Nasruddin Tueka Soroti Arah Pembangunan Manusia Indonesia
SUPERSEMAR NEWS – Nasruddin Tueka, Dewan Penasehat Pimpinan Daerah Ikatan Alumni Lemhannas Provinsi Maluku, menegaskan bahwa pembangunan manusia Indonesia tidak bisa lagi dipahami sekadar sebagai pertumbuhan ekonomi semata. Dalam berbagai momentum strategis kebangsaan, termasuk interaksi dengan tokoh-tokoh nasional seperti alm. Jenderal TNI AD (Purn) Wismoyo Arismunandar, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam forum Rapat Kerja Nasional Kadin Indonesia, muncul benang merah yang kuat: pembangunan harus berorientasi pada kualitas manusia.
Menurutnya, pembangunan manusia adalah refleksi filosofis dari tujuan akhir bangsa—yakni menciptakan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga sehat, berpendidikan, dan memiliki standar hidup layak.
IPM Meningkat, Tapi Belum Menjawab Akar Masalah
Data terbaru menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2025 mencapai 75,90, meningkat 0,88 poin dari tahun sebelumnya di angka 75,02. Secara statistik, ini adalah capaian positif yang mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Namun demikian, peningkatan IPM ini belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Sebab, di sisi lain, rasio ketimpangan (Gini Ratio) masih berada di angka 0,381 per September 2024—yang menunjukkan ketimpangan pada level sedang.
Artinya, meskipun rata-rata kualitas hidup meningkat, distribusi kesejahteraan masih timpang. Ini menjadi paradoks klasik dalam pembangunan: pertumbuhan terjadi, tetapi tidak dinikmati secara merata.
Pertumbuhan Ekonomi 5,61%: Progresif Tapi Belum Inklusif
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 tercatat sebesar 5,61%. Angka ini menunjukkan performa ekonomi yang relatif stabil dan progresif di tengah tekanan global.
Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya inklusif. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya akses terhadap peluang ekonomi di berbagai wilayah, terutama di kawasan Indonesia Timur.
Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi masih terpusat di wilayah tertentu, sehingga menciptakan ketimpangan antar kawasan yang terus berulang.
Kepuasan Publik Tinggi, Tapi Tantangan Struktural Mengintai
Survei nasional yang dirilis pada Januari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berada di kisaran 70,0–79,9%. Ini mencerminkan adanya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah.
Namun, tingginya tingkat kepuasan ini tidak boleh menutupi fakta bahwa tantangan struktural masih sangat besar. Masalah laten bangsa ini tetap bertumpu pada dua isu utama: pemerataan dan kesenjangan.
Jika tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, maka potensi bonus demografi dari generasi milenial dan Gen Z justru bisa berubah menjadi beban sosial.
Program Strategis: Antara Harapan dan Realitas
Pemerintah telah meluncurkan berbagai program strategis, seperti:
- Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah hingga mahasiswa
- Swasembada pangan
- Swasembada energi
- Pembangunan infrastruktur masif
Program-program ini memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal distribusi manfaat. Kawasan Indonesia Timur, misalnya, masih menunjukkan stagnasi dalam berbagai indikator pembangunan.
Ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik wilayah.
Infrastruktur sebagai Lokomotif Pembangunan
Dalam Rapat Kerja Nasional Kadin Indonesia tahun 2016 di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur adalah strategi utama untuk mendorong pertumbuhan manusia Indonesia di segala bidang.
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran alm. Jenderal TNI AD (Purn) Wismoyo Arismunandar, yang menekankan pentingnya doktrin ketahanan teritorial sebagai pendekatan pembangunan berbasis wilayah.
Konsep ini mengintegrasikan peran TNI dan masyarakat dalam membangun kawasan secara holistik—tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial dan keamanan.
Keseimbangan Kebijakan: Kunci Stabilitas Nasional
Sementara itu, dalam pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pimpinan Kadin Indonesia di Istana Bogor tahun 2012, ditegaskan bahwa pembangunan nasional harus menjaga keseimbangan antara kebijakan ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.
Keseimbangan ini menjadi fondasi stabilitas nasional, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan manusia.
Tanpa stabilitas, pertumbuhan ekonomi akan rapuh. Dan tanpa keadilan sosial, stabilitas itu sendiri tidak akan bertahan lama.
Evaluasi Kebijakan: Pajak, Utang, dan Efisiensi
Untuk mengatasi kesenjangan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi, termasuk:
- Sistem perpajakan
- Pengelolaan utang negara
- Efisiensi belanja pemerintah
- Program transfer ke daerah
Kebijakan yang tidak tepat sasaran justru dapat memperlebar jurang ketimpangan.
Selain itu, praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi juga menjadi penghambat utama dalam distribusi kesejahteraan.
Tanpa penegakan hukum yang tegas, upaya pembangunan akan terjebak dalam “menara gading”—indah di atas, tetapi rapuh di bawah.
Tekanan Global dan Pelemahan Rupiah
Dalam konteks global, Indonesia juga menghadapi tekanan geopolitik yang berdampak pada nilai tukar rupiah. Pelemahan mata uang ini berpotensi meningkatkan beban utang dan menurunkan daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus responsif terhadap dinamika global, sekaligus tetap berpihak pada kepentingan domestik.
Generasi Milenial dan Gen Z: Harapan Masa Depan
Pembangunan manusia Indonesia ke depan sangat bergantung pada kualitas generasi milenial dan Gen Z. Mereka adalah motor penggerak ekonomi, inovasi, dan transformasi sosial.
Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, negara harus memastikan:
- Akses pendidikan berkualitas
- Peluang kerja yang luas
- Lingkungan yang sehat
- Sistem sosial yang adil
Tanpa itu, bonus demografi hanya akan menjadi ilusi.
Akselerasi Kebijakan Berkeadilan: Jalan ke Depan
Untuk menjawab tantangan pembangunan manusia, diperlukan langkah-langkah strategis yang berani dan terukur, antara lain:
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif
- Mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal
- Reformasi sistem perpajakan yang adil
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
- Penegakan hukum terhadap korupsi
- Penguatan peran daerah dalam pembangunan
Langkah-langkah ini harus dilakukan secara simultan dan konsisten.
Antara Capaian dan Tantangan
Pembangunan manusia Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, tantangan kesenjangan dan pemerataan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Tanpa kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi hanya akan memperkaya segelintir pihak.
Sebaliknya, dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara yang sejahtera, adil, dan makmur.***(SB)
SupersemarNewsTeam
Reporter : R/Rifay Marzuki
