PALANGKA RAYA,Supersemar News – Kodam XXII/Tambun Bungai menggelar Entry Meeting Satuan Tugas (Satgas) Kementerian Pertahanan RI tentang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan PNBP Tahun 2026 di Aula Berkah Makodam XXII/TB, Selasa (27/10/2026).
Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, diwakili Kasdam XXII/TB Brigjen TNI Sugiyono.
Kegiatan dihadiri Wakil Ketua Satgas II BMN Kemenhan RI Kolonel Adm Bambang Suko Wibowo, para Asisten Kodam XXII/TB, dan Kabalakdam XXII/TB, serta staf jajaran Kodam XXII/TB lainnya.
Dalam sambutan Pangdam XXII/TB yang dibacakan Kasdam, ditegaskan bahwa penatausahaan dan pemanfaatan BMN harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Evaluasi dan sinkronisasi data menjadi langkah penting untuk menyelesaikan kendala administrasi, khususnya pemindahan catatan BMN dari satuan lama, Kodam VI/Mulawarman dan Kodam XII/Tanjungpura, yang berdampak pada proses pemanfaatan aset dan kelengkapan dokumen persetujuan.
Sementara itu, Wakil Ketua Satgas II BMN Kemenhan RI Kolonel Adm Bambang Suko Wibowo menekankan pentingnya legalitas, pengawasan, dan optimalisasi pemanfaatan BMN sebagai aset negara.
“Seluruh satuan diharapkan meningkatkan koordinasi guna mewujudkan pengelolaan aset yang tertib dan bertanggung jawab,” kata Wakil Ketua Satgas II BMN Kemenhan RI.
Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang membahas mekanisme penggunaan kembali PNBP, persetujuan Kementerian Keuangan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta ketentuan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Satgas juga menegaskan pentingnya legalitas pemanfaatan aset, ketertiban penyetoran PNBP ke kas negara, kelengkapan bukti setoran berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), serta sinkronisasi data aset dan laporan administrasi.
Melalui kegiatan ini, Kodam XXII/TB berkomitmen meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan BMN serta memastikan pemanfaatan PNBP dilaksanakan sesuai regulasi untuk mendukung pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana pertahanan. (Fauji/*)
Komentar