SUPERSEMAR NEWS – Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini menghadapi tekanan publik yang masif. Isu pergantian pucuk pimpinan Polri mencuat setelah data terbaru dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap gelombang percakapan di media sosial terkait tuntutan “Ganti Kapolri.”
Badai Kemarahan Publik di Media Sosial
Menurut analisis INDEF, ribuan percakapan di X dan TikTok menyoroti kinerja kepolisian pasca-kerusuhan akhir Agustus. Dengan machine learning AI, tuntutan publik terangkum dalam data berikut:
- Reformasi aparat: 8.000 percakapan
- Sahkan UU Perampasan Aset: 6.400 percakapan
- Ganti Kapolri: 4.900 percakapan
- Bebaskan massa aksi: 2.300 percakapan
Ekonom senior INDEF, Didik J Rachbini, menjelaskan bahwa kemarahan publik tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga akuntabilitas personal dari pucuk pimpinan Polri.
Kapolri Listyo Jadi Sorotan Utama
Dari delapan tokoh yang disorot, Kapolri Listyo Sigit berada di posisi kedua setelah Presiden Prabowo Subianto. Tercatat 8.240 percakapan menyorotnya secara personal, khususnya akibat tindakan represif aparat di lapangan.
Secara kelembagaan, Polri menempati urutan pertama sebagai institusi paling banyak disorot negatif dengan 190.200 percakapan, jauh melampaui DPR (63.000), TNI (40.900), dan Presiden (19.300).
Temuan ini memperkuat rumor bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan surat ke DPR mengenai pergantian Kapolri. Jika benar, langkah tersebut bisa dilihat sebagai respons terhadap tekanan publik yang semakin kuat.
Tantangan Kapolri Baru
Menurut Efriza, pengamat politik dari Citra Institute, Kapolri baru akan menghadapi tantangan berat. Ia menilai ada tiga aspek penting yang harus menjadi perhatian Presiden dan DPR:
- Integritas dan Kapabilitas – Pemimpin baru harus berkomitmen pada reformasi institusi.
- Loyalitas – Kapolri harus netral dan tidak condong pada kekuatan politik tertentu.
- Kepekaan Sosial dan Komunikasi Politik – Mampu memperbaiki citra Polri di mata publik.
“Presiden harus memastikan calon Kapolri bukan hanya memiliki kompetensi teknis dan kepemimpinan, tetapi juga mampu merawat kepercayaan publik serta menjaga stabilitas keamanan nasional,” kata Efriza.
Konteks Politik dan Publik
Tekanan publik terhadap Polri menandai tantangan serius bagi pemerintah Prabowo. Isu reformasi kepolisian bukan hanya soal internal aparat, tetapi juga menyangkut stabilitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Baca juga: Prabowo Setujui Tim Reformasi Kepolisian
SupersemarNewsTeam
Reporter: R/Rifay Marzuki
Komentar