SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA – Nasruddin Tueka, Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Angkatan 52 dengan Fokus Studi Ekonomi dan Isu-Isu Strategis, menyoroti perlunya reorientasi kepemimpinan negara Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan, ketimpangan ekonomi, integritas kekuasaan, dan masa depan demokrasi. Menurut gagasan yang disampaikannya, Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia yang memiliki potensi menjadi pemimpin visioner. Namun, persoalan mendasar terletak pada kualitas sistem politik, pola rekrutmen kepemimpinan, dan keberanian institusi negara menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kekuasaan.
Gagasan tersebut menghadirkan pertanyaan penting menjelang Indonesia Emas 2045: apakah bangsa ini sedang mempersiapkan masa depan yang lebih sejahtera, atau justru masih mengulang persoalan politik yang sama dengan kemasan dan slogan yang berbeda?
Pertanyaan tersebut patut menjadi bahan refleksi seluruh elemen bangsa. Sebab, keberhasilan negara tidak cukup diukur melalui pergantian pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun besarnya anggaran negara. Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan pemerintah menciptakan kehidupan yang adil, menyediakan lapangan pekerjaan, menjamin pendidikan, memperluas pelayanan kesehatan, menjaga stabilitas harga pangan, serta memberikan kesempatan hidup yang layak bagi seluruh masyarakat.
INTEGRITAS PEMIMPIN MENJADI PERSOALAN MENDASAR
Dalam pandangan Nasruddin Tueka, pemimpin negara harus memiliki kebersihan hati, integritas pribadi, dan tanggung jawab moral terhadap kehidupan bangsa. Pesan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan tidak boleh hanya dipahami sebagai kemampuan menguasai pemerintahan, mengendalikan birokrasi, atau memenangkan persaingan politik.
Pemimpin sejatinya merupakan pemegang amanah publik. Karena itu, kekuasaan harus dijalankan berdasarkan konstitusi, hukum, etika, dan kepentingan masyarakat.
Integritas juga tidak cukup dibuktikan melalui pidato tentang antikorupsi atau janji membangun pemerintahan bersih. Publik perlu melihat tindakan nyata, mulai dari keterbukaan anggaran, konsistensi kebijakan, pencegahan konflik kepentingan, hingga keberanian mempertanggungjawabkan keputusan.
Di sinilah tantangan kepemimpinan nasional menjadi semakin kompleks. Seorang pemimpin dapat memiliki popularitas tinggi, jaringan politik luas, dan kemampuan komunikasi yang baik. Namun, semua itu tidak otomatis menjamin kualitas tata kelola pemerintahan.
Jabatan tinggi bukan sertifikat integritas. Demikian pula popularitas bukan bukti keberpihakan kepada rakyat.
Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan ukuran kepemimpinan yang lebih substantif, yaitu rekam jejak, tanggung jawab, transparansi, kapasitas, dan konsistensi dalam melayani kepentingan publik.
POLITIK KEKUASAAN DAN MASALAH REKRUTMEN PEMIMPIN
Salah satu kritik utama Nasruddin Tueka berkaitan dengan sistem politik yang dinilai masih memberikan ruang besar bagi kepentingan transaksional dalam proses pembentukan kandidat pemimpin.
Partai politik memiliki kedudukan penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Akan tetapi, tanggung jawab partai tidak boleh berhenti pada memenangkan kontestasi pemilu. Partai juga harus menjalankan pendidikan politik, kaderisasi, penyerapan aspirasi, serta mempersiapkan calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas.
Persoalan muncul ketika proses pencalonan lebih banyak dipengaruhi popularitas, kekuatan finansial, kedekatan dengan elite, atau kepentingan jangka pendek daripada kualitas pengabdian dan kemampuan mengelola negara.
Jika kondisi tersebut tidak dibenahi, demokrasi berisiko menjadi arena persaingan sumber daya politik, sementara rakyat hanya mendapatkan kesempatan memilih dari kandidat yang telah diseleksi berdasarkan kepentingan internal kelompok tertentu.
Namun, kritik ini tidak berarti meniadakan peran partai politik. Sebaliknya, partai harus diperkuat melalui demokratisasi internal, transparansi pendanaan, sistem seleksi terbuka, dan kaderisasi yang berkelanjutan.
Partai politik semestinya menjadi tempat persemaian kepemimpinan nasional, bukan sekadar loket pendaftaran menuju jabatan publik.
Sebab, bangsa sebesar Indonesia tidak boleh menggantungkan masa depannya pada kemunculan figur secara kebetulan. Negara harus membangun sistem yang mampu menyiapkan pemimpin sejak dini melalui pendidikan, pengalaman, pengabdian, dan evaluasi yang objektif.
PERTUMBUHAN EKONOMI HARUS DIRASAKAN RAKYAT
Persoalan berikutnya adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar menghasilkan kesejahteraan masyarakat.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025. Sementara itu, pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,29 persen secara tahunan. Angka tersebut memperlihatkan aktivitas ekonomi yang tetap berkembang.
Namun, pertumbuhan makroekonomi harus dibaca bersama indikator kesejahteraan lainnya. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang positif tidak otomatis menghilangkan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
Pada Maret 2026, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Sementara itu, rasio Gini tercatat sebesar 0,368. Data tersebut menunjukkan kemajuan dalam pengurangan kemiskinan dibandingkan Maret 2025, tetapi persoalan pemerataan masih membutuhkan perhatian.
Artinya, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor dan kelompok tertentu. Masyarakat berpenghasilan rendah harus memperoleh akses yang lebih baik terhadap pekerjaan produktif, pendidikan, kesehatan, modal usaha, dan perlindungan sosial.
Jangan sampai angka pertumbuhan terlihat semakin indah dalam laporan, sementara sebagian keluarga masih harus menghitung pengeluaran harian dengan sangat ketat.
Ekonomi bukan sekadar persoalan grafik. Ekonomi adalah kehidupan manusia.
LAPANGAN PEKERJAAN DAN MASA DEPAN GENERASI MUDA
Ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kepemimpinan ekonomi.
BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 sebesar 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta orang. Angka ini menurun dibandingkan Agustus 2025. Meskipun demikian, pemerintah tetap menghadapi pekerjaan besar dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan berkelanjutan.
Persoalan tidak berhenti pada jumlah orang yang bekerja. Pemerintah juga perlu memperhatikan tingkat upah, kepastian kerja, perlindungan pekerja, produktivitas, dan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri.
Generasi muda membutuhkan lebih dari sekadar imbauan untuk kreatif dan mandiri. Mereka membutuhkan ekosistem ekonomi yang memungkinkan pendidikan berubah menjadi kesempatan kerja dan keterampilan berkembang menjadi produktivitas.
Apabila pendidikan tinggi tidak sejalan dengan kebutuhan dunia kerja, negara perlu mengevaluasi hubungan antara sistem pendidikan, industri, dan kebijakan ketenagakerjaan.
Jangan sampai anak muda diminta menjadi generasi unggul, tetapi kesempatan untuk berkembang justru lebih sulit ditemukan daripada seminar tentang kesuksesan.
HARGA PANGAN, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN MENJADI UKURAN KEADILAN
Nasruddin Tueka juga menyoroti sejumlah indikator kesejahteraan yang harus menjadi perhatian kepemimpinan nasional, antara lain harga bahan pangan pokok, pelayanan kesehatan, biaya pendidikan, serta daya beli masyarakat.
Persoalan pangan memiliki hubungan langsung dengan ketahanan keluarga. Ketika harga beras, cabai, telur, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya mengalami tekanan, rumah tangga berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling rentan.
Bank Indonesia melaporkan inflasi tahunan Oktober 2026 sebesar 3,23 persen. Namun, komponen pangan bergejolak masih mencatat tekanan inflasi tahunan sebesar 5,81 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi secara umum tetap perlu disertai perhatian khusus terhadap stabilitas harga pangan.
Selanjutnya, pelayanan kesehatan harus mampu menjangkau masyarakat tanpa membebani keluarga dengan biaya yang tidak terjangkau. Negara perlu memastikan kualitas fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, distribusi obat, dan keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan.
Pendidikan juga harus menjadi jalan mobilitas sosial. Kualitas sekolah, pemerataan fasilitas, kompetensi tenaga pendidik, dan akses pendidikan tinggi harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
Sebab, bangsa yang ingin menjadi negara maju tidak boleh membiarkan masa depan anak-anaknya ditentukan oleh kemampuan ekonomi orang tua semata.
KEKUATAN APBN DAN PENGELOLAAN UTANG NEGARA
Persoalan fiskal juga menjadi bagian penting dalam evaluasi kepemimpinan nasional.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program strategis.
Karena itu, kualitas APBN tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran. Publik perlu mengetahui efektivitas belanja, ketepatan sasaran program, kemampuan meningkatkan pendapatan negara, serta hasil yang benar-benar diterima masyarakat.
Utang pemerintah juga perlu dibaca secara objektif. Utang bukan otomatis menunjukkan kegagalan, tetapi penggunaannya harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan produktif.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menunjukkan posisi utang pemerintah per 30 September 2026 mencapai sekitar Rp10.326,93 triliun, dengan rasio terhadap produk domestik bruto sebesar 40,30 persen.
Angka tersebut harus ditempatkan dalam konteks struktur pembiayaan, kemampuan membayar, biaya bunga, profil jatuh tempo, serta manfaat penggunaan dana.
Pertanyaan yang layak diajukan masyarakat bukan semata-mata berapa besar utang negara, melainkan apakah pembiayaan tersebut menghasilkan aset produktif, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang maupun mendatang.
Jangan sampai generasi mendatang hanya mewarisi kewajiban pembayaran, sementara manfaat pembangunannya tidak sebanding dengan beban yang harus ditanggung.
RASIO KEBAHAGIAAN DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT
Pembangunan nasional juga harus memperhatikan kualitas kehidupan manusia.
Kebahagiaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan. Rasa aman, hubungan sosial, lingkungan yang sehat, kesempatan berkembang, keadilan, dan kepercayaan kepada institusi negara turut memengaruhi kualitas kehidupan.
Karena itu, evaluasi pembangunan perlu melengkapi indikator ekonomi dengan indikator sosial dan kesejahteraan subjektif, termasuk Indeks Kebahagiaan yang disusun BPS.
Pemimpin tidak cukup bertanya apakah pertumbuhan ekonomi meningkat. Pemimpin juga perlu memastikan apakah masyarakat merasa kehidupannya semakin baik.
Di sinilah makna pembangunan menjadi lebih luas. Negara harus menciptakan kemajuan yang dapat dirasakan secara nyata, bukan hanya keberhasilan administratif yang terlihat baik dalam laporan tahunan.
REORIENTASI KEPEMIMPINAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045
Gagasan Nasruddin Tueka pada akhirnya mengarah pada kebutuhan membangun kepemimpinan nasional yang lebih berintegritas, visioner, egaliter, dan membumi.
Indonesia memiliki landasan pembangunan jangka panjang melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045. Namun, keberhasilan rencana tersebut sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, kesinambungan kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan pengawasan publik.
Setidaknya terdapat lima agenda yang perlu diperkuat.
Pertama, memperbaiki rekrutmen dan kaderisasi kepemimpinan politik agar lebih transparan dan berbasis kapasitas.
Kedua, memperkuat integritas pejabat melalui pengawasan, penegakan hukum, dan keterbukaan pengelolaan keuangan negara.
Ketiga, memastikan pertumbuhan ekonomi menciptakan pekerjaan layak dan pemerataan kesempatan.
Keempat, memperkuat pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, pangan, dan perlindungan sosial.
Kelima, membangun budaya politik yang menghargai kritik, dialog, dan pertanggungjawaban.
Agenda tersebut membutuhkan komitmen pemerintah, partai politik, lembaga negara, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sipil.
KRITIK SOSIAL: JANGAN SAMPAI RAKYAT HANYA MENJADI PENONTON
Ada sebuah ironi dalam kehidupan politik yang patut direnungkan. Ketika elite sibuk memperdebatkan posisi, pengaruh, dan pembagian panggung kekuasaan, masyarakat justru menunggu jawaban atas persoalan yang lebih sederhana: bagaimana memperoleh pekerjaan, membayar biaya sekolah, membeli bahan pangan, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak?
Barangkali panggung politik memang membutuhkan banyak aktor. Namun, negara tidak boleh menjadikan rakyat sekadar penonton yang hanya diminta bertepuk tangan ketika pesta demokrasi berlangsung.
Rakyat bukan dekorasi demokrasi. Rakyat adalah pemegang kedaulatan.
Humor politik boleh menghibur, sindiran boleh menjadi bagian dari kritik, dan perbedaan pendapat merupakan keniscayaan demokrasi. Akan tetapi, seluruh aktivitas politik harus tetap menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Jangan sampai pergantian slogan lebih cepat daripada perbaikan pelayanan publik. Jangan pula setiap persoalan dijawab dengan janji baru, sementara pekerjaan rumah yang lama belum selesai.
Kritik yang sehat bukan bertujuan menjatuhkan negara atau mempermalukan pemimpin. Kritik harus menjadi pengingat agar kekuasaan tidak kehilangan arah dan pemerintah selalu bersedia memperbaiki kebijakan.
MASA DEPAN INDONESIA DITENTUKAN KUALITAS KEPEMIMPINANNYA
Pada akhirnya, reorientasi kepemimpinan Indonesia bukan sekadar persoalan mencari figur baru. Persoalan yang lebih penting adalah membangun sistem yang mampu melahirkan pemimpin berkualitas dan memastikan kekuasaan berjalan sesuai amanah konstitusi.
Indonesia tidak boleh terjebak dalam siklus konflik politik yang menghabiskan energi bangsa. Negara harus bergerak dari politik perebutan kekuasaan menuju politik penyelesaian masalah.
Pemimpin masa depan harus mampu menghubungkan visi ekonomi dengan keadilan sosial, kemajuan teknologi dengan kualitas manusia, serta kekuatan negara dengan perlindungan terhadap rakyat.
Gagasan Nasruddin Tueka menjadi pengingat bahwa Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud hanya melalui pergantian rezim, pembangunan gedung, atau angka pertumbuhan yang mengesankan. Keberhasilan tersebut membutuhkan integritas, sistem politik yang sehat, ekonomi yang inklusif, dan institusi yang dapat dipercaya.
Sebab, ukuran kejayaan sebuah bangsa bukan hanya seberapa besar kekuasaan yang dimiliki pemimpinnya, melainkan seberapa besar kesejahteraan, keadilan, dan harapan yang berhasil diwujudkan bagi rakyatnya.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar pandai menjanjikan masa depan, tetapi berani mempertanggungjawabkan masa kini dan menyiapkan masa depan generasi berikutnya.
SUPERSEMAR NEWS TEAM
Reporter: R/Rifay Marzuki
Narasumber gagasan: Nasruddin Tueka, Alumni Lemhannas Angkatan 52, Fokus Studi Ekonomi dan Isu-Isu Strategis.
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan pengembangan opini berdasarkan gagasan Nasruddin Tueka. Data statistik dan regulasi digunakan sebagai bahan kontekstual. Kritik terhadap sistem politik dan tata kelola pemerintahan merupakan analisis editorial, bukan tuduhan terhadap individu atau lembaga tertentu. Data menggunakan periode rilis yang disebutkan agar pembaca dapat memeriksa konteks dan perkembangannya.
Editor : Sangga Buana
Komentar