Pemerintah alokasikan kuota rumah subsidi FLPP bagi pekerja non formal

- Jurnalis

Jumat, 25 April 2025 - 20:50 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Jakarta – Pemerintah mengalokasikan kuota rumah subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pekerja non formal seperti pedagang pasar, pedagang sayur, pedagang bakso dan sektor usaha non formal lainnya.

“Pemerintah telah mengalokasikan kuota rumah subsidi FLPP bagi masyarakat seperti pedagang pasar, pedagang bakso, pedagang sayur, pedagang kelontong, tukang ojek, petani, nelayan, dan sektor usaha lainnya,” ujar Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Jumat.

Heru mengatakan BP Tapera berkomitmen untuk menyalurkan 25 ribu unit rumah subsidi FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor non formal atau pekerja non fixed income.

“Sekarang pekerja non fixed income atau pekerja non formal yang tidak memiliki slip gaji bisa juga punya rumah,” katanya.

Sesuai dengan perjanjian kerja sama antara BP Tapera dan bank penyalur FLPP, sekurang-kurangnya 10 persen dari target penyaluran FLPP dialokasikan bagi MBR yang masuk kategori masyarakat non fixed income.

BP Tapera sudah menyalurkan sebanyak 10.966 unit rumah atau 44 persen dari target 25 ribu rumah subsidi bagi MBR yang bekerja di sektor non fixed income per 24 April 2025.

Baca Juga :  Kasus Penyadapan Prabowo: Ahrie Dipecat, Ajukan Banding Kini

Sebagai informasi, FLPP adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan dan tenor panjang.

Masyarakat yang mendapatkan KPR FLPP akan memperoleh beberapa keuntungan, antara lain suku bunga tetap 5 persen per tahun, tenor kredit hingga 20 tahun, uang muka ringan, bebas premi asuransi dan PPN, bekerja sama dengan banyak bank penyalur.

Adapun syarat penerima KPR FLPP yakni berkewarganegaraan Indonesia, belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya, orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri, dan tidak memiliki rumah.

Baca Juga :  Diduga Praktek Pelangsiran Pertalite di SPBU Pelangsian, Pertamina Belum Berikan Klarifikasi

Sedangkan langkah pengajuan KPR FLPP dapat dilakukan dengan mengunduh aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) melalui Google Play Store, kemudian mendaftarkan diri di aplikasi SiKasep, menentukan rumah dan Bank penyalur yang melalaui aplikasi SiKasep.

Pemohon lalu menyiapkan dokumen pengajuan KPR FLPP yang diperlukan bank penyalur yang terdiri dari surat pemesanan rumah dari pengembang yang paling sedikit memuat harga jual rumah dan alamat rumah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau resi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta nikah atau akta perkawinan bagi yang berstatus kawin.

Selanjutnya fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi, surat pernyataan pemohon, dan slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi pemohon yang berpenghasilan tetap, atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah bagi yang tidak berpenghasilan tetap.

(Antara- SupersemarNewsTeam)

Follow WhatsApp Channel supersemarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Presiden Buka Suara!
Kapolri Pastikan Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal Berjalan Optimal
Suket Pendidikan Gibran Dicabut, Status Wapres Jadi Sorotan!
Indonesia Pernah 17 Tahun Tanpa Wakil Presiden, Ini Faktanya
Gibran ke Gedung MPR, Benarkah Siap Mundur dari Wapres?
Kasus Penyadapan Prabowo: Ahrie Dipecat, Ajukan Banding Kini
Kapolri Tegaskan Pemberantasan Narkoba dan Kriminalitas Jalanan, Penindakan Berlaku Tanpa Pandang Bulu
Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Bertambah Menjadi 203 Sekolah pada 2027, Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra: Perjuangan Komisi E Membuahkan Hasil
Berita ini 3 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:33 WIB

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Presiden Buka Suara!

Kamis, 12 November 2026 - 19:26 WIB

Kapolri Pastikan Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal Berjalan Optimal

Kamis, 12 November 2026 - 19:18 WIB

Suket Pendidikan Gibran Dicabut, Status Wapres Jadi Sorotan!

Kamis, 12 November 2026 - 18:31 WIB

Indonesia Pernah 17 Tahun Tanpa Wakil Presiden, Ini Faktanya

Kamis, 12 November 2026 - 16:00 WIB

Gibran ke Gedung MPR, Benarkah Siap Mundur dari Wapres?

Berita Terbaru

Berita

Gibran ke Gedung MPR, Benarkah Siap Mundur dari Wapres?

Kamis, 12 Nov 2026 - 16:00 WIB