Dalam pengarahan di Aula Presisi Mapolda Aceh, Menko Polkam menegaskan apresiasi Presiden terhadap dedikasi, pengorbanan, dan profesionalisme aparat TNI–Polri yang terpampang jelas di layar utama. Melalui pesan yang ditampilkan di hadapan ratusan peserta, Menko Polkam menekankan pentingnya kekompakan antar-satuan, komunikasi yang sehat, serta komitmen menjaga stabilitas Aceh agar tetap menjadi wilayah yang aman, maju, dan sejahtera.

SUPERSEMAR NEWS — Banda Aceh. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menyampaikan langsung pesan Presiden Prabowo Subianto kepada aparat TNI dan Polri yang bertugas di Aceh melalui pengarahan resmi di Aula Presisi Mapolda Aceh. Presiden, melalui Menko Polkam, menegaskan apresiasi atas kontribusi aparat dalam menjaga stabilitas keamanan di Aceh yang dinilai sangat membanggakan.

Apresiasi Presiden untuk Aparat Aceh

Dalam arahannya, Menko Polkam menjelaskan bahwa Presiden melihat kerja aparat di Aceh telah berjalan sangat baik, terutama dalam menjaga ketertiban, pelayanan publik, dan kondusivitas daerah. Karena itu, Presiden meminta seluruh aparat mempertahankan capaian tersebut.

“Beliau menyampaikan rasa terima kasih kepada para prajurit dan pemerintah daerah di Banda Aceh. Presiden melihat pelaksanaan tugas di sini sangat membanggakan,” ujar Menko Polkam.

Pernyataan ini sekaligus menjadi dorongan moral bagi masing-masing instansi untuk tetap menjaga kualitas kinerja di lapangan.

Pertemuan Strategis Menko Polkam dan Forkopimda

Sebelum memberikan pengarahan kepada prajurit, Menko Polkam lebih dulu menggelar pertemuan tertutup dengan unsur Forkopimda Aceh, termasuk Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Dan Kogabwilhan, Danguskamla, Danlanal, Danlanud SIM, serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Aceh.

Pertemuan tersebut membahas konsolidasi keamanan, strategi penanganan potensi ancaman, dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah.

Pentingnya Kekompakan Aparat di Daerah

Dalam sesi pengarahan, Menko Polkam menegaskan bahwa kekompakan menjadi faktor utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan keamanan daerah. Ia menyoroti sering munculnya masalah akibat ego sektoral di tingkat pejabat daerah.

“Kalau kita tidak kompak, pekerjaan pemerintahan daerah pasti tidak optimal. Dan apabila tidak berjalan baik, rakyat yang akan dirugikan,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia meminta setiap unsur—termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Pemerintah Daerah—membangun pola kerja kolektif dengan orientasi pelayanan publik.

Peringatan Serius: Tambang Ilegal dan Narkoba

Selain itu, Menko Polkam menyoroti dua ancaman besar yang berpotensi merusak masa depan Aceh: tambang ilegal berbasis merkuri dan peredaran narkoba. Ia menekankan bahwa dua persoalan ini harus ditangani secara tegas, cepat, dan terukur.

Ia menegaskan bahwa praktik penambangan ilegal dapat memicu kerusakan lingkungan, seperti banjir bandang, kerusakan hutan, dan pencemaran sungai.

Sementara itu, narkoba menjadi ancaman terbesar terhadap generasi muda Aceh. Apabila tidak dikendalikan, praktik ini mampu menghancurkan kualitas sumber daya manusia dan menggagalkan agenda besar Indonesia Emas 2045.

“Saya akan minta pertanggungjawaban Kapolda dan Pangdam apabila mendapatkan laporan praktik seperti itu terjadi di lapangan,” ujar Menko dengan tegas.

Peringatan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam memberantas kejahatan lingkungan dan narkotika.

Integritas Aparat dan Penegasan Sumpah Jabatan

Dalam momentum itu pula, Menko Polkam kembali mengingatkan aparat mengenai sumpah jabatan TNI–Polri yang tidak hilang meskipun seseorang pensiun. Sumpah itu melekat seumur hidup sebagai bentuk kehormatan dan komitmen moral.

Ia mengatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki integritas, pengorbanan, dan tanggung jawab moral, serta mampu menahan diri meskipun memiliki kewenangan penuh.

“Saya melihat bahwa situasi di Aceh aman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujar Menko Djamari sambil mengapresiasi kinerja aparat di lapangan.

Komitmen Polda Aceh Mendukung Program Prioritas Nasional

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah memaparkan komitmen jajarannya dalam mendukung program strategis nasional, khususnya peningkatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.

Salah satu program prioritas tersebut adalah Makan Bergizi Gratis, yang kini telah dijalankan melalui 16 SPPG yang beroperasi, ditambah 13 lainnya yang dalam proses renovasi dan alokasi anggaran.

“Program ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi emas,” jelas Kapolda.

Program ini disebut menjadi bukti nyata komitmen kepolisian Aceh dalam mendukung kualitas gizi anak bangsa.

Program Ganko Presisi: Ketahanan Pangan Berbasis Desa

Selain itu, Kapolda memaparkan kontribusi lain melalui Program Ganko Presisi, yang berfokus pada pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan desa. Program ini diharapkan mampu mendorong masyarakat memaksimalkan potensi lokal untuk membangun kemandirian pangan.

“Seluruh program strategis yang kita bahas hari ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait,” ujar Kapolda.

Karena itu, implementasinya harus disusun secara strategis dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Sinergi Kolektif Menuju Aceh yang Stabil dan Produktif

Secara keseluruhan, kegiatan pengarahan dan pertemuan strategis ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan Aceh tetap menjadi wilayah yang aman, stabil, dan kondusif bagi pembangunan.

Dengan kolaborasi kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, Aceh diharapkan mampu mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045 dengan fondasi keamanan dan pemerintahan yang solid.***(SB)

SupersemarNewsTeam