SAMPIT, Supersemar News – Tantara Laung Adat Mandau Talawang Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan aksi demo di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim pada Jumat (13/2/2026), menyuarakan protes masyarakat terhadap pemerintah Kotim, khususnya kepada Ketua DPRD Kotim, Rimbun, terkait lahan sawit masyarakat.
Dalam aksi demo tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan “Hentikan Menzolimi Masyarakat”, “Saudara Rimbun Tidak Cocok Sebagai Pejabat Publik”, “Ketua DPRD Stop Bikin Gaduh”, dan “Agrinas PHP Masyarakat Adat Jangan Plin Plan”.
Panglima Dewan Pengurus Pusat (DPP) atau Ketua Umum Ormas Tantara Lawung Adat Mandau Talawang, Ricko Kristolelu, mengatakan bahwa masyarakat merasa dipermainkan dengan keluarnya KSO SPK (Surat Perintah Kerja) yang kemudian dicabut tanpa pemberitahuan kepada masyarakat.
“Kami merasa ada indikasi-indikasi yang kurang baik dan kurang sehat di situ. Ada info-info yang diberikan bahwa adanya persengkongkolan terhadap kita, ini sangat miris mendengarnya,“ kata Ricko.
Ricko menuntut agar Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menjelaskan posisi dan perannya dalam kasus ini. “Kami ingin memperjelas posisi karena menurut hemat kami, apabila mengatasnakan lembaga DPRD pastinya harus ada rapat paripurna untuk memutuskan itu, bukan salah satu oknum,“ tegasnya.
Tantara Laung Adat Mandau Talawang juga mengancam akan melaporkan kasus ini ke KPK, Kemendagri, dan Presiden jika tidak ada tanggapan dari DPRD Kotim.
“Kami akan laporkan ke KPK, adanya dugaan-dugaan permainan tersebut, kita akan laporkan ke Kemendagri dan ke Presiden. Nantinya kita akan langsung ke Jakarta untuk melaporkan hal ini,“ ancam Ricko.
Aksi demo ini merupakan bentuk protes masyarakat terhadap pemerintah Kotim yang dinilai tidak transparan dalam mengelola lahan sawit masyarakat.
Tantara Laung Adat Mandau Talawang meminta agar pemerintah Kotim mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi masyarakat.
(Fauji)
Komentar