SUPERSEMAR NEWS – Jakarta — Konflik internal yang berkepanjangan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini memasuki fase krusial. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta secara terbuka menyatakan sikap keras: mendesak pencabutan mandat Rais Aam PBNU dan mendorong pelaksanaan Muktamar Luar Biasa (MLB) sebagai jalan konstitusional untuk menyelamatkan marwah organisasi.
Sikap tegas ini menandai meningkatnya tekanan dari daerah terhadap elite PBNU yang dinilai gagal menyelesaikan konflik secara bermartabat. PWNU DKI Jakarta menilai, pertikaian yang melibatkan elite nasional NU bukan hanya merusak tatanan organisasi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial di Jakarta sebagai pusat aktivitas nasional.
Jakarta Jadi Panggung Konflik Elite PBNU
Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta sekaligus tokoh Betawi, KH Lutfi Hakim, menegaskan bahwa konflik PBNU telah berlangsung terlalu lama dan berpusat di Jakarta. Kondisi ini, menurutnya, membuat masyarakat NU di ibu kota merasa resah dan terusik.
“Jakarta seolah hanya dijadikan panggung konflik elite. Dari pemecatan Ketua Umum hingga penunjukan Penjabat Ketua Umum, semuanya terjadi di Jakarta,” tegas KH Lutfi dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).
Lebih lanjut, ia menilai konflik tersebut telah melenceng dari nilai khittah NU, yakni musyawarah, kebijaksanaan ulama, serta penghormatan terhadap struktur organisasi. Alih-alih menjadi teladan, elite PBNU justru mempertontonkan konflik terbuka yang berdampak luas terhadap jamaah.
Dua Kubu Besar: Sultan dan Kramat
Dalam pemetaan konflik, PWNU DKI Jakarta mengidentifikasi dua kelompok besar yang saling berseberangan di tubuh PBNU.
Kelompok Sultan
Kelompok ini berada di belakang KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU. Istilah “Sultan” merujuk pada Rapat Pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, dan menghasilkan keputusan penunjukan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU.
Keputusan tersebut memicu polemik karena dianggap tidak melalui mekanisme organisasi yang utuh dan transparan.
Kelompok Kramat
Sementara itu, Kelompok Kramat berada di belakang KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU sekaligus Mandataris Muktamar ke-34 NU. Kelompok ini menggelar rapat di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta.
Rapat tersebut awalnya disebut sebagai Rapat Pleno, namun kemudian diklaim sebagai Rapat Koordinasi Penanganan Bencana NU, yang semakin menambah kerancuan dan memperdalam konflik.
Musytasyar dan Masyaikh Diabaikan
Salah satu kritik paling tajam yang disampaikan PWNU DKI Jakarta adalah diabaikannya peran Musytasyar dan Masyaikh NU. Padahal, dalam tradisi NU, kedua unsur ini memiliki posisi strategis sebagai penjaga kearifan, penengah konflik, dan rujukan moral organisasi.
PWNU DKI menilai konflik PBNU tidak kunjung selesai karena elite lebih mengedepankan manuver struktural ketimbang musyawarah ulama.
“NU ini jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah. Penyelesaian konflik tidak bisa hanya dengan rapat elite, tetapi harus melibatkan ulama sepuh yang menjadi penyangga moral organisasi,” ujar salah satu pengurus PWNU DKI.
Desakan Cabut Mandat Rais Aam
Atas dasar itu, PWNU DKI Jakarta secara tegas mendesak Tim Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) Muktamar ke-34 NU di Lampung untuk mencabut mandat Rais Aam PBNU atas diri KH Miftachul Akhyar.
Langkah ini dinilai penting untuk menghentikan kebuntuan struktural dan membuka ruang penyelesaian konflik yang lebih adil dan transparan.
Menurut PWNU DKI, mandat Rais Aam tidak boleh menjadi sumber konflik berkepanjangan yang justru mencederai kepercayaan jamaah NU di akar rumput.
MLB Dinilai Jalan Konstitusional dan Bermartabat
PWNU DKI Jakarta menilai Muktamar Luar Biasa (MLB) sebagai solusi paling konstitusional dan bermartabat untuk mengakhiri konflik PBNU.
MLB dianggap sebagai forum tertinggi yang sah untuk:
- Menyelesaikan sengketa kepemimpinan
- Mengembalikan legitimasi organisasi
- Menyatukan kembali jamaah NU
- Meneguhkan khittah dan tradisi musyawarah
“MLB adalah jalan keluar paling bermartabat agar NU kembali pada khittah, kembali pada musyawarah, dan kembali pada penghormatan terhadap ulama,” tegas KH Lutfi Hakim.
Jakarta Siap Jadi Tuan Rumah MLB NU
Tak berhenti pada desakan, PWNU DKI Jakarta juga menyatakan kesiapan penuh Jakarta menjadi tuan rumah MLB NU, apabila disepakati oleh struktur nasional.
Sebagai ibu kota negara dan pusat organisasi PBNU, Jakarta dinilai memiliki infrastruktur, sumber daya, serta akses yang memadai untuk menyelenggarakan forum besar tersebut secara aman, tertib, dan bermartabat.
Tekanan Daerah Menguat, Elite Diminta Introspeksi
Sikap PWNU DKI Jakarta mencerminkan menguatnya suara daerah yang menginginkan penyelesaian konflik secara terbuka dan sah. Banyak pengurus wilayah lain disebut mulai merasakan keresahan serupa, meski belum semuanya bersuara secara terbuka.
Pengamat organisasi keagamaan menilai, jika konflik ini terus dibiarkan, NU berpotensi kehilangan kepercayaan jamaah, terutama generasi muda yang menuntut keteladanan dan transparansi.
Menjaga Marwah NU sebagai Penyangga Bangsa
Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan umat dan stabilitas bangsa. Konflik internal yang berkepanjangan bukan hanya persoalan organisasi, tetapi juga persoalan kebangsaan.
PWNU DKI Jakarta mengingatkan bahwa NU lahir dari tradisi adab, ilmu, dan musyawarah. Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus kembali pada nilai-nilai tersebut, bukan pada adu kekuatan elite.
MLB atau Krisis Berkepanjangan
Desakan PWNU DKI Jakarta menjadi sinyal kuat bahwa konflik PBNU telah mencapai titik genting. Muktamar Luar Biasa kini bukan lagi wacana pinggiran, melainkan opsi serius yang dipandang mampu menyelamatkan NU dari krisis legitimasi.
Pilihan kini berada di tangan elite PBNU: membuka ruang musyawarah besar atau membiarkan konflik terus menggerogoti marwah organisasi.
SUPERSEMAR NEWS akan terus mengawal dinamika ini secara tajam, berimbang, dan independen demi kepentingan umat dan bangsa.***(SB)
SupersemarNewsTeam
