SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengungkap temuan kasus jual beli jabatan di Bekasi, Jawa Barat, dan proyek fiktif di Sumatera Selatan.
Menurut Purbaya, praktik ini menunjukkan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan daerah masih jauh dari kata selesai.
Kasus Bekasi dan Proyek Fiktif Jadi Sorotan
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10), Purbaya menyebut sejumlah kasus korupsi masih marak di berbagai daerah.
“Data dari KPK juga mengingatkan kita bahwa dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Ada suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan,” ujarnya.
Purbaya menilai kondisi ini menandakan reformasi tata kelola belum tuntas, meski berbagai program pengawasan dan evaluasi telah dijalankan oleh pemerintah pusat.
Purbaya Desak Pemda Perbaiki Tata Kelola dan Anggaran
Dalam forum itu, Purbaya meminta seluruh pemerintah daerah untuk segera memperbaiki sistem keuangan publik, termasuk disiplin anggaran dan transparansi laporan keuangan.
“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan merata, bukan hanya di pusat saja,” tegasnya.
Ia mengungkapkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, di mana skor integritas nasional hanya mencapai 71,53, masih di bawah target 74.
Sebagian besar pemerintah daerah masih berada di zona merah, dengan skor rata-rata provinsi 67 dan kabupaten 69.
Transparansi dan Integritas Kunci Kepercayaan Publik
Purbaya menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam mengelola anggaran publik. Ia menilai, pemerintahan yang bersih akan memperkuat kepercayaan publik dan menarik arus investasi daerah.
“Kalau kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab, ekonomi daerah akan makin kuat, dan masyarakat makin sejahtera,” kata Purbaya.
Pernyataan ini senada dengan sikapnya sebelumnya yang menyoroti lemahnya disiplin anggaran daerah.
Reformasi Birokrasi Harus Nyata, Bukan Formalitas
Menurut Purbaya, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat, tetapi harus menyentuh sistem pengawasan dan tata kelola.
Ia mengajak kepala daerah untuk memutus mata rantai korupsi, memperbaiki sistem pengawasan internal, dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Reformasi yang nyata bukan hanya di atas kertas, tapi terlihat dalam cara daerah mengelola uang publik,” tambahnya.
Kesimpulan: Saatnya Pemda Berbenah
Pernyataan keras Purbaya Yudhi Sadewa menjadi peringatan serius bagi seluruh kepala daerah agar segera memperbaiki sistem keuangan dan administrasi publik.
Dengan tata kelola yang bersih, ekonomi daerah akan tumbuh lebih merata, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat.
SupersemarNewsTeam
Reporter: R/Rifay Marzuki
Sumber: Kementerian Keuangan RI, KPK RI, Kemendagri
