Wamenpar minta praktik pungli tak ada lagi di destinasi wisata

- Jurnalis

Kamis, 22 Mei 2025 - 22:59 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Jakarta – Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa meminta semua pihak untuk mendukung tidak adanya lagi pungutan liar (pungli) di kawasan destinasi wisata.

“Saya rasa menjadi tugas kita bersama untuk bisa menciptakan destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya rasa kita semua punya komitmen yang sama, punya perasaan yang sama bahwa praktik-praktik seperti ini (pungli) tidak boleh terjadi,” kata Ni Luh dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

Ni Luh menekankan bahwa destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah kunci untuk memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan, sekaligus memastikan dampak positif pariwisata dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam rapat tindak lanjut penanganan pungli secara daring bersama seluruh stakeholder pariwisata di Provinsi NTT dan Kabupaten Sumba Barat Daya, Rabu (21/5), Ni Luh menyoroti kejadian pungli sudah menjadi perhatian di tengah begitu pesatnya perkembangan sektor pariwisata di NTT.

Baca juga: Kemenpar minta aspek keamanan dan keselamatan jadi prioritas destinasi

Maka dari itu, ia menyatakan pemerintah mendukung sepenuhnya langkah pemerintah daerah juga aparat hukum untuk melakukan pembinaan juga penindakan tegas terhadap pelaku agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi ke depan.

“Pendekatan yang perlu dilakukan tentu saja perlu bersifat preventif dan edukatif, khususnya pada anak-anak dan masyarakat yang ada di sana,” katanya.

Baca Juga :  Gerindra Evaluasi Kabinet Merah Putih: 42 Menteri dan Wamen Dinilai Tak Kerja Sesuai KPI

Kementerian Pariwisata akan selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas pariwisata provinsi maupun kabupaten agar memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait pengelolaan destinasi pariwisata dan sadar wisata.

Baca juga: Kemenpar dorong aktivitas wisata di sekitar tempat tinggal lebih dulu

Ni Luh mengatakan masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam semua ekosistem pariwisata di desa wisata dan destinasi pariwisata melalui skema pelatihan, pembinaan, serta penguatan ekosistem pariwisata, terutama agar bisa mendapatkan peluang usaha dari berkembangnya aktivitas pariwisata.

Ni Luh memandang pembekalan informasi kepada wisatawan mengenai nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan kebiasaan setempat, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di destinasi tidak kalah pentingnya untuk kenyamanan aktivitas berwisata.

Kemenpar juga mengimbau kepada wisatawan yang ingin memberikan bantuan pendidikan ataupun berupa uang, agar tidak memberikan langsung disampaikan kepada anak-anak di lokasi destinasi yang dikunjungi, namun dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga desa, komunitas, atau pemerintah daerah agar penyaluran bantuan bisa terkoordinasi dan tersalurkan dengan baik.

“Ini harus jadi titik balik bagi pariwisata di Sumba dan NTT untuk menciptakan pariwisata berkualitas yang tertib dan inklusif. Kita harus berkolaborasi bersama, kami mendukung penguatan SDM lokal melalui pelatihan digital, pemasaran destinasi, dan manajemen destinasi berbasis komunitas,” ujarnya.

Baca Juga :  PANGKORMAR HADIR DALAM PERSEMAYAMAN PANGLIMA TNI PERIODE 1999 SAMPAI 2002, LAKSAMANA TNI (PURN.) WIDODO A.S.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla berkomitmen pungli tidak terjadi lagi agar pengembangan pariwisata di Sumba Barat Daya semakin baik.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 20 Mei 2025, ia mengatakan masyarakat menyadari bahwa perbuatan oknum adalah perbuatan memalukan dan melanggar aturan.

Baca juga: Kemenpar panggil pengelola Geopark Toba imbas kartu kuning UNESCO

Masyarakat dan penghuni Kampung Adat Ratenggaro meminta pemerintah terus memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan dalam menjamu wisatawan dan pengelolaan objek wisata Ratenggaro, serta sepakat untuk menyelesaikan masalah internal dalam pengelolaan destinasi wisata.

Pertemuan juga menyepakati untuk dibuatnya papan informasi di depan pos masuk dan di dalam Kampung Adat Ratenggaro tentang ketentuan aktivitas wisata seperti daftar tarif masuk, tarif menunggang kuda, tarif foto, dan kegiatan lainnya sesuai peraturan desa dan akan melibatkan pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP.

Sebelumnya, kejadian pungli sempat dialami Youtuber Jajago Keliling Indonesia di kawasan Jalan Poros Tengah Ratenggaro menuju Tambolaka dan Pantai Ratenggaro, Kampung Adat Ratenggaro (KAR), Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.

Baca juga: Wamenpar ingatkan wisatawan untuk junjung nilai sadar berwisata

(Antara- SupersemarNewsTeam)

Follow WhatsApp Channel supersemarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Indonesia Pernah 17 Tahun Tanpa Wakil Presiden, Ini Faktanya
Gibran ke Gedung MPR, Benarkah Siap Mundur dari Wapres?
Kasus Penyadapan Prabowo: Ahrie Dipecat, Ajukan Banding Kini
Kapolri Tegaskan Pemberantasan Narkoba dan Kriminalitas Jalanan, Penindakan Berlaku Tanpa Pandang Bulu
Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Bertambah Menjadi 203 Sekolah pada 2027, Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra: Perjuangan Komisi E Membuahkan Hasil
Kami Sayang dan Cinta 08: Gerakan Relawan Prabowo di TikTok!
REORIENTASI KEPEMIMPINAN INDONESIA: MENATA ARAH MENUJU 2045!
Kapolri Mutasi Perwira Bareskrim dan Densus 88
Berita ini 1 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 18:31 WIB

Indonesia Pernah 17 Tahun Tanpa Wakil Presiden, Ini Faktanya

Kamis, 12 November 2026 - 16:00 WIB

Gibran ke Gedung MPR, Benarkah Siap Mundur dari Wapres?

Kamis, 12 November 2026 - 15:42 WIB

Kasus Penyadapan Prabowo: Ahrie Dipecat, Ajukan Banding Kini

Kamis, 12 November 2026 - 06:40 WIB

Kapolri Tegaskan Pemberantasan Narkoba dan Kriminalitas Jalanan, Penindakan Berlaku Tanpa Pandang Bulu

Rabu, 11 November 2026 - 16:35 WIB

Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Bertambah Menjadi 203 Sekolah pada 2027, Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra: Perjuangan Komisi E Membuahkan Hasil

Berita Terbaru

Berita

Gibran ke Gedung MPR, Benarkah Siap Mundur dari Wapres?

Kamis, 12 Nov 2026 - 16:00 WIB