Menkeu: Kebijakan HGBT dongkrak penerimaan pajak hingga Rp65 triliun

- Jurnalis

Rabu, 22 Januari 2025 - 23:28 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diterapkan sejak 2020 berdampak positif terhadap penerimaan pajak, di mana catatannya naik dari Rp37,16 triliun pada 2020 menjadi Rp65,06 triliun pada 2023.

“Kebijakan HGBT dilihat secara komprehensif baik dari aspek korporasi, ekonomi, dan fiskal,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Rabu.

Sektor yang menjadi kontributor terbesar di antaranya ketenagalistrikan, pupuk, baja, dan petrokimia.

Di samping setoran pajak, dampak positif HGBT terhadap kinerja korporasi juga tercermin pada Net Profit Margin (NPM) yang meningkat dari 6,21 persen pada 2020 menjadi 7,53 persen pada 2023.

Baca Juga :  PP Polri Dukung Ketegasan Kapolri Tindak Oknum Lakukan Penyadapan Ilegal, Jaga Kepercayaan Masyarakat

Industri pupuk mencatat NPM tertinggi pada 2023 sebesar 12,73 persen, disusul oleh sektor sarung tangan karet (11,36 persen) dan kaca (11,24 persen).

Menkeu menambahkan, kebijakan HGBT berdampak terhadap ketahanan ekonomi nasional. Contohnya, HBGT yang diberikan kepada PLN mendukung ketahanan energi nasional. Sementara HGBT untuk sektor pupuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Meski HGBT memberikan manfaat besar bagi industri dan perekonomian, Menkeu tak menampik beban fiskal yang timbul dari kebijakan ini, seperti pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak diterima.

Namun, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung penguatan industri nasional agar semakin kompetitif, efisien, dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

Baca Juga :  Gibran ke Gedung MPR, Benarkah Siap Mundur dari Wapres?

“APBN terus hadir bekerja keras untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung serta memperkuat perekonomian Indonesia. APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat dan kuat menjalankan berbagai tugas menjaga perekonomian dan membangun negara,” ujar Menkeu.

Diketahui, HGBT diterapkan sejak 2020 berdasarkan Perpres No.121/2020 pada sektor ketenagalistrikan dan tujuh sektor industri strategis, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Menurut Menkeu, penerima manfaat terbesar HGBT adalah PLN (49 persen), sektor pupuk (37 persen), serta keramik (5,4 persen), dan petrokimia (5 persen).

(Antara)(SupersemarNewsTeam)

Follow WhatsApp Channel supersemarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gibran ke Gedung MPR, Benarkah Siap Mundur dari Wapres?
Kasus Penyadapan Prabowo: Ahrie Dipecat, Ajukan Banding Kini
Kami Sayang dan Cinta 08: Gerakan Relawan Prabowo di TikTok!
REORIENTASI KEPEMIMPINAN INDONESIA: MENATA ARAH MENUJU 2045!
Kapolri Mutasi Perwira Bareskrim dan Densus 88
Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Integritas Polri Diuji
PP Polri Dukung Ketegasan Kapolri Tindak Oknum Lakukan Penyadapan Ilegal, Jaga Kepercayaan Masyarakat
BELI INDONESIA, BUKAN JUAL INDONESIA: INDUSTRI HARUS MANDIRI
Berita ini 3 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 16:00 WIB

Gibran ke Gedung MPR, Benarkah Siap Mundur dari Wapres?

Kamis, 12 November 2026 - 15:42 WIB

Kasus Penyadapan Prabowo: Ahrie Dipecat, Ajukan Banding Kini

Rabu, 11 November 2026 - 16:05 WIB

Kami Sayang dan Cinta 08: Gerakan Relawan Prabowo di TikTok!

Rabu, 11 November 2026 - 14:20 WIB

Kapolri Mutasi Perwira Bareskrim dan Densus 88

Jumat, 6 November 2026 - 16:11 WIB

Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Integritas Polri Diuji

Berita Terbaru

Berita

Gibran ke Gedung MPR, Benarkah Siap Mundur dari Wapres?

Kamis, 12 Nov 2026 - 16:00 WIB