Supersemar News, JAKARTA– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai kembali beroperasi pada Selasa 31 Maret.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengingatkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk tidak melakukan praktik kecurangan pengadaan bahan baku.

Sesuai aturan BGN, alokasi MBG adalah Rp 8000-10.000 per porsi.

Pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi pada mitra yang terbukti melakukan mark up harga bahan baku hingga menekan kepala SPPG.

Sanksi berupa berupa suspend atau penghentian operasional sementara, tanpa pemberian insentif karena masuk kategori pelanggaran berat.

‎”Mitra yang mark up harga gila-gilaan dan menekan Kepala SPPG , pengawas gizi dan pengawas keuangan, akan disuspend,” ujar Nanik di Jakarta, Senin (30/3).

Dia menilai, perilaku tersebut menimbulkan kerugian pada program MBG padahal di sisi lain, mitra sudah mendapatkan insentif.

‎”Saya minta untuk tidak diberikan insentif juga karena mitra seperti ini tidak pernah puas. Sudah diberi insentif, masih saja nakal mark up harga bahan baku,” tegas Nanik.

Sebagai langkah penindakan, BGN akan menjatuhkan sanksi suspend selama satu minggu kepada mitra yang terbukti melanggar.

BGN berharap peringatan ini menjadi perhatian serius bagi seluruh mitra, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran seiring dimulainya operasional SPPG pada akhir Maret.

Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mendorong agar dilakukan realokasi anggaran oleh pemerintah untuk subsidi BBM.

Program yang memakan anggaran jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sementara bisa dialihkan ke kebutuhan energi.

‎”Nah program prioritas yang ada, yang besar-besar, itu memang harus lebih dikaji mana yang lebih bisa direalokasi. Walaupun tidak semua, mungkin sepuluh persennya saja yang direalokasi. Artinya tidak mengganggu kepada tujuan prioritas nasional,” ujarnya dikutip Minggu, 29 Maret 2026.

Pemerintah diminta lebih cermat dalam membuat kebijakan nantinya demi menjaga fiskal dalam negeri tetap aman. Kalaupun harus menempuh menaikkan subsidi BBM, dia berharap upaya tersebut ditempuh di paling akhir, setelah seluruh opsi sudah dilakukan.

‎”Jadi harus ketemu win-win-nya. Soalnya kalau yang ini nggak mau ngalah, itu nggak mau ngalah, ya susah juga kan, sedangkan kita tetap harus menyelamatkan APBN kita,” ucap dia.

‎”Harapannya ini temporer sehingga opsi menaikkan harga, sekali lagi, adalah opsi yang terakhir kalau saya lihat seperti itu sih,” tandas Telisa.

Sumber : TribunNews