yang menyelamatkan Jakarta dari kehilangan dirinya,” tutupnya.
SupersemarNewsTeam
