Diplomasi Bilateral Advanced Presiden Prabowo Jadi Strategi Penguatan Ekonomi Nasional
SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA – Nasruddin Tueka, Lemhannas 52 yang fokus pada studi ekonomi dan isu-isu strategis, menegaskan bahwa langkah kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipandang sekadar agenda seremonial diplomatik biasa. Sebaliknya, kunjungan bilateral yang dilakukan Presiden justru merupakan bentuk nyata dari strategi “Bilateral Advanced” yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, memperluas pasar ekspor Indonesia, mempercepat transfer teknologi, sekaligus menciptakan ruang investasi yang sehat bagi pertumbuhan industri nasional.
Menurut Nasruddin, Indonesia saat ini berada pada fase penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi global di tengah tekanan geopolitik internasional, perlambatan ekonomi dunia, serta persaingan perdagangan yang semakin agresif. Oleh sebab itu, pendekatan diplomasi ekonomi menjadi langkah strategis yang wajib diperkuat pemerintah.
Selain itu, arah kebijakan Presiden Prabowo juga dinilai memperlihatkan kesinambungan strategi nasional sejak dirinya menjabat Menteri Pertahanan pada periode 2019-2024. Pada masa itu, Prabowo fokus memperkuat pertahanan nasional melalui program Minimum Essential Force atau MEF yang bertujuan meningkatkan kualitas alat utama sistem persenjataan Indonesia.
Kini, setelah memimpin pemerintahan nasional, pendekatan bilateral advanced tersebut diperluas tidak hanya pada sektor pertahanan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, industri, perdagangan, energi, hingga stabilitas moneter nasional.
Diplomasi Bilateral Jadi Mesin Penguatan Ekonomi
Nasruddin Tueka menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan penguatan aliansi ekonomi internasional untuk memperbesar daya tahan ekonomi dalam negeri. Diplomasi luar negeri Presiden diarahkan untuk membuka pasar baru bagi komoditas unggulan Indonesia, memperluas akses investasi, serta mendorong transfer teknologi agar industri nasional mampu bersaing secara global.
Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan impor terhadap sejumlah komoditas tertentu. Akibatnya, struktur ekonomi nasional belum sepenuhnya mandiri.
Karena itu, strategi bilateral advanced yang dijalankan Presiden dinilai menjadi langkah realistis untuk mengurangi ketergantungan tersebut secara bertahap. Pemerintah tidak hanya mengejar investasi semata, tetapi juga memastikan adanya nilai tambah terhadap industri nasional.
Lebih lanjut, Nasruddin menilai bahwa kebijakan diplomasi ekonomi Presiden juga harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal dan moneter. Ketika pasar ekspor meningkat, investasi masuk bertambah, serta industri bergerak aktif, maka ruang fiskal pemerintah akan semakin kuat.
Dengan demikian, pemerintah tidak perlu terlalu bergantung pada stimulus ekonomi jangka pendek atau intervensi likuiditas yang berlebihan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat didorong melalui peningkatan daya beli masyarakat, perluasan lapangan kerja, dan penguatan sektor industri produktif.
Penguatan Rupiah Jadi Target Strategis Pemerintah
Salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Pemerintah menargetkan penguatan Rupiah menuju kisaran Rp15.000 terhadap 1 dolar Amerika Serikat.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat instrumen stabilisasi moneter seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI, Repo Valas SVBI dan SUVBI, intervensi pasar valas melalui Domestic Non Deliverable Forward atau DNDF, optimalisasi Devisa Hasil Ekspor atau DHE, hingga penguatan skema Local Currency Settlement atau LCS.
Selain itu, kebijakan suku bunga BI-Rate juga diarahkan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik agar investor tetap memiliki kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia.
Nasruddin menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mulai memperkuat kualitas fundamental ekonomi nasional.
Menurutnya, langkah ini penting mengingat pemerintahan sebelumnya pada periode 2014-2024 lebih menitikberatkan pembangunan infrastruktur besar-besaran yang berimplikasi terhadap peningkatan utang luar negeri.
Ia menyoroti bahwa utang luar negeri Indonesia meningkat signifikan dari sekitar Rp2.800 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp8.870 triliun pada 2024. Karena itu, pemerintahan saat ini dituntut menciptakan strategi ekonomi yang lebih produktif, efisien, dan berorientasi terhadap penguatan industri nasional.
Industri Nasional Harus Jadi Pilar Utama
Dalam konteks tersebut, Bibit Hariyanto selaku GM Spesialis Manajemen Bisnis Strategi dari salah satu pelaku industri manufaktur Indonesia Multi Colour Printing yang berbasis di kawasan industri SIER Rungkut Surabaya, Jawa Timur, turut melakukan langkah konkret mendukung arah kebijakan Presiden.
Bibit Hariyanto bersama Nasruddin Tueka melakukan road show ke Kementerian Perindustrian untuk membahas dukungan kebijakan impor komoditas tertentu sebesar 40 persen dan kesiapan suplai gas industri bersama Kementerian ESDM.
Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap strategi penguatan industri nasional yang saat ini menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bibit Hariyanto, dunia industri membutuhkan kepastian regulasi, ketersediaan energi industri yang stabil, serta kebijakan impor yang terukur agar daya saing manufaktur Indonesia meningkat.
Selain itu, target keseimbangan rasio impor 40 persen berbanding ekspor 60 persen dianggap penting untuk memperkuat Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.
Dengan rasio tersebut, industri nasional tetap dapat memenuhi kebutuhan bahan baku impor tertentu tanpa kehilangan orientasi utama pada peningkatan ekspor nasional.
Kondisi ini juga diyakini mampu memperbesar perputaran Rupiah di dalam negeri sekaligus menciptakan multiplier effect terhadap sektor usaha menengah, UMKM, dan koperasi.
Efisiensi Pemerintah dan Dukungan Dunia Usaha
Nasruddin Tueka menilai bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo sejak awal masa kepemimpinan merupakan bagian dari strategi struktural memperkuat ekonomi nasional.
Pemerintah dinilai mulai mendorong kebijakan insentif pajak, kemudahan investasi, serta akses pinjaman lunak bagi dunia usaha menengah, UMKM, dan koperasi.
Langkah tersebut tidak hanya bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil, tetapi juga memperluas lapangan pekerjaan secara signifikan.
Menurutnya, jika dunia usaha bergerak aktif, maka konsumsi domestik juga akan meningkat. Pada akhirnya, kondisi itu akan menciptakan sirkulasi ekonomi yang sehat di tingkat masyarakat.
Selain itu, kebijakan diplomasi bilateral Presiden juga diyakini mampu mempercepat arus investasi berkualitas yang tidak membebani negara dengan utang luar negeri jangka panjang.
Pemerintah diharapkan lebih selektif dalam menerima investasi asing dengan mengutamakan transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM nasional, serta penguatan industri hilirisasi.
Re-Balancing Kawasan dan Posisi Strategis Indonesia
Nasruddin Tueka juga menyoroti strategi re-balancing kawasan yang dilakukan China secara ekonomi. Menurutnya, perubahan peta ekonomi global membuat Indonesia harus memiliki posisi tawar yang kuat di kawasan Asia maupun dunia internasional.
Karena itu, diplomasi bilateral advanced Presiden menjadi langkah penting untuk menjaga posisi strategis Indonesia di tengah persaingan global.
Pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada ekspor komoditas mentah. Sebaliknya, Indonesia harus mulai memperkuat sektor jasa, industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, dan ekonomi berbasis teknologi.
Apabila langkah tersebut dijalankan secara konsisten, Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Dukungan terhadap Kebijakan Strategis Presiden Prabowo
Pada akhirnya, Nasruddin Tueka menegaskan bahwa seluruh langkah diplomasi bilateral Presiden Prabowo Subianto harus dipahami sebagai bagian dari strategi besar memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Diplomasi luar negeri bukan lagi sekadar agenda politik internasional, melainkan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, dukungan dunia industri terhadap kebijakan strategis Presiden menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan transformasi ekonomi Indonesia.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, industri manufaktur, pelaku UMKM, dan sektor energi harus terus diperkuat agar Indonesia mampu menghadapi tekanan ekonomi global secara mandiri dan berdaulat.
Dengan pendekatan bilateral advanced yang agresif namun terukur, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sedang membangun fondasi baru ekonomi nasional yang lebih kuat, adaptif, modern, dan kompetitif di tingkat global.***(SB)
SupersemarNewsTeam
Reporter : R/Rifay Marzuki