— Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Konferensi Pers APBN Kita
SUPERSEMAR NEWS – Jakarta — Reformasi pelayanan dan pengawasan Bea Cukai memasuki fase percepatan. Menteri Keuangan memberikan ultimatum agar pembenahan internal dilakukan secara menyeluruh dalam waktu satu tahun. Tekanan tersebut menjadi momentum strategis untuk menata ulang sistem, memperkuat integritas aparatur, dan mendorong modernisasi layanan berbasis teknologi.
Ultimatum tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi memberikan toleransi terhadap pelanggaran prosedur di lingkungan Bea Cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai menegaskan bahwa fokus utama reformasi adalah penertiban pegawai yang tidak patuh dan peningkatan kualitas layanan publik.
Prioritas Pembenahan Internal
Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, pembenahan internal menjadi langkah awal yang tidak bisa ditunda. Ia menekankan bahwa penindakan terhadap pelanggaran telah berjalan melalui dua jalur mekanisme resmi, yaitu kepatuhan internal dan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
“Yang masih bandel kita selesaikan itu saja,” tegasnya dalam konferensi pers di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses penegakan masih berlangsung dan setiap indikasi pelanggaran diproses sesuai prosedur standar. Tidak ada kasus yang dibiarkan menggantung, baik pada tingkat evaluasi internal maupun saat berada dalam pemeriksaan Itjen Kemenkeu.
Meski tidak menyampaikan jumlah pasti pegawai yang telah ditindak, ia menegaskan bahwa sistem penanganan pelanggaran berjalan aktif dan progresif. Langkah tersebut, menurutnya, menjadi pondasi penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Ultimatum Menteri Keuangan dan Batas Waktu Satu Tahun
Sebelumnya, Menteri Keuangan menyampaikan ultimatum langsung kepada Bea Cukai untuk memperbaiki kinerja layanan secara signifikan. Jika tidak tercapai, sistem kepabeanan akan dikembalikan pada skema masa lalu, yang pada era Orde Baru melibatkan perusahaan internasional SGS dalam proses inspeksi dan verifikasi.
Menurut Menteri Keuangan, pola tersebut pernah membuat sebagian pegawai Bea Cukai kehilangan fungsi karena proses pemeriksaan dialihkan ke pihak eksternal.
Ultimatum tersebut memberikan tekanan sekaligus motivasi kepada institusi untuk mempercepat reformasi layanan publik. Menurut Dirjen Bea Cukai, arahan tersebut menjadi dasar untuk memperkuat komitmen internal dan mempercepat perubahan.
Ia menegaskan, “Keseriusan Menteri Keuangan menjadi motivasi tambahan bagi kami untuk bergerak cepat.”
Modernisasi Sistem dan Pemanfaatan Teknologi
Selain menindak pelanggaran internal, Bea Cukai juga mempercepat modernisasi sistem layanan dan pengawasan, terutama di pelabuhan dan bandara. Teknologi AI diterapkan untuk mendukung deteksi dini penyimpangan seperti under-invoice agar celah kecurangan semakin tertutup.
Modernisasi tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat keamanan sistem, serta menurunkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan masalah etika layanan.
“Kita memanfaatkan teknologi yang ada, seperti di pelabuhan untuk menghindari under invoice. Sistem dikembangkan dengan integrasi AI,” jelasnya.
Dengan modernisasi tersebut, pemerintah berharap efektivitas pengawasan meningkat dan layanan kepada pelaku usaha serta masyarakat semakin cepat, akurat, dan transparan.
Mendorong Perubahan Kultur Aparatur
Reformasi Bea Cukai tidak hanya menyentuh aspek prosedural dan teknologi, namun juga perubahan kultur organisasi. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat semangat integritas, akuntabilitas, dan komitmen terhadap pelayanan publik.
Perubahan ini dianggap sangat penting karena keberhasilan reformasi tidak hanya dapat diukur dari hasil teknis, tetapi juga dari perubahan perilaku dan etika kerja pegawai.
Selain itu, pendekatan edukatif dan pembinaan dilakukan untuk mengurangi potensi pelanggaran dan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa reformasi bukan sekadar tuntutan, tetapi kebutuhan organisasi.
Pengawasan Pelabuhan dan Bandara Diperketat
Sebagai bagian dari modernisasi pengawasan, Bea Cukai juga meningkatkan kualitas pemantauan di pelabuhan dan bandara internasional. Integrasi data dilakukan secara bertahap untuk membangun sistem informasi terpadu.
Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan merasakan dampak perubahan tersebut melalui peningkatan kualitas layanan serta transparansi proses pemeriksaan barang.
Respons Publik dan Harapan Reformasi
Ultimatum Menkeu menuai perhatian publik, terutama karena berkaitan dengan harapan besar terhadap peningkatan kredibilitas layanan negara dalam sektor perdagangan dan logistik internasional.
Secara lebih luas, reformasi Bea Cukai dianggap memiliki peran penting terhadap efektivitas penerimaan negara, stabilitas ekonomi, dan iklim usaha. Oleh sebab itu, keberhasilannya menjadi kepentingan strategis pemerintah dan masyarakat.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai optimistis bahwa dengan memperkuat integritas internal dan memperbarui sistem manajemen layanan, perubahan positif dapat dicapai.
Percepatan reformasi Bea Cukai saat ini merupakan bagian dari agenda besar modernisasi pelayanan publik. Ultimatum Menteri Keuangan memberikan batas waktu yang jelas dan dorongan kuat untuk bergerak lebih cepat.
Tiga fokus utama reformasi adalah:
- Penertiban pegawai dan penegakan disiplin
- Modernisasi sistem berbasis teknologi AI
- Perubahan kultur organisasi dan peningkatan layanan publik
Jika reformasi berhasil, publik diharapkan merasakan layanan yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas.***(SB)
SupersemarNewsTeam
Reporter : R/Rifay Marzuki
