SUPERSEMAR NEWS — JAKARTA, 28 Agustus 2026 — Pembentukan dan pengukuhan Kelompok Kerja (POKJA) dan Satuan Tugas (SATGAS) Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) HIPMAPI tidak boleh berhenti sebagai agenda organisasi. Momentum tersebut harus diterjemahkan menjadi gerakan nyata untuk menghadapi perubahan iklim, kerusakan lingkungan, degradasi lahan, banjir, kekeringan, serta meningkatnya kerentanan warga, terutama petani yang berada di wilayah terdampak.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena DAS tidak mengenal batas administrasi. Kerusakan di kawasan hulu dapat memberikan konsekuensi di wilayah tengah dan hilir. Karena itu, konservasi DAS membutuhkan pendekatan menyeluruh, kolaboratif, berbasis ilmu pengetahuan, serta melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
Pandangan tersebut ditegaskan Dr. Muhammad Sumitro Tenggara, yang dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai Satgas Konservasi HIPMAPI. Dalam wawancara melalui telepon dengan Rifay Marzuki, Kepala Humas DPP HIPMAPI sekaligus Dewan Pembina Supersemar News, Jumat, 28 Agustus 2026, Sumitro menegaskan bahwa organisasi tidak boleh hanya berbicara mengenai lingkungan, tetapi harus turun langsung melakukan tindakan.
Sumitro: Konservasi Tidak Bisa Hanya Menjadi Wacana
Sumitro melihat persoalan lingkungan Indonesia bukan sekadar persoalan lahan yang terlantar. Ada persoalan yang jauh lebih serius, yakni pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan sehingga menurunkan produktivitas sekaligus meningkatkan risiko bencana.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap persoalan seperti banjir. Karena itu, tindakan nyata harus dimulai sekarang, sekalipun dilakukan dari skala kecil.
Pernyataan tersebut memiliki makna strategis. Sebab, problem perubahan iklim sering kali berhenti pada diskusi mengenai fenomena cuaca ekstrem, kenaikan suhu, atau perubahan pola hujan. Padahal, masyarakat yang tinggal dan bekerja di sekitar DAS berhadapan langsung dengan dampaknya.
Petani menghadapi ketidakpastian musim. Ketersediaan air dapat berubah. Produktivitas lahan dapat menurun. Pada saat yang sama, banjir dan kekeringan dapat mengganggu siklus produksi.
Kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengenai adaptasi perubahan iklim sektor pertanian juga menunjukkan bahwa perubahan pola iklim berkaitan dengan tantangan pengelolaan air, lahan, produktivitas pertanian, serta ketahanan masyarakat.
Dengan demikian, gagasan Sumitro mengenai aksi konkret bukan sekadar jargon organisasi. Gagasan tersebut memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Turun ke Lapangan Menjadi Kunci
Sumitro secara tegas menyebut edukasi harus berjalan bersama tindakan. Artinya, masyarakat tidak cukup diberikan ceramah mengenai pentingnya menjaga lingkungan.
Masyarakat harus diajak melihat persoalan di lapangan, memahami penyebabnya, kemudian bersama-sama mengerjakan solusi.
Inilah titik penting dari gagasan Satgas Konservasi DAS HIPMAPI.
Pendidikan lingkungan yang efektif bukan hanya menyampaikan teori. Pendidikan harus menghasilkan perubahan perilaku. Petani, pemuda, kelompok masyarakat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pelaku usaha perlu ditempatkan dalam satu ekosistem kerja.
Karena itu, pendekatan yang ditawarkan Sumitro dapat dibaca sebagai model edukasi berbasis aksi.
Misalnya, ketika suatu wilayah mengalami persoalan erosi, kegiatan tidak cukup berupa sosialisasi mengenai konservasi tanah. Satgas bersama masyarakat harus mengidentifikasi lokasi rawan, memetakan persoalan, menentukan teknik konservasi yang sesuai, kemudian melakukan rehabilitasi dan mengukur hasilnya.
Begitu pula dengan persoalan air. Konservasi DAS harus mampu menjawab pertanyaan sederhana tetapi penting: dari mana air berasal, bagaimana air mengalir, berapa banyak air yang tertahan di kawasan hulu, bagaimana kondisi lahan pertanian, dan apa yang terjadi ketika hujan ekstrem turun?
Pertanyaan tersebut membutuhkan data, ilmu pengetahuan, teknologi, serta partisipasi masyarakat.
HIPMAPI Harus Menjadi Pemicu dan Pemacu
Salah satu gagasan paling penting dari Sumitro adalah menjadikan HIPMAPI sebagai pemicu dan pemacu.
Ia tidak menutup mata bahwa organisasi memiliki keterbatasan sumber daya dan personel. Namun, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bergerak.
Solusinya adalah membangun pilot project.
Pendekatan pilot project jauh lebih realistis daripada mencoba menyelesaikan seluruh persoalan lingkungan Indonesia secara bersamaan. HIPMAPI dapat memilih satu atau beberapa wilayah prioritas, mengembangkan model konservasi yang terukur, kemudian mengevaluasi hasilnya.
Jika berhasil, model tersebut dapat direplikasi di wilayah lain.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan gagasan integrasi konservasi DAS yang sedang menjadi perhatian nasional. Dewan Sumber Daya Air Nasional pada 2026 membahas integrasi konservasi dari hulu sampai hilir berbasis DAS, termasuk dukungan teknologi dan keterlibatan masyarakat.
Dengan kata lain, arah yang ditawarkan HIPMAPI memiliki ruang untuk dikembangkan dalam kerangka pengelolaan sumber daya air dan lingkungan yang lebih luas.
Kolaborasi Bukan Pilihan, Melainkan Keharusan
Sumitro juga memberikan penekanan kuat terhadap kolaborasi.
Menurutnya, organisasi tidak mungkin bekerja sendiri. Persoalan lingkungan memiliki banyak dimensi dan melibatkan banyak kepentingan.
Pemerintah memiliki kewenangan. Masyarakat memiliki pengalaman lapangan. Perguruan tinggi memiliki pengetahuan akademik. Lembaga penelitian memiliki teknologi dan data. Sementara itu, dunia usaha dapat memberikan dukungan sumber daya.
Jika seluruh kekuatan tersebut berjalan sendiri-sendiri, hasilnya berpotensi tidak maksimal.
Sebaliknya, jika kekuatan tersebut dipadukan, konservasi dapat menjadi gerakan bersama.
Di sinilah HIPMAPI dapat memainkan posisi strategis sebagai penghubung.
Sumitro bahkan menegaskan bahwa sejumlah potensi mitra kerja sama akan segera dijajaki melalui penyusunan naskah kerja sama. Ini merupakan langkah penting karena konservasi membutuhkan kesinambungan.
Program penanaman pohon, misalnya, tidak cukup berhenti pada kegiatan seremonial. Setelah ditanam, pohon harus dipelihara. Tingkat keberhasilan harus diukur. Lokasi harus dipantau. Dampak terhadap tanah dan air harus dievaluasi.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukan jumlah pohon yang ditanam, tetapi berapa banyak pohon yang tumbuh, bagaimana perubahan kondisi lahan, bagaimana peningkatan tutupan vegetasi, dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat.
Petani Harus Menjadi Penerima Manfaat Utama
Fokus pada masyarakat menjadi salah satu kekuatan penting dalam gagasan Sumitro.
Lingkungan bukan hanya urusan pemerintah. Masyarakat merupakan pihak yang secara langsung menerima manfaat sekaligus merasakan dampak ketika lingkungan rusak.
Bagi petani, kesehatan DAS berkaitan langsung dengan keberlanjutan usaha tani.
Ketika sumber air terganggu, petani terdampak. Ketika erosi meningkat, kualitas tanah terancam. Ketika banjir datang, tanaman rusak. Ketika kekeringan berkepanjangan terjadi, produksi dapat terganggu.
Karena itu, konservasi harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi meningkatkan resiliensi petani.
Resiliensi berarti kemampuan masyarakat untuk menghadapi tekanan, beradaptasi, serta kembali pulih setelah mengalami gangguan.
BRIN mencatat bahwa sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan pola curah hujan dan suhu. Karena itu, adaptasi membutuhkan perubahan praktik, teknologi, serta pengelolaan sumber daya yang lebih tepat. Kajian BRIN tentang adaptasi perubahan iklim pertanian menempatkan adaptasi sebagai salah satu kunci untuk mengurangi kerentanan sektor pertanian.
Artinya, konservasi DAS dan penguatan resiliensi petani seharusnya tidak dipisahkan.
Dari Pengukuhan Menuju Target yang Terukur
Tantangan terbesar setelah pengukuhan Satgas Konservasi DAS HIPMAPI justru dimulai setelah acara selesai.
Pertanyaan publik sederhana: setelah dikukuhkan, apa yang akan dilakukan?
Pertanyaan itu harus dijawab dengan program yang konkret.
Pertama, HIPMAPI perlu menyusun pemetaan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kerusakan DAS dan kerentanan masyarakat.
Kedua, organisasi perlu menentukan pilot project dengan indikator keberhasilan yang jelas.
Ketiga, masyarakat lokal harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya sebagai peserta kegiatan.
Keempat, perguruan tinggi dan lembaga penelitian harus dilibatkan untuk memastikan program memiliki dasar ilmiah.
Kelima, pemerintah daerah perlu diajak masuk dalam skema kolaborasi agar program dapat memperoleh dukungan kebijakan dan kesinambungan anggaran sesuai ketentuan.
Keenam, seluruh kegiatan perlu didokumentasikan secara terbuka agar publik dapat mengetahui perkembangan program.
Ketujuh, keberhasilan harus diukur menggunakan indikator yang dapat diverifikasi.
Langkah tersebut penting untuk menghindari penyakit klasik program lingkungan: ramai ketika diluncurkan, tetapi sepi ketika memasuki tahap pemeliharaan.
Konservasi DAS Harus Berbasis Data dan Teknologi
Gagasan Sumitro mengenai pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga tidak boleh diabaikan.
Konservasi modern membutuhkan data. Pemetaan tutupan lahan, kondisi tanah, curah hujan, sumber air, lokasi rawan banjir, wilayah kekeringan, serta perubahan penggunaan lahan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.
Teknologi juga dapat membantu pemantauan.
Bahkan, konsep integrasi DAS dengan dukungan Internet of Things atau IoT telah masuk dalam pembahasan strategis Dewan Sumber Daya Air Nasional. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa konservasi ke depan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan konvensional.
HIPMAPI dapat mengambil ruang tersebut melalui kerja sama dengan kampus dan lembaga riset.
Modelnya sederhana: masyarakat menyediakan pengalaman lapangan, akademisi menyediakan metodologi, pemerintah menyediakan kebijakan, teknologi menyediakan data, dan organisasi menjadi penggerak kolaborasi.
Jika model itu berjalan, konservasi tidak lagi sekadar gerakan moral, tetapi menjadi sistem kerja yang dapat dievaluasi.
Sembilan Kata Kunci dari Sumitro: Mulai dari yang Kecil
Pesan Sumitro sebenarnya sangat sederhana: mulai dari sekarang dan mulai dari yang kecil.
Namun, kesederhanaan tersebut justru memiliki kekuatan.
Tidak semua persoalan harus menunggu program nasional. Tidak semua kerusakan harus menunggu anggaran besar. Masyarakat dapat memulai dari satu kawasan, satu desa, satu sub-DAS, atau satu kelompok tani.
Yang penting, program tersebut dilakukan secara konsisten dan dapat diukur.
Jika satu model berhasil, model tersebut dapat diperluas.
Inilah logika pilot project yang ditawarkan Sumitro.
HIPMAPI tidak harus mengklaim mampu menyelesaikan seluruh persoalan lingkungan Indonesia. Sebaliknya, organisasi perlu menunjukkan satu keberhasilan yang dapat dibuktikan dan ditiru.
Keberhasilan kecil yang konsisten jauh lebih bernilai daripada deklarasi besar tanpa tindak lanjut.
Lotim dan NTB Menjadi Ruang Awal Gerakan
Dalam momentum yang sama, disebutkan bahwa Lombok Timur telah memiliki Koordinator Wilayah HIPMAPI H. Munardi, tokoh petani Sembalun, sementara posisi Satgas Konservasi DAS dipercayakan kepada Dr. Sumitro Tenggara.
Kehadiran tokoh petani dari Sembalun memiliki arti penting karena persoalan konservasi tidak dapat dilepaskan dari realitas masyarakat pertanian.
Wilayah pertanian membutuhkan keseimbangan antara produktivitas dan keberlanjutan. Karena itu, pengalaman petani menjadi modal sosial yang tidak kalah penting dibandingkan data teknis.
Jika kolaborasi antara petani, Satgas, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat dapat dibangun di Lombok Timur, wilayah tersebut berpotensi menjadi salah satu contoh model konservasi berbasis masyarakat.
Namun, hal tersebut tentu membutuhkan kerja nyata dan evaluasi terbuka.
Jangan Sampai Satgas Hanya Menjadi Nama
Pengukuhan Satgas Konservasi DAS HIPMAPI harus menjadi titik awal, bukan titik akhir.
Pernyataan Dr. Sumitro Tenggara memberikan arah yang cukup jelas: konservasi harus dilakukan melalui tindakan nyata, edukasi lapangan, kolaborasi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan pilot project.
Kini tantangannya berada pada implementasi.
Publik tidak membutuhkan terlalu banyak seremoni. Publik membutuhkan sungai yang lebih terjaga, lahan yang lebih produktif, petani yang lebih tangguh, dan lingkungan yang mampu menopang kehidupan masyarakat.
Karena itu, HIPMAPI perlu berani mengubah slogan menjadi indikator, mengubah program menjadi aksi, dan mengubah aksi menjadi hasil.
Jika gerakan tersebut berhasil, HIPMAPI tidak sekadar memiliki Satgas Konservasi DAS. HIPMAPI dapat menjadi salah satu pemicu gerakan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
Sebaliknya, jika pengukuhan hanya berhenti pada struktur organisasi dan dokumentasi acara, maka momentum tersebut akan kehilangan makna.
Pesan Dr. Sumitro sangat jelas: jangan hanya berbicara, turun ke lapangan dan mulai melakukan tindakan.
Itulah pekerjaan rumah terbesar setelah pengukuhan.
Dan pada akhirnya, keberhasilan konservasi bukan diukur dari seberapa meriah sebuah organisasi mengumumkan pembentukannya, melainkan dari seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat.
SUPERSEMAR NEWS — Kolaborasi, aksi nyata, dan keberlanjutan harus menjadi tiga fondasi utama gerakan konservasi DAS HIPMAPI.***(SB)
SupersemarNewsTeam
Reporter : R/Rifay Marzuki
Editor : Sangga Buana
Sumber : Supersemar News — Wawancara Rifay Marzuki dengan Dr. Sumitro Tenggara, Jumat, 28 Agustus 2026.