Pemerintah Perkuat Penanggulangan Ekstremisme dan Awasi Program Prioritas Presiden di NTB
SUPERSEMAR NEWS — Lombok. Pemerintah Indonesia mempertegas komitmen nasional dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada terorisme sekaligus melakukan pemantauan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Prioritas Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini berlangsung pada 24–25 November 2025 dan menjadi rangkaian penting dalam memastikan stabilitas nasional serta peningkatan layanan publik.
Inisiatif ini dipimpin oleh Kedeputian Bidang Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), yang menegaskan bahwa upaya pencegahan ekstremisme harus semakin solid melalui sinergi kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seluruh agenda ini sejalan dengan implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).
Komitmen Kemenko Polkam Menguatkan RAN PE 2025–2029
Dalam pernyataannya, Triyono Yulianto, Kepala Bidang Kerja Sama Politik dan Perdamaian Internasional Kemenko Polkam, menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk membangun sistem keamanan nasional yang mampu mencegah ekstremisme sejak dini. Penegasan ini sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar negara dalam menjaga keutuhan NKRI.
Triyono menyampaikan bahwa komitmen tersebut tidak hanya ditujukan kepada publik nasional, tetapi juga menjadi bukti nyata Indonesia kepada komunitas internasional, terutama negara-negara ASEAN, melalui keterlibatan aktif dalam ASEAN Convention on Counter Terrorism.
Kemenko Polkam juga memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan Peraturan Presiden tentang RAN PE 2025–2029, yang menjadi pedoman seluruh kementerian dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun didorong untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme (RAD PE) sebagai langkah konkrit melindungi masyarakat dari ancaman ideologi kekerasan.
Monitoring Program Prioritas Presiden: Fokus MBG dan Sekolah Rakyat
Selain melakukan penguatan kebijakan pencegahan ekstremisme, Kemenko Polkam juga melakukan monitoring lapangan terhadap Program Prioritas Presiden, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Agenda ini mencakup evaluasi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR), dua program strategis yang bertujuan meningkatkan pelayanan sosial dasar.
Kemenko Polkam memastikan seluruh proses monitoring berjalan objektif, faktual, dan berbasis data di lapangan.
Distribusi MBG di Lombok Tengah Berjalan Lancar dan Tepat Sasaran
Triyono menjelaskan bahwa Program MBG di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan baik dan memenuhi standar distribusi. Makanan disalurkan dengan mempertimbangkan jarak sekolah, kondisi geografis, serta kebutuhan penerima manfaat, sehingga proses distribusi berjalan efisien, aman, dan tanpa insiden berarti.
Data resmi mencatat bahwa SPPG Praya Lombok Tengah melayani 3.092 penerima manfaat, yang tersebar di 6 sekolah dan 9 posyandu. Sebagai langkah antisipatif, menu makanan telah disusun untuk kebutuhan satu bulan ke depan, guna mengatasi potensi gangguan distribusi atau pasokan.
Sekolah Rakyat Rintisan: Upaya Pemerataan Akses Pendidikan
Dalam rangka pemerataan pendidikan, Kemenko Polkam juga meninjau dua lokasi Sekolah Rakyat (SR) rintisan, yaitu SR tingkat SMP di Kota Mataram dan SR tingkat SD di Kabupaten Lombok Barat. Kedua sekolah tersebut saat ini beroperasi secara sementara dengan memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial serta Pemerintah Kabupaten.
Masing-masing Sekolah Rakyat menampung 100 siswa, yang dibagi ke dalam empat kelompok belajar. Meski masih bersifat rintisan, model pendidikan ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang sosial ekonomi.
Analisis Lapangan: Tantangan dan Peluang Perbaikan Program
Hasil pemantauan Kemenko Polkam menunjukkan bahwa program-program prioritas ini pada dasarnya berjalan baik, namun terdapat beberapa catatan penting yang perlu ditindaklanjuti untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik, antara lain:
- Kebutuhan peningkatan infrastruktur distribusi pada daerah dengan medan berat.
- Kepastian pasokan bahan makanan agar Program MBG tidak terganggu.
- Penataan fasilitas belajar di Sekolah Rakyat agar lebih representatif.
- Pelatihan tambahan untuk pendamping SR guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
- Integrasi data penerima manfaat dengan sistem nasional untuk menghindari tumpang tindih program.
Analisis ini menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah NTB dan kementerian terkait.
Dampak Kebijakan: Memperkuat Stabilitas dan Ketahanan Nasional
Penanggulangan ekstremisme dan peningkatan kualitas layanan pendidikan serta gizi di NTB diharapkan memiliki dampak langsung terhadap keamanan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan sumber daya manusia. Pendekatan integratif yang digunakan Kemenko Polkam memungkinkan pemerintah melihat kondisi lapangan secara menyeluruh dan mengidentifikasi area yang membutuhkan intervensi cepat.
Dengan demikian, NTB tidak hanya menjadi lokasi implementasi program nasional, tetapi juga model evaluasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang dapat diterapkan di provinsi lain.
Komitmen Berkelanjutan Kemenko Polkam: Efektif, Tepat Sasaran, dan Responsif
Menutup agenda pemantauan di NTB, Kemenko Polkam menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan Program Prioritas Presiden berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Triyono Yulianto menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi rutin agar program-program tersebut tidak hanya berjalan baik, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Sebagai langkah lanjutan, laporan lengkap hasil monitoring akan diserahkan kepada pimpinan kementerian serta dibahas dalam rapat koordinasi nasional berikutnya.***(SB)
SupersemarNewsTeam
Komentar