Oknum Kepala Desa di Kabupaten Kapuas Diduga Merangkap Jabatan sebagai Pengurus Koperasi

- Jurnalis

Sabtu, 5 April 2025 - 01:36 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Kapuas, Supersemar News – Kepala desa di Kabupaten Kapuas, diduga merangkap jabatan sebagai pengurus koperasi. Hal ini diduga melanggar larangan merangkap jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada saat di temui dikediamannya Naryo selaku kepala desa b1 yang merangkap sebagai sekretaris 1 dan kepala desa Joko yang merangkap sebagai bendahara di koperasi kamanda sejahtera bersama.

Mereka menyatakan, bahwa memang benar dirinya merangkap jabatan di koperasi tanpa adanya rasa bersalah dan merasa tidak ada anggota masyarakat yang bisa.

Baca Juga :  Kapolres Metro Jakbar Rangkul Komunitas Ojol, Perkuat Persaudaraan dan Kepedulian Jaga Jakarta

Dari keterangan salah satu seseorang yang dekat dengan pihak desa, kepala desa yang bersangkutan telah merangkap jabatan sebagai pengurus koperasi sejak beberapa tahun lamanya. Hal ini diduga telah menyebabkan konflik kepentingan dan pelanggaran etika.

Pihak masyarakat desa telah meminta kepala desa yang bersangkutan untuk menjelaskan tentang dugaan pelanggaran tersebut. Namun hingga saat ini, kepala desa yang bersangkutan belum memberikan jawaban yang jelas dan malah melakukan perlawanan seolah-olah hal tersebut adalah biasa, sehingga akan membuat laporan ke dinas terkait.

Baca Juga :  DFC Minusca Mayjen TNI Maychel Asmi Hadiri Peringatan Un Day 2026 di Republik Afrika Tengah

Jika terbukti melanggar, kepala desa yang bersangkutan dapat menghadapi sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai kepala desa. Selain itu, juga dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sanksi yang dapat dijatuhkan
pemberhentian dari jabatan sebagai kepala desa, sanksi administratif, seperti penundaan atau pencabutan hak-hak sebagai kepala desa.(Redaksi)

Follow WhatsApp Channel supersemarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolda Kalteng Apresiasi Sinergi Tokoh Agama, Jemaat dan Polisi Jaga Kamtibmas
1,5 KG Sabu dan Ribuan Butir Obat Disita Polresta Banjarmasin, Diduga 50 Tersangka Diamankan
Kafe di Jalan Semeru Palangka Raya Dibobol Maling, Polisi Berhasil Amankan 4 Diduga Pelaku
Praktik Prostitusi Modus Usaha Kafe di Kalteng Terungkap, 3 Mucikari Diamankan Polisi
Coreng Perkumpulan Adat Remaong Koetai Berdjaya Modus Sumbangan, Ketua Umum Tindak Tegas
Persib Bantai Shan United 6-0, Tempel JDT di Puncak Grup B
Genza Education Sampit Gelar G-Tryout TKA di SMPN 2 Sampit, Siapkan Generasi Muda Berprestasi
UU Perampasan Aset Disahkan, Korban Penipuan Bisa Diganti
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 00:27 WIB

Kapolda Kalteng Apresiasi Sinergi Tokoh Agama, Jemaat dan Polisi Jaga Kamtibmas

Jumat, 20 November 2026 - 23:29 WIB

1,5 KG Sabu dan Ribuan Butir Obat Disita Polresta Banjarmasin, Diduga 50 Tersangka Diamankan

Jumat, 20 November 2026 - 23:22 WIB

Kafe di Jalan Semeru Palangka Raya Dibobol Maling, Polisi Berhasil Amankan 4 Diduga Pelaku

Jumat, 20 November 2026 - 23:14 WIB

Praktik Prostitusi Modus Usaha Kafe di Kalteng Terungkap, 3 Mucikari Diamankan Polisi

Jumat, 20 November 2026 - 00:30 WIB

Coreng Perkumpulan Adat Remaong Koetai Berdjaya Modus Sumbangan, Ketua Umum Tindak Tegas

Berita Terbaru