SUPERSEMAR NEWS – Forum Betawi Rempug (FBR) memberikan apresiasi kuat terhadap arah kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, yang dinilai berhasil menempatkan Jakarta sebagai kota global berbudaya tanpa meninggalkan identitas lokalnya. Apresiasi ini muncul tepat menjelang satu tahun kepemimpinan keduanya—sebuah momentum yang dianggap penting dalam menentukan wajah baru Jakarta pasca tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara.
Ketua Umum FBR, KH Lutfi Hakim, menegaskan bahwa arah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukan langkah instan atau sekadar gimmick politik. Menurutnya, pemerintah justru sedang menanam pondasi peradaban baru agar Jakarta mampu bersaing di tingkat global, namun tetap berdiri kokoh sebagai kota yang berakar pada kebudayaan Betawi.
“Jakarta boleh modern, tapi tidak boleh tercerabut dari akar budayanya. Ini garis merah yang tidak bisa ditawar,” ujar Lutfi dengan nada tegas dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (15/11).
Gagasan Kota Global Berbudaya: Penegasan Jati Diri Jakarta
Menurut Lutfi, tema Jakarta Kota Global Berbudaya yang diperkenalkan pada HUT ke-498 bukan sekadar slogan tahunan. Ia menyebutnya sebagai arah moral pembangunan yang mengembalikan Jakarta ke esensi sebagai pusat peradaban Nusantara.
Ia menilai bahwa tema itu adalah jawaban atas kegelisahan publik global terhadap kota-kota modern yang kian kehilangan nilai kemanusiaan, ruang budaya, dan akar sosialnya.
“Dunia sedang resah karena kota-kota modern kian dingin dan tak bernyawa. Tapi Jakarta memilih jalan berbeda: menjadi kota maju yang tetap manusiawi,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, Lutfi menyebut dinamika global termasuk pembahasan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brasil. Salah satu tema besar konferensi itu adalah Fostering Human and Social Development, yang menekankan pelestarian budaya dan warisan sosial sebagai bagian dari aksi iklim dunia.
“Saat dunia baru menimbang, Jakarta sudah melangkah. Itu menunjukkan visi besar yang tak boleh diabaikan,” tambah Lutfi.
UU DKJ: Pilar Hukum Transformasi Jakarta Menuju Kota Global
Lutfi menjelaskan bahwa transformasi Jakarta ke arah kota global berbudaya memiliki fondasi hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Undang-undang ini memberikan tiga mandat utama:
- Menjadikan Jakarta kota global,
- Menjadikan Jakarta pusat ekonomi nasional,
- Menjadikan Jakarta kota berkelanjutan,
dengan amanat khusus mengenai pelestarian budaya lokal sebagai identitas kota.
“Pemerintah tidak bekerja dalam ruang kosong. UU DKJ adalah pijakan kuat yang memandu langkah Jakarta ke depan,” ujar Lutfi dengan lugas.
Menurutnya, UU itu bukan hanya mengatur struktur pemerintahan baru Jakarta, tetapi juga memastikan bahwa budaya Betawi tetap menjadi tulang punggung identitas kota, sekalipun Jakarta semakin kosmopolitan.
Peran FBR: Pelopor yang Membaca Arah Perubahan
FBR, ujar Lutfi, adalah organisasi masyarakat Betawi pertama yang memahami arah perubahan kebijakan pemerintah pusat. Bahkan sebelum tema kota global berbudaya digaungkan, FBR telah mendorong lahirnya lembaga adat sebagai bagian dari amanat UU.
Melalui Kaukus Muda Betawi, tokoh FBR bergerak menemui fraksi-fraksi DPR RI untuk memperjuangkan pengakuan formal terhadap lembaga adat dalam UU DKJ.
“Kami berkeliling dari satu fraksi ke fraksi lainnya. Kami paparkan pentingnya lembaga adat untuk masa depan Betawi. Alhamdulillah, akhirnya diakomodir,” ungkap Lutfi.
Perjuangan itu melahirkan Lembaga Adat Masyarakat Betawi (LAM Betawi)—sebuah wadah yang memiliki mandat moral sebagai penjaga nilai, budaya, dan karakter asli Betawi di tengah dinamika pembangunan.
LAM Betawi kini menjadi benteng yang memastikan budaya Betawi tidak hanya dilestarikan, tetapi juga berkembang dan bertransformasi mengikuti zaman.
Pramono–Rano dan Kontrak Moral untuk Masyarakat Betawi
Komitmen Pramono Anung dan Rano Karno dalam menjaga budaya lokal juga terlihat jelas saat keduanya menandatangani fakta integritas bersama masyarakat Betawi. Bagi FBR, fakta integritas tersebut adalah bukti bahwa kebijakan pemerintah berpihak pada nilai-nilai lokal, bukan sekadar retorika politik.
Lutfi menyebut langkah itu sebagai miqot baru atau titik balik perjalanan sejarah Jakarta.
“Jakarta memasuki babak baru, sebuah miqot menuju masa depan global yang tetap berakar pada budaya Betawi. Ini langkah strategis, bukan kosmetik politik,” tegasnya.
Tantangan Masa Depan: Modernisasi Harus Diimbangi Kesadaran Budaya
Meski memberikan apresiasi besar, Lutfi juga mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi Jakarta tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah. Masyarakat Betawi—sebagai pemilik tanah budaya—harus berperan aktif menjaga ruang budaya mereka.
“Ini bukan hanya tugas gubernur. Ini tugas kita bersama sebagai pewaris budaya. Bila masyarakatnya tidak bergerak, maka kebijakan sebesar apapun tidak akan ada artinya,” ujarnya dengan penuh penekanan.
Ia menekankan bahwa masyarakat Betawi harus aktif dalam pelestarian budaya, pendidikan, penguatan ekonomi, hingga revitalisasi ruang publik yang mencerminkan identitas lokal.
Harapan FBR: Siapapun Pemimpinnya, Jakarta Harus Tetap Berbudaya
Dalam penutupnya, Lutfi berharap agar visi kota global berbudaya tidak berhenti di pemerintahan Pramono–Rano saja. Ia meminta agar pemimpin Jakarta berikutnya tetap melanjutkan arah pembangunan yang menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya.
“Jakarta harus mampu bersaing di panggung global, tapi tetap menjadi rumah yang hangat bagi budaya Betawi. Itu tugas pemimpin Jakarta ke depan,” pungkasnya.
SupersemarNewsTeam
