Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir memastikan badan usaha milik negara (BUMN) bakal bersinergi dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Ya (BUMN) sinergi, memastikan bagaimana program presiden memastikan ekonomi desa tetap tumbuh,” kata Erick Thohir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Erick melanjutkan keseimbangan pendapatan antara desa dan kota perlu dijaga, mengingat saat ini demografi antara desa dan kota seimbang.
“Jangan sampai ekonomi desa terus menurun, dan kota meningkat. Kita tahu ekonomi kota itu banyak services (jasa, red.), industri, tetapi desa lumbung pangan kita. Keseimbangan ini dijaga. Koperasi ini jadi tulang punggung untuk diperbaiki ke depan, salah satunya dengan pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Menteri BUMN.
Erick saat ditanya mengenai keterlibatan bank-bank pelat merah (Himbara) hanya memastikan juga ada sinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih. Walaupun demikian, Erick menyebut ada Dana Desa juga yang dapat menjadi sumber pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.
“Ada dana desa juga, di bawah kementerian nanti ada sinergi dengan Himbara, atau mungkin bantuan dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Ini didiskusikan nanti (saat rapat terbatas, red.),” kata Erick.
Terkait keterlibatan Himbara, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut rencananya bank-bank menetapkan plafon pinjaman sebesar Rp5 miliar untuk Koperasi Desa Merah Putih.
“Itu plafon, nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing (koperasi),” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya ke Istana pada Kamis sore untuk rapat terbatas membahas Koperasi Desa Merah Putih. Beberapa menteri yang mengikuti rapat terbatas itu, selain Menteri BUMN dan Menteri Koperasi, ada juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Koperasi Desa Merah Putih merupakan program prioritas pemerintah yang pembentukannya ditetapkan oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres itu diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 27 Maret 2025 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.
Inpres No. 9/2025 bertujuan sebagai landasan untuk mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih itu diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan.
(Antara- SupersemarNewsTeam)
Komentar