Pemerintah raup Rp10 triliun dari lelang sukuk pekan ini

- Jurnalis

Selasa, 11 Februari 2025 - 22:03 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Jakarta – Pemerintah menyerap dana senilai Rp10 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada 11 Februari 2025.

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Rabu, menyatakan penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp30,26 triliun.

Dari tujuh seri sukuk yang dilelang, Pemerintah hanya menyerap dana dari empat seri, di antaranya SPNS10112025 (penerbitan baru), PBS003 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali).

Sementara untuk seri SPNS04082025 (reopening), PBS034 (reopening), dan PBS039 (reopening), Pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski masing-masing menerima penawaran masuk Rp1,26 triliun, Rp573 miliar, dan Rp296 miliar.

Dari seri SPNS10112025, Pemerintah memenangkan dana senilai Rp500 miliar dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,30000 persen.

Baca Juga :  Djoko Siswanto dan Nasruddin Tueka Dorong Akselerasi Migas

Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 10 November 2025 mencapai Rp4,87 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,3 persen dan imbal hasil tertinggi 6,55 persen.

Untuk seri PBS003, diraup dana sebesar Rp2,55 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,57964 persen.

Baca juga: Pengembangan instrumen filantropi keuangan syariah dan sukuk negara

Baca juga: Pos Indonesia catatkan sukuk ijarah senilai Rp1 triliun

Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Januari 2027 mencapai Rp9,92 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,55 persen dan imbal hasil tertinggi 6,75 persen.

Untuk seri PBS030, dimenangkan nominal sebesar Rp3,5 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,63980 persen.

Baca Juga :  REVITALISASI SKK MIGAS MENJADI BUK MIGAS: REFORMASI ATAU KUASA?

Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Juli 2028 mencapai Rp8,11 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,6 persen dan imbal hasil tertinggi 6,81 persen.

Terakhir, untuk seri PBS038, Pemerintah memenangkan dana senilai Rp3,45 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,09973 persen.

Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Desember 2049 mencapai Rp5,23 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 7,05 persen dan imbal hasil tertinggi 7,2 persen.

Baca juga: Menkeu: Pembiayaan syariah bagi UMKM Rp21,01 triliun per September

Baca juga: Pengertian dan manfaat sukuk atau obligasi syariah

(Antara)(SupersemarNewsTeam)

Follow WhatsApp Channel supersemarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BELI INDONESIA, BUKAN JUAL INDONESIA: INDUSTRI HARUS MANDIRI
Djoko Siswanto dan Nasruddin Tueka Dorong Akselerasi Migas
REVITALISASI SKK MIGAS MENJADI BUK MIGAS: REFORMASI ATAU KUASA?
Profil Suahasil Nazara, Menkeu Baru Gantikan Purbaya
Sejarah Pos Indonesia: Dari 1746 hingga Era Digital Indonesia
HIPMAPI Dorong Petani Merah Putih, Ketahanan Pangan Nasional
SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA: JEJAK PERJUANGAN RAKYAT MENUJU KEDAULATAN EKONOMI BANGSA
SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA: JEJAK PERJUANGAN RAKYAT MENUJU KEDAULATAN EKONOMI BANGSA
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 22:36 WIB

BELI INDONESIA, BUKAN JUAL INDONESIA: INDUSTRI HARUS MANDIRI

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 17:01 WIB

Djoko Siswanto dan Nasruddin Tueka Dorong Akselerasi Migas

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:34 WIB

REVITALISASI SKK MIGAS MENJADI BUK MIGAS: REFORMASI ATAU KUASA?

Senin, 14 September 2026 - 11:50 WIB

Profil Suahasil Nazara, Menkeu Baru Gantikan Purbaya

Rabu, 26 Agustus 2026 - 09:10 WIB

Sejarah Pos Indonesia: Dari 1746 hingga Era Digital Indonesia

Berita Terbaru

Berita

Kapolri Mutasi Perwira Bareskrim dan Densus 88

Rabu, 11 Nov 2026 - 14:20 WIB