SAMPIT, Supersemar News – Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni direncanakan berkunjung ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Rabu 14 Oktober 2026, untuk melihat langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Kecamatan Seranau.
Wakil Bupati Kotim Irawati mengatakan, rencana kunjungan tersebut diketahui setelah pihaknya menerima informasi dari Daops Manggala Agni Pangkalan Bun. Meski demikian, pemerintah daerah masih terus memperbarui informasi terkait kepastian kedatangan menteri tersebut.
”Tadi malam kita dihubungi Daops Manggala Agni Pangkalan Bun bahwa akan ada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk hadir di Sampit meninjau langsung ke lapangan mengenai penanganan karhutla,” kata Irawati.
Apabila kunjungan tersebut terlaksana, Irawati menyebut dirinya akan mendampingi menteri ke lokasi terdampak. Hal itu juga menyesuaikan kondisi Bupati Kotim Halikinnor yang saat ini masih menjalani masa pemulihan setelah menjalani operasi rahang.
Irawati berencana membawa rombongan ke Kecamatan Seranau agar dapat melihat secara langsung kendala pemadaman di wilayah tersebut. Menurutnya, penanganan karhutla di kawasan itu membutuhkan perhatian khusus karena akses menuju lokasi kebakaran cukup sulit harus menyeberang Sungai Mentaya.
Berbeda dengan wilayah yang masih bisa dijangkau kendaraan darat, petugas di sejumlah lokasi di Seranau harus menyeberang menggunakan kapal, kemudian melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor hingga berjalan kaki. Petugas juga harus memikul peralatan pemadaman, seperti alkon, embung, dan selang menuju titik api.
”Kalau kita di sini masih enak memadamkannya karena masih bisa dijangkau. Kalau di sana harus menyeberang kapal, naik motor, bahkan ada yang harus jalan kaki. Teman-teman di lapangan luar biasa perjuangannya, memikul alkon, embung, dan selang,” ujarnya.
Selain melihat penanganan karhutla, kunjungan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk kembali menyampaikan kebutuhan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau tersebut kepada pemerintah pusat.
Irawati mengatakan, salah satu usulan yang ingin kembali disampaikan adalah pembangunan jembatan. Infrastruktur itu diharapkan dapat membantu membuka akses masyarakat sekaligus mempermudah mobilisasi petugas dan peralatan ketika terjadi kebakaran.
Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan, terutama untuk penanganan karhutla di Kecamatan Seranau dan Kecamatan Pulau Hanaut. Dengan kondisi gambut yang cukup dalam, upaya pemadaman membutuhkan penanganan ekstra dan dukungan sarana yang sesuai.
Ia menyebut kedalaman gambut di sejumlah lokasi mencapai 1 meter, sementara kedalaman empat hingga lima meter saja sudah banyak ditemukan. Kondisi tersebut membuat pemadaman api di lahan gambut menjadi lebih sulit dan memerlukan penanganan secara intensif.
”Kalau memang beliau turun langsung ke sana, kita ingin melihat apa kendala di lapangan dan bantuan dari pusat apa yang bisa didatangkan ke Sampit. Penanganan di sana tidak bisa hanya mengandalkan jalur darat, tetapi juga perlu dukungan udara,” jelasnya.
Irawati menambahkan, dampak karhutla yang terjadi di Kotim tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga menyentuh sektor perekonomian masyarakat.
Pasalnya, sebagian lahan yang terbakar merupakan lahan pertanian milik warga. Kebakaran yang menghanguskan lahan produktif tersebut berpotensi menghilangkan sumber penghasilan masyarakat dalam jangka panjang.
Ia khawatir kondisi itu akan memperburuk tingkat kesejahteraan warga apabila tidak diikuti dengan penanganan dan pemulihan yang memadai.
”Dampaknya bukan hanya kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Ke depan, ini bisa menambah jumlah masyarakat miskin di Kotim karena penghasilan mereka ikut terbakar,” pungkasnya.
Komentar