SUPERSEMAR NEWS | JAKARTA
Nasruddin Tueka, Alumni Lemhannas RI Angkatan 52 yang fokus pada studi ekonomi dan isu-isu strategis nasional, menegaskan bahwa rakyat merupakan fondasi utama negara. Tanpa kesejahteraan rakyat, pembangunan sebesar apa pun tidak akan memiliki makna strategis bagi masa depan bangsa. Refleksi kebangkitan nasional harus dimulai dari kesadaran bahwa kekuasaan negara hadir untuk melayani, melindungi, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.
Pandangan tersebut menjadi relevan di tengah transformasi pembangunan nasional yang saat ini diarahkan pada penguatan investasi, hilirisasi industri, swasembada pangan, swasembada energi, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, rakyat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan tujuan utama dari seluruh kebijakan ekonomi dan investasi yang dijalankan negara.
Lebih jauh, Nasruddin Tueka melihat bahwa lahirnya Danantara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 2025 merupakan langkah strategis yang menunjukkan keberanian pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi jangka panjang. Danantara tidak hanya diposisikan sebagai pengelola aset negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan dividen BUMN, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta memperkuat ketahanan pembangunan nasional.
Danantara dan Visi Besar Indonesia Emas
Dalam perspektif pembangunan modern, negara yang kuat bukan hanya memiliki sumber daya alam melimpah, melainkan juga mampu mengelola aset tersebut secara produktif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Danantara hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pengelolaan kekayaan negara secara profesional, transparan, dan berorientasi pada masa depan.
Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara maju mampu melakukan lompatan pembangunan karena memiliki lembaga investasi nasional yang kuat. Dana yang berasal dari keuntungan perusahaan negara kemudian diinvestasikan kembali untuk membiayai pembangunan strategis, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Konsep ini sejalan dengan pemikiran ahli strategi perang Tiongkok, Sun Tzu, yang menyatakan bahwa kemenangan sejati bukan sekadar mengalahkan lawan, melainkan memenangkan tujuan yang lebih besar bagi kepentingan banyak orang. Dalam konteks pemerintahan modern, kekuasaan bukanlah alat untuk membuat rakyat tunduk, melainkan instrumen untuk menciptakan sistem yang membuat kehidupan rakyat semakin baik.
Karena itu, keberhasilan Danantara harus diukur dari seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan investasi produktif, dan penguatan ekonomi nasional.
Investasi dan Kesejahteraan Rakyat Tidak Bisa Dipisahkan
Nasruddin Tueka menilai bahwa terdapat hubungan langsung antara investasi dan kesejahteraan rakyat. Investasi yang sehat akan menciptakan industri baru, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperbesar penerimaan negara.
Sebaliknya, tanpa investasi yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan sehingga ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas. Akibatnya, kemampuan negara dalam membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial juga akan berkurang.
Di sinilah pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat. Investasi bukan hanya urusan pengusaha atau pemerintah, tetapi merupakan ekosistem yang melibatkan seluruh komponen bangsa.
Pemerintah melalui visi Asta Cita 2024-2029 telah menempatkan investasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen, peningkatan hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, serta pembangunan energi bersih membutuhkan dukungan investasi yang besar dan berkesinambungan.
Peran Strategis Dunia Usaha dalam Pembangunan Nasional
Dalam diskusi strategis tersebut, Nasruddin Tueka hadir bersama Netty Lesmana, Chairman Grup SBS Surabaya, yang dikenal sebagai salah satu tokoh pengusaha properti terkemuka di Jawa Timur.
Kehadiran pelaku usaha nasional menjadi bukti bahwa sektor swasta memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan negara. Dunia usaha bukan hanya menciptakan keuntungan bisnis, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, membayar pajak, dan menghasilkan devisa negara.
Menurut Nasruddin, negara harus memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat agar para pelaku usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan. Ketika dunia usaha berkembang, maka penerimaan negara meningkat. Ketika penerimaan negara meningkat, maka kemampuan pemerintah dalam menjalankan program kesejahteraan rakyat juga semakin besar.
Hubungan tersebut menciptakan siklus pembangunan yang saling menguatkan antara negara, dunia usaha, dan masyarakat.
Dukungan Perbankan Menjadi Kunci Penguatan Ekonomi
Pembahasan mengenai investasi tidak dapat dipisahkan dari peran sektor perbankan sebagai penyedia modal usaha. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Rudy S. Ramto selaku Sesmen Investasi BKPM sekaligus Wakil Komisaris Utama salah satu bank Himbara, didampingi Direktur Promosi Investasi Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru, Saribua Siahaan.
Mereka menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan yang memadai bagi pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Relaksasi pembiayaan, kemudahan akses kredit, serta berbagai skema pendanaan produktif menjadi instrumen penting untuk menjaga daya tahan sektor usaha. Ketika pelaku usaha memperoleh dukungan modal yang memadai, mereka dapat mempertahankan operasional bisnis, melakukan ekspansi usaha, serta menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Kondisi tersebut menjadi sangat penting mengingat dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi global, mulai dari ketidakstabilan geopolitik, perubahan rantai pasok internasional, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.
Rakyat Adalah Tujuan Akhir Pembangunan
Pada akhirnya, seluruh kebijakan investasi, pengelolaan aset negara, penguatan industri nasional, maupun dukungan sektor perbankan harus bermuara pada satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan rakyat.
Program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hilirisasi industri, pengembangan kawasan ekonomi khusus, energi ramah lingkungan, hingga peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rakyat membutuhkan lapangan kerja yang layak, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, akses pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas.
Karena itu, keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Keberhasilan sejati terlihat ketika rakyat merasakan langsung manfaat pembangunan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Refleksi Kebangkitan Nasional
Refleksi kebangkitan nasional hari ini menuntut kesadaran bersama bahwa negara tidak boleh jauh dari rakyatnya. Negara harus hadir sebagai pelindung, fasilitator, sekaligus penggerak utama pembangunan yang berkeadilan.
Nasruddin Tueka menegaskan bahwa rakyat adalah fondasi negara. Ketika fondasi tersebut kuat, maka visi Indonesia maju, Indonesia Emas 2045, serta cita-cita mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional akan lebih mudah dicapai.
Danantara, investasi, dunia usaha, serta dukungan perbankan hanyalah alat. Sementara tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena pada hakikatnya, kekuasaan yang baik bukanlah kekuasaan yang membuat rakyat takut, melainkan kekuasaan yang mampu membuat kehidupan rakyat menjadi lebih ringan, lebih aman, dan lebih sejahtera dari generasi ke generasi.***(SB)
SupersemarNewsTeam
Reporter : R/Rifay Marzuki