MKD DPR Nonaktifkan Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach

- Jurnalis

Rabu, 5 November 2025 - 14:04 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Tiga anggota DPR, yakni Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach, tampak hadir dalam sidang etik MKD yang memutuskan mereka bersalah melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi nonaktif dengan durasi berbeda.

SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR RI) secara resmi memutuskan bahwa Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Nafa Urbach bersalah melanggar kode etik. Ketiganya dijatuhi sanksi nonaktif sebagai anggota DPR dengan masa berbeda.

Sementara itu, Adies Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya dinyatakan tidak melanggar kode etik dan dikembalikan aktif sebagai anggota DPR.

Dalam sidang resmi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, pimpinan majelis dengan tegas membacakan putusan bahwa Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi nonaktif.

Putusan MKD: Sanksi Nonaktif Berlaku Sejak 5 November

Dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun, Rabu (5/11), majelis menegaskan bahwa para teradu terbukti melanggar etika publik.

“Menyatakan teradu dua, Nafa Indria Urbach terbukti melanggar kode etik. Meminta teradu dua berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku,” ujar Adang.

Berdasarkan keputusan MKD:

  • Ahmad Sahroni dijatuhi sanksi nonaktif selama enam bulan.
  • Eko Patrio dikenai sanksi empat bulan nonaktif.
  • Nafa Urbach menerima hukuman nonaktif tiga bulan.
Baca Juga :  Operasi Patuh Jaya 2026: 7 Pelanggaran yang Disasar

Putusan ini mulai berlaku sejak Rabu (5/11). Dalam periode tersebut, mereka tidak menerima gaji dan tunjangan keuangan dari DPR.

Latar Belakang Kasus: Dinonaktifkan karena Resahkan Publik

Sebelum keputusan MKD, kelima anggota DPR tersebut sudah dinonaktifkan oleh partainya masing-masing.
Langkah itu diambil setelah mereka dianggap menimbulkan keresahan publik terkait aksi demonstrasi besar-besaran pada Agustus hingga awal September lalu.

Baca Juga :  Kapolri: 11 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla, 3 di Antaranya Investor Asing

Menurut sumber internal DPR, MKD menilai bahwa perilaku ketiganya “tidak mencerminkan etika pejabat publik dan berpotensi menurunkan marwah lembaga legislatif.”

Keputusan MKD ini menjadi sinyal kuat bahwa penegakan kode etik di DPR berjalan tegas dan transparan.

Dampak Politik dan Etika di DPR

Keputusan MKD ini mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan politik dan masyarakat.
Pakar etika politik dari Universitas Indonesia menilai langkah MKD “menjadi momentum memperkuat integritas lembaga legislatif di mata publik.”

Selain itu, pengamat politik menyebut bahwa keputusan ini dapat menjadi preseden penting untuk menegakkan disiplin dan tanggung jawab moral di kalangan anggota dewan.

Sanksi Etik sebagai Pengingat bagi Anggota DPR

Melalui putusan ini, MKD menegaskan komitmennya terhadap penegakan kode etik dan integritas pejabat negara.
Sanksi nonaktif bagi Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota DPR agar lebih berhati-hati dalam bersikap di ruang publik maupun media sosial.

SupersemarNewsTeam
Reporter: R/Rifay Marzuki

Follow WhatsApp Channel supersemarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Bertambah Menjadi 203 Sekolah pada 2027, Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra: Perjuangan Komisi E Membuahkan Hasil
Kami Sayang dan Cinta 08: Gerakan Relawan Prabowo di TikTok!
REORIENTASI KEPEMIMPINAN INDONESIA: MENATA ARAH MENUJU 2045!
Kapolri Mutasi Perwira Bareskrim dan Densus 88
Banjaran Karno: Teater Lentera Hadirkan Kisah Sarat Nilai
Polda Jatim Ungkap Kasus Curanmor melalui Operasi KRYD, Kapolda Tegaskan Penegakan Hukum
Polsek Kalideres Ungkap Kasus Narkotika, 7 Paket Sabu Seberat 5,94 Gram Disita
DPP PERPEDAYAK Bertemu Kemenko Polkam, Bahas Inspirasi Masyarakat Adat Hingga Pembangunan Daerah
Berita ini 1 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 16:35 WIB

Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Bertambah Menjadi 203 Sekolah pada 2027, Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra: Perjuangan Komisi E Membuahkan Hasil

Rabu, 11 November 2026 - 16:05 WIB

Kami Sayang dan Cinta 08: Gerakan Relawan Prabowo di TikTok!

Rabu, 11 November 2026 - 14:50 WIB

REORIENTASI KEPEMIMPINAN INDONESIA: MENATA ARAH MENUJU 2045!

Rabu, 11 November 2026 - 14:20 WIB

Kapolri Mutasi Perwira Bareskrim dan Densus 88

Rabu, 11 November 2026 - 11:59 WIB

Banjaran Karno: Teater Lentera Hadirkan Kisah Sarat Nilai

Berita Terbaru

Berita

Kapolri Mutasi Perwira Bareskrim dan Densus 88

Rabu, 11 Nov 2026 - 14:20 WIB

Berita

Banjaran Karno: Teater Lentera Hadirkan Kisah Sarat Nilai

Rabu, 11 Nov 2026 - 11:59 WIB