Mensos-Menteri ATR bahas percepatan sertifikasi lahan Sekolah Rakyat

- Jurnalis

Kamis, 1 Mei 2025 - 02:24 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid guna membantu pemerintah daerah dalam mencari lahan serta percepatan proses sertifikasi lahan untuk Sekolah Rakyat.

Dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu, pertemuan itu berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN dan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dari kedua kementerian.

Dalam pertemuan tersebut, Saifullah Yusuf mengungkapkan adanya sejumlah kendala dihadapi beberapa pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota, dalam memenuhi persyaratan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Baca Juga :  Jaga Kedaulatan NKRI, 136 Prajurit TNI di Papua Terima Kenaikan Pangkat Luar Biasa

“Kami datang ke sini karena Sekolah Rakyat ini dikerjakan bareng-bareng, salah satunya juga dengan Kementerian ATR/BPN. Kemarin saat kami membentuk Desk Sekolah Rakyat, Kementerian ATR/BPN juga turun bantu menyelesaikan permasalahan lahan untuk Sekolah Rakyat,” katanya.

Dalam pertemuan itu, keduanya juga membahas beberapa permasalahan teknis mengenai status dan kepemilikan tanah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan komitmen memberikan dukungan terhadap program ini.

Ia menegaskan proses sertifikasi lahan Sekolah Rakyat akan dipercepat dengan target penyelesaian maksimal dalam waktu dua bulan.

Baca Juga :  Polisi Ungkap Dugaan Kekerasan terhadap Balita di Kebayoran Lama, Dua Orang Diamankan

“Kami siap membantu semaksimal mungkin. Sertifikat akan kami usahakan selesai dalam waktu paling lama dua bulan. Bahkan, jika masih dalam tahap pencarian lahan, kami siap membantu mencarikan lahan yang sesuai dan strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” kata dia.

Sinergisitas antara Kementerian Sosial dan Kementerian ATR/BPN penting untuk mendukung pembangunan pendidikan berbasis kerakyatan melalui Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesetaraan sosial.

(Antara- SupersemarNewsTeam)

Follow WhatsApp Channel supersemarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gibran Mundur dari Wapres, Jabatan Hanya Titipan
Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Presiden Buka Suara!
Kapolri Pastikan Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal Berjalan Optimal
Suket Pendidikan Gibran Dicabut, Status Wapres Jadi Sorotan!
Indonesia Pernah 17 Tahun Tanpa Wakil Presiden, Ini Faktanya
Gibran ke Gedung MPR, Benarkah Siap Mundur dari Wapres?
Kasus Penyadapan Prabowo: Ahrie Dipecat, Ajukan Banding Kini
Kapolri Tegaskan Pemberantasan Narkoba dan Kriminalitas Jalanan, Penindakan Berlaku Tanpa Pandang Bulu
Berita ini 3 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 20:54 WIB

Gibran Mundur dari Wapres, Jabatan Hanya Titipan

Kamis, 12 November 2026 - 19:33 WIB

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Presiden Buka Suara!

Kamis, 12 November 2026 - 19:26 WIB

Kapolri Pastikan Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal Berjalan Optimal

Kamis, 12 November 2026 - 19:18 WIB

Suket Pendidikan Gibran Dicabut, Status Wapres Jadi Sorotan!

Kamis, 12 November 2026 - 18:31 WIB

Indonesia Pernah 17 Tahun Tanpa Wakil Presiden, Ini Faktanya

Berita Terbaru

Berita

Gibran Mundur dari Wapres, Jabatan Hanya Titipan

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:54 WIB