Jakarta – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura menyatakan bahwa sampah sisa Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi ekonomi sirkular apabila dikelola dengan baik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.
“Yang paling penting ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan SPPG untuk kemudian mengolah sampah makanan menjadi ekonomi sirkular, menjadi kompos, dan industri maggot,” katanya saat meninjau pendistribusian Makan Bergizi Gratis di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat.
Menurutnya, program MBG adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menjadikan sampah sebagai potensi perekonomian lokal.
“Jadi mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan sebagai suatu permasalahan, melainkan sebuah kesempatan untuk justru menambah perekonomian lokal,” ujar dia.
Meski begitu, menurutnya, perlu kolaborasi dan komitmen yang kuat dari dinas lingkungan hidup di daerah.
“Namun tentunya ini butuh mata rantai dengan dinas lingkungan hidup di daerah,” ucapnya.
Ia juga menyebutkan Kementerian Lingkungan Hidup sudah membuat standard operating procedure atau SOP terkait limbah makanan dampak program makan bergizi gratis.
Baca juga: Menko Pangan ungkap potensi tambah anggaran MBG Rp140 triliun di 2025
Baca juga: Kemenkop siapkan 1.332 koperasi sektor produksi suplai bahan baku MBG
“SOP-nya ini saat ini sedang terus disosialisasikan, bukan hanya untuk SPPG menjadi bagian dari SOP, namun juga kepada dinas-dinas lingkungan hidup, karena bagaimanapun juga dinas lingkungan hidup di berbagai daerah punya peran sangat penting untuk mengambil dan mengolah hal tersebut,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Ciracas Agung Riyano Riyadita mengemukakan pihaknya terus melakukan evaluasi, mengumpulkan, hingga mendata sisa makanan bergizi gratis setiap harinya.
“Proses pendataan dari sampah ini kita juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi, bahan makanan yang dibuang misalnya ujung wortel atau bongkol-bongkolnya itu dipisahkan dengan sisa makanan yang sudah selesai dikonsumsi oleh balita, anak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, jadi itu ada perbedaan,” katanya.
Kegiatan peninjauan pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di SPPG Ciracas hari ini dihadiri oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan.
Berdasarkan data dari Kemendukbangga/BKKBN, di Posyandu Anyelir, terdapat 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan 23 balita yang menjadi penerima paket MBG (total 30 paket).
Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat sebanyak 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, dengan total 45 paket MBG yang diberikan.
(Antara)(SupersemarNewsTeam)
Komentar