OIKN: Warga terdampak Kota Nusantara dapat kompensasi pemerintah pusat

- Jurnalis

Minggu, 9 Maret 2025 - 21:53 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Penajam Paser Utara – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut warga terkena dampak pembangunan Kota Nusantara, Ibu Kota Indonesia di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, mendapatkan kompensasi dari pemerintah pusat.

“Sebagian besar warga terdampak pembangunan Kota Nusantara telah terima nilai kompensasi yang ditawarkan pemerintah pusat,” ungkap Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu.

“Kalau ada yang belum terima, masih dalam proses kelengkapan administrasi,” tambahnya.

Saat ini yang sedang diproses pengadaan lahan untuk proyek pengendali banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut dia, sejumlah warga pemilik tanah telah menyetujui nilai kompensasi yang ditawarkan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Peredaran 3,8 Kg Sabu Digagalkan Polres Lamandau, Diduga Dua Tersangka Diamankan

Prosesnya masih menunggu kelengkapan dokumen atau surat kepemilikan tanah dari warga, jika ada masyarakat tidak sepakat dengan nilai kompensasi bakal dititipkan melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan negeri.

“Kami harap dalam waktu dekat warga bisa menerima ganti untung yang telah disiapkan pemerintah pusat,” katanya.

Baca juga: OIKN menawarkan investasi hunian di Kota Nusantara melalui skema KPBU

Kementerian Pekerjaan Umum juga melakukan peninjauan ulang terhadap desain proyek pengendali banjir agar tidak merugikan masyarakat, hingga kini warga masih tinggal di lokasi itu, bahkan infrastruktur jalan telah diperbaiki.

Baca Juga :  PANGKORMAR PERKUAT KEMANDIRIAN LOGISTIK DAN MOBILITAS PASUKAN MELALUI PENYERAHAN KENDARAAN OPERASIONAL

Sehingga tidak pernah menggusur atau merelokasi masyarakat dalam proses pengadaan lahan di Kota Nusantara, jelas dia, warga terdampak pembangunan menerima kompensasi dengan baik.

Pengadaan lahan Kota Nusantara sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 menyangkut percepatan pembangunan ibu kota Indonesia.

“Semua proses pengadaan lahan berjalan lancar tanpa kendala berarti, termasuk dalam kompensasi lahan bagi warga,” ucapnya.

Proses pengadaan lahan pembangunan Kota Nusantara, ibu kota Indonesia sampai saat ini berjalan lancar dan semua sesuai regulasi yang berlaku, demikian Alimuddin.

Baca juga: OIKN tawarkan penanaman modal KPBU rumah tapak dan susun Rp31 triliun

(Antara)( SupersemarNewsTeam)

Follow WhatsApp Channel supersemarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gibran Mundur dari Wapres, Jabatan Hanya Titipan
Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Presiden Buka Suara!
Kapolri Pastikan Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal Berjalan Optimal
Suket Pendidikan Gibran Dicabut, Status Wapres Jadi Sorotan!
Indonesia Pernah 17 Tahun Tanpa Wakil Presiden, Ini Faktanya
Gibran ke Gedung MPR, Benarkah Siap Mundur dari Wapres?
Kasus Penyadapan Prabowo: Ahrie Dipecat, Ajukan Banding Kini
Kapolri Tegaskan Pemberantasan Narkoba dan Kriminalitas Jalanan, Penindakan Berlaku Tanpa Pandang Bulu
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 20:54 WIB

Gibran Mundur dari Wapres, Jabatan Hanya Titipan

Kamis, 12 November 2026 - 19:33 WIB

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Presiden Buka Suara!

Kamis, 12 November 2026 - 19:26 WIB

Kapolri Pastikan Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal Berjalan Optimal

Kamis, 12 November 2026 - 19:18 WIB

Suket Pendidikan Gibran Dicabut, Status Wapres Jadi Sorotan!

Kamis, 12 November 2026 - 18:31 WIB

Indonesia Pernah 17 Tahun Tanpa Wakil Presiden, Ini Faktanya

Berita Terbaru

Berita

Gibran Mundur dari Wapres, Jabatan Hanya Titipan

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:54 WIB