SUPERSEMAR NEWS – Lombok Barat – Upaya memperkuat sistem keamanan maritim nasional kembali digelorakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Program Prioritas Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi RPJMN 2025–2029 di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (20/11/2025).
Acara strategis ini menjadi momentum penting dalam memastikan implementasi kebijakan keamanan laut berjalan tepat sasaran, terukur, serta sesuai arah pembangunan nasional.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah, rapat ini menghadirkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas, BMKG, akademisi, intelijen daerah, serta berbagai instansi teknis yang berperan dalam aktivitas pengawasan dan pengelolaan informasi maritim.
Melalui koordinasi lintas-instansi, Kemenko Polkam mendorong percepatan penguatan keamanan laut di NTB, wilayah yang memiliki jalur pelayaran strategis dan rawan ancaman maritim.
Menguatkan Kesiapsiagaan Maritim NTB
Plh. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Wahyu Handoyo, menegaskan bahwa kegiatan ini diarahkan untuk memaksimalkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dinamika keamanan laut.
Menurutnya, implementasi kebijakan harus sejalan dengan standar nasional, khususnya yang termaktub dalam RPJMN 2025–2029.
Dalam paparannya, Wahyu menjelaskan bahwa pemerintah pusat membutuhkan dukungan nyata dari daerah agar langkah peningkatan keamanan maritim dapat berjalan simultan.
Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya menyangkut kehadiran aparat, melainkan juga integrasi sistem informasi, pemutakhiran data, hingga optimalisasi patroli laut.
Sebagai contoh, NTB berada berdekatan dengan jalur pelayaran internasional. Ini membuat wilayah tersebut sering menjadi lokasi persinggahan kapal asing, aktivitas nelayan lintas batas, hingga potensi pelanggaran hukum seperti penyelundupan atau penangkapan ikan ilegal.
Oleh sebab itu, sinergi kawasan diperlukan untuk membangun ekosistem pengawasan yang lebih kuat.
Prioritas Keamanan: Integrasi Data dan Koordinasi Operasional
Wahyu menegaskan bahwa penguatan keamanan laut membutuhkan sistem yang terpadu dan berkelanjutan.
“Prioritas kami adalah memperkuat koordinasi operasional, meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh jalur kritis, serta memastikan integrasi data dan informasi maritim yang dapat diandalkan,” tegasnya.
1. Integrasi Data Maritim Nasional
Data maritim yang terintegrasi akan membantu pemerintah mengidentifikasi kerawanan secara cepat.
Dengan demikian, pola pengawasan tidak lagi bekerja reaktif, melainkan preventif dan prediktif.
Melalui kolaborasi antar-instansi, pemerintah dapat menyusun dashboard bersama yang menampilkan situasi maritim secara real-time.
Hal ini penting untuk mendukung respons cepat ketika ancaman terjadi.
2. Penguatan Koordinasi Lintas-Instansi
Kemenko Polkam menilai bahwa koordinasi operasional merupakan titik paling krusial dalam pelaksanaan keamanan laut.
Sering kali, instansi berada pada wilayah tugas yang tumpang tindih sehingga membutuhkan mekanisme komando yang jelas, prosedur baku, dan alur pelaporan terpadu.
Melalui rapat ini, seluruh lembaga bersepakat memperkuat sistem kolaborasi, termasuk:
- penyesuaian SOP patroli,
- peningkatan pertukaran informasi intelijen,
- penyamaan standar operasi lapangan, dan
- optimalisasi penggunaan fasilitas pemantauan laut.
Dengan demikian, setiap unsur memiliki kejelasan fungsi tanpa mengurangi efektivitas kerja instansi lainnya.
Urgensi Penguatan SDM dan Teknologi Pengawasan Laut
Dalam konteks keamanan maritim modern, NTB harus memiliki kapasitas sumber daya manusia yang andal dan teknologi yang memadai.
Sebab, ancaman laut saat ini bukan hanya bersifat konvensional, tetapi juga melibatkan kejahatan terorganisasi lintas negara.
SDM Tangguh dan Bersertifikat
Para peserta rapat menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan teknis personel seperti:
- analisis data hidro-oseanografi,
- identifikasi ancaman maritim,
- pemantauan cuaca ekstrem,
- penggunaan teknologi sensor, radar, dan satelit.
Inovasi Teknologi Pengawasan Laut
Investasi pada sistem pemantauan juga menjadi fokus pembahasan.
Hal ini mencakup penggunaan automatic identification system (AIS), coastal radar, drone maritim, hingga teknologi satelit untuk memastikan setiap aktivitas di perairan dapat terpantau secara jelas.
Wahyu menyebutkan bahwa pemerintah berkomitmen mendorong pengembangan pusat informasi maritim berbasis kecerdasan buatan yang nantinya dapat memprediksi potensi ancaman.
Ini sejalan dengan komitmen nasional untuk mengembangkan blue economy yang aman dan berkelanjutan.
Sinergi Pusat–Daerah untuk Keamanan Laut Berkelanjutan
Dalam rapat ini, seluruh peserta mengakui bahwa keamanan laut tidak bisa dibangun oleh satu lembaga saja.
Pemerintah daerah memegang peranan vital sebagai pemilik wilayah sekaligus pihak yang paling dekat dengan masyarakat pesisir.
Oleh sebab itu, kerja sama pemerintah pusat dan daerah harus mengedepankan strategi berikut:
1. Penguatan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan
Masyarakat pesisir harus berperan sebagai “mata dan telinga” pengawasan maritim.
Dengan edukasi dan pembekalan yang tepat, mereka dapat mengenali potensi ancaman dan melaporkannya kepada aparat secara cepat.
2. Pemberdayaan nelayan lokal
Melalui pendampingan dan fasilitasi usaha, pemerintah ingin memastikan bahwa aktivitas nelayan tidak hanya produktif tetapi juga aman dari ancaman cuaca, kecelakaan, maupun gangguan pihak luar.
3. Integrasi program pusat–daerah
NTB diharapkan memperkuat regulasi daerah terkait keamanan maritim dan mengintegrasikannya dengan kebijakan nasional.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak akan tumpang tindih dan justru mempercepat implementasi pengawasan laut.
Rekomendasi Strategis untuk NTB
Setelah mengambil masukan partisipan, rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan diteruskan ke kementerian/lembaga terkait untuk ditindaklanjuti.
Rekomendasi tersebut meliputi:
- Penyusunan peta kerawanan laut NTB berbasis data hidro-oseanografi
- Peningkatan kemampuan teknis personel pengawas maritim
- Integrasi sistem informasi antar lembaga
- Optimalisasi patroli laut terpadu
- Peningkatan fasilitas pemantauan dan komunikasi laut
- Peningkatan literasi keamanan laut masyarakat pesisir
Seluruh rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Komitmen Pemerintah untuk Keamanan Laut Nasional
Rapat koordinasi di NTB ini bukan sekadar pertemuan formal.
Melainkan, sebuah langkah konkret untuk membangun keamanan maritim yang kuat, terukur, modern, serta berkelanjutan.
Dengan keterlibatan banyak pihak dan dukungan teknologi terbaru, pemerintah optimis bahwa NTB dapat menjadi pilot project dalam implementasi program prioritas keamanan laut nasional.
“Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi teknis, dan masyarakat pesisir, peningkatan keamanan laut di NTB dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan,” pungkas Wahyu.***(SB)
SupersemarNewsTeam
