Supersemar News – Pemerintah mulai mengkaji pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite.
Nantinya, tidak semua kendaraan atau masyarakat dapat membeli Pertalite seperti saat ini, terutama kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi atas.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
“Yang pertama diluruskan, harga nggak naik, ya. Cuma, waktu di DPR saya diperintahkan untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran,” kata Purbaya dikutip dari Antara.
Lantas, siapa saja yang berpotensi tidak lagi bisa membeli Pertalite bersubsidi?
Desil 9 dan 10 berpotensi tak lagi dapat Pertalite
Purbaya mengatakan, kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM bersubsidi, termasuk Pertalite.
Ia sebelumnya menjelaskan bahwa masyarakat pada kelompok tersebut akan diarahkan untuk membeli BBM nonsubsidi.
Adapun, pembatasan tersebut merupakan salah satu opsi yang tengah dikaji pemerintah untuk memperbaiki penyaluran subsidi yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” ujar Purbaya, dikutip dari Kompas.com, Selasa (11/8/2026).
Sebagai informasi, desil merupakan pengelompokan kesejahteraan keluarga berdasarkan sejumlah variabel sosial dan ekonomi.
Data tersebut mencakup informasi individu, seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan, termasuk daya listrik, serta kepemilikan aset.
Dalam pembagian tersebut, terdapat 10 desil yang masing-masing mewakili 10 persen keluarga di Indonesia.
Dengan demikian, desil 9 dan desil 10 merupakan kelompok yang berada pada tingkat kesejahteraan 20 persen tertinggi.
Artinya, masyarakat yang masuk dalam kedua kelompok tersebut menjadi salah satu sasaran yang berpotensi dikenai pembatasan dalam pembelian Pertalite bersubsidi.
Pembatasan akan dilakukan bertahap
Purbaya menegaskan, kebijakan pembatasan Pertalite tidak akan langsung diterapkan dalam waktu dekat.
Pemerintah masih mempersiapkan mekanisme dan sistem yang diperlukan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
Menurutnya, pembatasan akan dilakukan secara bertahap agar penerapannya dapat berjalan dengan baik.
Pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero) untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” ujar Purbaya.
Selama ini, pemerintah menilai penyaluran BBM bersubsidi masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Karena itu, pembatasan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi menjadi salah satu opsi yang dibahas untuk mengurangi penggunaan subsidi oleh kelompok yang dinilai tidak lagi membutuhkan.
Jenis kendaraan juga jadi pertimbangan
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa rencana pembatasan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar subsidi BBM benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurut Bahlil, masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi semestinya tidak menjadi penerima subsidi pemerintah.
Namun, dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat dari kelompok ekonomi atas yang menggunakan BBM bersubsidi.
“Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi,” kata Bahlil.
Selain mempertimbangkan tingkat kesejahteraan masyarakat, Bahlil mengatakan jenis kendaraan juga akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penerapan pembatasan.
Dengan demikian, kebijakan tersebut nantinya tidak hanya melihat siapa pemilik kendaraan berdasarkan data kesejahteraan, tetapi juga dapat mempertimbangkan jenis mobil yang digunakan.
“Jadi gini, nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan),” tutupnya.
Sumber : kompas.com