SUPERSEMAR NEWS | JAKARTA — Nasruddin Tueka, alumni Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Angkatan 52 yang fokus pada studi ekonomi dan isu-isu strategis, menegaskan bahwa harmoni komunikasi merupakan jalan tengah paling rasional dalam menjaga stabilitas nasional di tengah perubahan besar arah pembangunan Indonesia. Menurutnya, bangsa ini sedang mengalami pergeseran konstruksi fundamental pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh dinamika global, perubahan geopolitik, tekanan ekonomi dunia, hingga tuntutan kesejahteraan rakyat yang semakin kompleks.
Di tengah situasi tersebut, komunikasi politik tidak boleh lagi sekadar menjadi panggung retorika dan simbolisme kekuasaan. Sebaliknya, komunikasi harus menjadi instrumen strategis negara untuk membangun kepercayaan publik, memperkuat stabilitas nasional, dan menggerakkan rakyat menuju pembangunan yang berkelanjutan.
Nasruddin Tueka menilai bahwa komunikasi seorang pemimpin sejatinya harus sederhana, tepat sasaran, jujur, dan mampu menjadi stimulan penggerak hati rakyat. Sebab, rakyat tidak lagi membutuhkan narasi basa-basi politik yang dipenuhi pencitraan, melainkan kepastian arah, keberanian mengambil keputusan, dan ketegasan dalam membangun bangsa.
Selain itu, ia menegaskan bahwa kebuntuan komunikasi politik hanya akan melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika komunikasi pemerintah tidak memiliki korelasi dengan realitas sosial dan angka-angka ekonomi di lapangan, maka yang lahir hanyalah opini kosong yang memperlemah keteraturan tata negara.
Pergeseran Arah Pembangunan Nasional
Indonesia saat ini sedang memasuki fase transformasi besar. Pergeseran arah pembangunan nasional tidak lagi semata bertumpu pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga mulai menitikberatkan pada pemerataan ekonomi rakyat, ketahanan nasional, dan penguatan sektor produktif domestik.
Dalam konteks tersebut, Nasruddin Tueka melihat adanya momentum strategis pada pemerintahan Prabowo Subianto yang mulai menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Menurutnya, visi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial masyarakat.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini mulai menunjukkan keberpihakan terhadap sektor-sektor strategis yang selama ini kurang mendapatkan perhatian optimal, termasuk ketahanan pangan, hilirisasi industri nasional, energi, serta penguatan UMKM sebagai basis ekonomi rakyat.
Namun demikian, Nasruddin menekankan bahwa keberhasilan visi besar tersebut sangat bergantung pada harmonisasi komunikasi pemerintah dengan rakyat. Tanpa komunikasi yang terbuka, transparan, dan realistis, maka kebijakan sebesar apa pun akan sulit memperoleh legitimasi publik.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk membangun pola komunikasi modern yang berbasis data, realitas sosial, dan kepentingan konstitusi negara.
Harmoni Komunikasi Sebagai Jalan Tengah
Menurut Nasruddin Tueka, harmoni komunikasi merupakan solusi jalan tengah dalam menghadapi polarisasi politik, konflik kepentingan ekonomi, dan tekanan global yang terus meningkat.
Ia menilai bahwa dalam politik modern, kritik publik harus dipandang sebagai pesan moral untuk memperbaiki sistem pemerintahan, bukan dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Pemerintah yang kuat justru lahir dari kemampuan menerima kritik secara terbuka dan menjadikannya sebagai bagian dari reformasi kebijakan.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya formulasi komunikasi pemerintah dalam bentuk kerangka advisory kepada pemimpin nasional agar setiap kebijakan mampu diterjemahkan secara utuh kepada masyarakat.
Dalam pandangannya, komunikasi politik modern harus memiliki tiga fondasi utama, yakni kejujuran, keberanian, dan keterbukaan. Ketiganya menjadi syarat penting untuk menciptakan stabilitas nasional yang sehat.
Sebab, tanpa kejujuran komunikasi, rakyat akan kehilangan kepercayaan. Tanpa keberanian mengambil keputusan, negara akan stagnan. Dan tanpa keterbukaan, demokrasi hanya akan menjadi formalitas politik semata.
Kapitalisme dan Ancaman Ketimpangan Sosial
Nasruddin Tueka juga mengkritisi praktik kapitalisme yang terlalu dominan dalam sistem ekonomi global. Menurutnya, pola ekonomi berbasis untung-rugi semata telah menciptakan ketimpangan sosial yang ekstrem di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Ia menilai bahwa sistem ekonomi yang terlalu liberal berpotensi memperlemah daya tahan sosial masyarakat karena kekayaan hanya terpusat pada kelompok tertentu. Akibatnya, kesenjangan ekonomi semakin melebar dan memicu instabilitas sosial jangka panjang.
Karena itu, ia mendorong adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat melalui konsep pembangunan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial.
Dalam konteks tersebut, Nasruddin melihat pentingnya integrasi antara sistem politik dan ekonomi nasional agar negara mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.
Menurutnya, Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas. Negara harus hadir sebagai regulator, pengawas, sekaligus penggerak ekonomi rakyat agar ketahanan nasional tetap terjaga.
Reformasi Struktural dan Distribusi Kekuasaan
Nasruddin Tueka menilai bahwa reformasi struktural menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan global saat ini. Reformasi tersebut tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga menyangkut distribusi kekuasaan yang lebih demokratis dan tidak sentralistik.
Ia menegaskan bahwa pembangunan nasional harus didasarkan pada konsep kenegaraan yang matang dengan sistem pengambilan kebijakan yang transparan, terukur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Selain itu, ia menilai bahwa konsep good government harus diwujudkan secara nyata melalui transparansi kebijakan publik, efektivitas birokrasi, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Menurutnya, pemerintahan modern tidak cukup hanya mengandalkan pencitraan politik. Pemerintah harus mampu menunjukkan hasil konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam hal ini, komunikasi kembali menjadi faktor utama. Sebab, keberhasilan pemerintah dalam menjalankan reformasi struktural akan sangat ditentukan oleh kemampuan menyampaikan arah kebijakan secara jelas kepada rakyat.
Stabilitas Nasional dan Tantangan Global
Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, konflik geopolitik, serta ancaman krisis pangan dan energi global, Nasruddin menilai bahwa Indonesia membutuhkan stabilitas nasional yang kuat.
Ia melihat bahwa stabilitas bukan hanya soal keamanan politik, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat.
Karena itu, komunikasi pemerintah harus mampu menghadirkan rasa optimisme nasional tanpa menghilangkan realitas objektif yang sedang dihadapi bangsa.
Menurutnya, rakyat Indonesia memiliki daya tahan sosial yang kuat selama pemerintah mampu hadir secara jujur dan berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.
Selain itu, ia juga mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan, industrialisasi nasional, serta pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian bangsa.
Dalam pandangannya, arah kebijakan tersebut memiliki relevansi besar terhadap kebutuhan Indonesia menghadapi tekanan ekonomi global di masa mendatang.
Politik Modern dan Moralitas Kepemimpinan
Nasruddin Tueka menegaskan bahwa politik modern harus kembali pada moralitas kepemimpinan. Kekuasaan, menurutnya, tidak boleh diposisikan semata sebagai instrumen dominasi, melainkan sebagai alat pengabdian kepada rakyat.
Ia menilai bahwa pemimpin nasional harus mampu membangun komunikasi yang menyatukan, bukan memecah belah masyarakat melalui polarisasi kepentingan politik jangka pendek.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kritik, pengawasan, dan keberanian pemerintah mengambil langkah strategis.
Karena itu, ia menolak model komunikasi politik yang hanya dipenuhi gimmick pencitraan tanpa substansi pembangunan nyata.
Menurutnya, rakyat Indonesia saat ini semakin kritis dan mampu membedakan antara komunikasi yang tulus dengan komunikasi yang hanya bersifat kosmetik politik.
Menuju Indonesia yang Lebih Kuat
Pada akhirnya, Nasruddin Tueka menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan harmoni komunikasi sebagai fondasi utama pembangunan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Ia percaya bahwa bangsa ini memiliki potensi besar menjadi negara kuat apabila pemerintah mampu menjaga stabilitas nasional, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan membangun komunikasi politik yang jujur kepada rakyat.
Selain itu, ia juga menilai bahwa dukungan terhadap kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto harus diiringi dengan pengawasan publik yang sehat agar pembangunan nasional tetap berada pada jalur konstitusi dan kepentingan rakyat.
Menurutnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga harmoni sosial, moralitas politik, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
“Komunikasi yang harmonis adalah jalan tengah untuk menjaga persatuan bangsa, memperkuat stabilitas nasional, dan memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan,” tegas Nasruddin Tueka.***(SB)
SupersemarNewsTeam
Reporter : R/Rifay Marzuki
