
JAKARTA, SUPERSEMAR NEWS – Dinamika politik nasional memasuki babak baru setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini bergerak menindaklanjuti kekosongan jabatan tersebut dengan menetapkan jadwal pemilihan Wakil Presiden pengganti pada 2 Desember 2026.
Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil penting rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sidang paripurna pada 2 Desember mendatang akan mengagendakan pemilihan, pengesahan, sekaligus pelantikan Wakil Presiden baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024–2029.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas surat pengunduran diri Gibran yang diserahkan langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Dalam surat tersebut, Gibran secara tertulis menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Ia menyebut keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa surat serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo sendiri telah menyampaikan pernyataan resmi bahwa dirinya menerima, menghormati, dan mendukung keputusan Gibran tersebut.

MPR Siapkan Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Dalam rapat gabungan, MPR menyepakati sejumlah langkah untuk mempercepat proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Selain menetapkan jadwal sidang paripurna pada 2 Desember 2026, MPR memutuskan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo agar segera mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
MPR juga membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang untuk memeriksa kelengkapan dan persyaratan calon. Selain itu, dibentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama guna mempersiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, keputusan akhir tidak berada pada partai politik maupun Presiden secara sepihak. Presiden mengajukan dua nama, sedangkan MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih salah satunya.
Prabowo Konsultasikan Figur Pengganti dengan Partai Politik
Di tengah persiapan MPR, Presiden Prabowo Subianto juga mulai membangun komunikasi politik dengan pimpinan partai-partai.
Pada Jumat (13/11/2026), Prabowo mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik di Istana Bogor. Pertemuan tersebut turut membahas kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran menyatakan pengunduran dirinya.
Seusai pertemuan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Prabowo memberikan waktu sekitar satu minggu kepada pimpinan partai untuk melakukan pembahasan internal mengenai figur yang dinilai layak dipertimbangkan.
PAN sendiri menyatakan tidak mengajukan kadernya dan menyerahkan keputusan kepada Presiden.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa proses pencarian figur pengganti Gibran tidak hanya berlangsung melalui mekanisme ketatanegaraan, tetapi juga melibatkan komunikasi dan pertimbangan politik antarkekuatan partai.
Delapan Nama Mulai Mencuat dalam Bursa Wapres
Sementara itu, bursa figur pengganti Gibran mulai menjadi perhatian publik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan delapan nama yang menurut pandangannya berpotensi menjadi bahan pertimbangan Presiden.
Nama-nama tersebut meliputi Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Doli menyebut figur-figur tersebut memiliki pengalaman dalam dunia politik maupun pemerintahan.
Meski demikian, daftar tersebut bukan keputusan resmi Presiden dan belum dapat disebut sebagai daftar calon yang telah diajukan kepada MPR.
Sejumlah partai juga mulai menyampaikan sikap. Partai Demokrat melalui AHY menyatakan tidak mengajukan nama kadernya. PAN juga menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo. Sementara PKB membantah adanya pembahasan internal untuk mengusulkan Muhaimin Iskandar sebagai pengganti Gibran.
Situasi ini memperlihatkan bahwa bursa calon masih terbuka dan keputusan akhir berada di tangan Presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Bagaimana Nasib Usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR?
Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sebelumnya diajukan oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Usulan tersebut berkaitan dengan desakan proses politik terhadap Gibran sebelum pengunduran dirinya disampaikan.
Namun, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan pada 12 November 2026 untuk membahas agenda tersebut akhirnya dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR.
Sejumlah anggota DPR menilai pengunduran diri tersebut mengubah konteks politik dan membuat usulan HMP tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.
Walaupun demikian, pembatalan rapat paripurna tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai keputusan formal DPR yang mencabut seluruh usulan HMP. Sampai perkembangan terakhir yang diberitakan, belum ada keputusan resmi baru yang memastikan status akhir usulan tersebut.
Ujian Politik dan Konstitusi Menjelang 2 Desember
Perkembangan pengunduran diri Gibran kini memasuki fase yang lebih menentukan. Publik tidak hanya menunggu siapa figur yang akan dipilih, tetapi juga bagaimana Presiden dan MPR menjalankan seluruh tahapan sesuai konstitusi.
Ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam beberapa hari mendatang, mulai dari pengajuan dua nama oleh Presiden, pemeriksaan persyaratan oleh tim verifikasi MPR, hingga pelaksanaan sidang paripurna.
Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Dengan jadwal pemilihan pada 2 Desember 2026, tahapan pengajuan dua calon menjadi salah satu agenda paling penting yang harus dikawal.
Di tengah berbagai spekulasi nama yang beredar, belum ada dua calon resmi yang diumumkan Presiden Prabowo.
Supersemar News mencermati bahwa persoalan pengunduran diri Gibran bukan sekadar pergantian figur di kursi Wakil Presiden. Peristiwa ini menjadi ujian bagi kedewasaan politik, kepatuhan terhadap konstitusi, serta kemampuan seluruh lembaga negara menjaga kesinambungan pemerintahan.
Siapa pun yang nantinya terpilih, proses tersebut harus berlangsung secara transparan, konstitusional, dan mengutamakan kepentingan bangsa serta rakyat Indonesia.
Perkembangan selanjutnya akan sangat ditentukan oleh keputusan Presiden Prabowo dan pelaksanaan sidang paripurna MPR pada 2 Desember 2026.
SUPERSEMAR NEWS – Tajam, Berimbang, dan Berpihak pada Kebenaran.
Catatan redaksi: Delapan nama yang disebut dalam berita merupakan wacana dari Wakil Ketua Umum Golkar, bukan calon resmi Presiden.
Editor : Sangga Buana
Sumber Berita: MPR RI – Penerimaan surat pengunduran diri Gibran. MPR RI – Jadwal sidang pemilihan Wapres 2 Desember 2026. Presiden RI – Pernyataan resmi Prabowo. CNN Indonesia – Pertemuan Prabowo dengan pimpinan partai. CNN Indonesia – Delapan nama potensial pengganti Gibran. ANTARA – Pembatalan rapat paripurna HMP DPR. Kemenko Kumham – Penjelasan Yusril mengenai aspek hukum pengunduran diri Gibran.













Komentar