Jakarta, Supersemar News – Komitmen menjaga stabilitas nasional tidak cukup hanya bertumpu pada pemerintah dan aparat negara. Peran organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat, serta generasi muda juga menjadi bagian penting dalam merawat persatuan, memperkuat demokrasi, dan memastikan pembangunan berjalan beriringan dengan keadilan.
Semangat tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi dan audiensi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Pemuda Dayak (PERPEDAYAK) Pasukan Lawung Bahandang bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum bagi PERPEDAYAK untuk memperkenalkan eksistensi organisasi, visi, misi, serta komitmennya dalam mengambil bagian pada kehidupan kebangsaan. Berlandaskan nilai-nilai adat, budaya, persaudaraan, dan semangat nasionalisme, PERPEDAYAK menempatkan organisasi sebagai kekuatan sosial yang diharapkan mampu menghadirkan kontribusi konstruktif bagi masyarakat dan negara.
Lebih dari sekadar agenda silaturahmi, audiensi tersebut juga menjadi ruang komunikasi untuk bertukar pandangan mengenai dinamika politik, persoalan hukum, keamanan, serta perkembangan sosial kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan Kalimantan Tengah dan kepentingan nasional.
Dalam kesempatan itu, DPP PERPEDAYAK menaruh perhatian pada pentingnya menjaga stabilitas politik, kepastian hukum, keamanan, dan kondusivitas sosial di Kalimantan Tengah. Terlebih, dinamika pembangunan daerah dan kehidupan demokrasi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar berjalan dalam koridor konstitusi dan prinsip keadilan.
PERPEDAYAK berpandangan, pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari capaian fisik dan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, pembangunan harus memberikan ruang penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, perlindungan masyarakat adat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
Persoalan politik dan hukum, baik di tingkat daerah maupun nasional, juga perlu disikapi secara dewasa dan proporsional. Dialog, komunikasi terbuka, penghormatan terhadap konstitusi, serta kepatuhan terhadap mekanisme hukum merupakan fondasi penting dalam menjaga kehidupan demokrasi tetap sehat dan bermartabat.
Di sisi lain, PERPEDAYAK memandang hubungan harmonis antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh komponen masyarakat sebagai modal sosial yang tidak boleh diabaikan. Sinergi antarelemen tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi gesekan, mencegah konflik sosial, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Sebagai organisasi kepemudaan yang membawa identitas dan nilai-nilai luhur masyarakat Dayak, PERPEDAYAK menegaskan komitmennya untuk turut menjaga persatuan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Organisasi ini juga menempatkan diri sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang konstruktif, kritis, independen, dan bertanggung jawab. Aspirasi masyarakat, menurut pandangan PERPEDAYAK, harus disampaikan melalui cara-cara yang bermartabat, konstitusional, serta berorientasi pada kepentingan bersama.
Audiensi dengan Kemenko Polkam sekaligus menjadi langkah awal untuk menjajaki peluang komunikasi dan sinergi kelembagaan dalam berbagai bidang yang relevan dengan tugas dan kewenangan kementerian.
Sejumlah bidang yang dinilai memiliki ruang untuk dikembangkan meliputi penguatan wawasan kebangsaan, internalisasi nilai-nilai Pancasila, dan ketahanan nasional; pendidikan politik dan literasi demokrasi; peningkatan kesadaran serta kepatuhan hukum; hingga penguatan akses masyarakat terhadap informasi hukum.
Selain itu, PERPEDAYAK juga melihat pentingnya kolaborasi dalam pencegahan konflik sosial, pemeliharaan kerukunan, penguatan stabilitas keamanan daerah, serta peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan dan generasi muda dalam menjaga persatuan nasional.
Tidak kalah penting, penguatan komunikasi kelembagaan diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan, dan memperoleh perhatian melalui mekanisme yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berbagai peluang tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait, dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi, kewenangan, dan regulasi yang berlaku.
DPP PERPEDAYAK berharap pertemuan ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi dapat menjadi fondasi bagi komunikasi yang berkelanjutan antara organisasi kemasyarakatan berbasis kearifan lokal dan pemerintah pusat.
Bagi PERPEDAYAK, silaturahmi merupakan bagian dari ikhtiar membangun kepercayaan, mempertemukan gagasan, menyampaikan aspirasi secara bermartabat, sekaligus membuka ruang pengabdian yang lebih luas bagi masyarakat dan bangsa.
Pada akhirnya, memperjuangkan kepentingan masyarakat Dayak dan Kalimantan bukanlah upaya membangun sekat antarkelompok. Sebaliknya, perjuangan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar menjaga keberagaman, memperkuat keadilan, dan memastikan masyarakat adat memperoleh ruang serta penghormatan yang semestinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebab, kecintaan terhadap tanah leluhur dan komitmen terhadap Indonesia bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru menjadi kekuatan untuk merawat persatuan, menjaga keutuhan bangsa, dan mewujudkan Indonesia yang lebih adil, demokratis, serta sejahtera. (Fauji/Bck)
Komentar