Politik Mencerdaskan adalah Bangunan Kebangsaan di Era Digitalisasi
SUPERSEMAR NEWS | JAKARTA
Nasruddin Tueka menegaskan bahwa bangsa yang besar tidak pernah dibangun hanya dengan retorika politik, pencitraan kekuasaan, ataupun manuver elektoral jangka pendek. Menurutnya, negara yang kuat justru dibangun dari keberanian pemimpin membaca data, menjelaskan visi kepada rakyat secara jernih, dan menerjemahkan teknologi menjadi instrumen kesejahteraan.
Dalam berbagai forum kebangsaan, Nasruddin Tueka secara konsisten menekankan bahwa teknologi berbasis industri harus bermuara pada kapasitas integritas pengetahuan sumber daya manusia yang cerdas, dan pemberantasan kemiskinan harus menjadi visi besar negara.
Pernyataan tersebut bukan sekadar slogan akademik. Di tengah percepatan digitalisasi global, bangsa Indonesia sedang menghadapi pertarungan besar: apakah politik hadir untuk mencerdaskan rakyat, atau justru menciptakan kebingungan sosial akibat komunikasi kekuasaan yang kehilangan arah.
Kepemimpinan Harus Menjelaskan Visi, Bukan Membingungkan Rakyat
Dalam praktik bernegara, pidato seorang pemimpin bukan hanya komunikasi formal. Pidato adalah memori kognitif bangsa. Dari sanalah rakyat membaca arah masa depan, mengukur konsistensi kebijakan, dan menilai apakah negara hadir dengan solusi atau sekadar narasi.
Ketika komunikasi politik kehilangan substansi, rakyat mulai mempertanyakan arah perjalanan bangsa.
Apakah kepemimpinan sedang membangun peradaban? Ataukah politik sedang berubah menjadi arena akrobat kekuasaan?
Nasruddin menilai, rakyat tidak membutuhkan janji yang berulang. Rakyat membutuhkan penjelasan yang jujur, roadmap yang konkret, dan indikator yang bisa diukur.
“Pemimpin harus menjelaskan ke rakyat tentang visi dan harapan, bukan membuat rakyat bingung,” tegasnya.
Karena itu, politik yang mencerdaskan bukan politik yang paling keras suaranya, tetapi politik yang paling mampu menerjemahkan data menjadi kebijakan.
Kemiskinan Masih Menjadi Alarm Kebangsaan
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2025 tercatat 23,36 juta orang. Angka tersebut memang mengalami penurunan, namun tetap menjadi pekerjaan besar bangsa.
Sementara itu, tantangan lain datang dari pengangguran, ketimpangan akses kesehatan, hingga persoalan stunting yang masih memerlukan perhatian serius lintas sektor.
Dalam pandangan Nasruddin, angka-angka tersebut tidak boleh hanya menjadi statistik tahunan.
Angka kemiskinan harus menjadi alarm moral negara.
Karena jika data hanya dibaca sebagai formalitas birokrasi, maka kebijakan akan kehilangan rasa keadilan.
Politik Harus Terhubung dengan Teknologi dan Dashboard Data Nasional
Nasruddin juga menyoroti pentingnya transformasi digital di level pengambilan keputusan.
Menurutnya, sudah saatnya setiap meja pemimpin nasional dan daerah memiliki dashboard AI yang mampu membaca data real-time terkait:
- Kemiskinan nasional
- Pengangguran terbuka
- Angka stunting
- Distribusi pangan
- Belanja sosial
- Pajak dan penerimaan negara
- Produktivitas industri daerah
Ia mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk mempercepat ekosistem pemerintahan berbasis kecerdasan buatan.
Menurutnya, pemimpin modern tidak cukup hanya memiliki intuisi politik. Pemimpin masa depan harus memiliki kapasitas membaca data, kecerdasan strategis, dan keberanian mengeksekusi solusi.
Coretax, Reformasi Pajak, dan Integritas Negara
Selain isu sosial, Nasruddin juga menyoroti sistem perpajakan nasional, termasuk implementasi Coretax.
Baginya, sistem digital perpajakan bukan sekadar proyek administrasi, tetapi fondasi integritas fiskal negara.
Jika Coretax berjalan optimal, maka:
- basis pajak akan lebih transparan,
- potensi kebocoran dapat ditekan,
- dan ruang fiskal untuk program pengentasan kemiskinan dapat diperkuat.
Diskusi Kebangsaan: Politik yang Mendidik Bangsa
Dalam forum diskusi kebangsaan bersama H. M. Gunther Gemparalam, Nasruddin menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan politik yang berintegritas.
Keduanya sepakat bahwa politik yang sehat memiliki tiga instrumen utama:
1. Politik yang Menjelaskan
Pemimpin harus mampu menjelaskan situasi bangsa secara jujur.
2. Politik yang Mendidik
Kebijakan harus meningkatkan kualitas berpikir rakyat.
3. Politik yang Menyelesaikan
Setiap janji politik harus memiliki indikator keberhasilan.
Menurut Gunther Gemparalam, bangsa yang kuat lahir dari elite yang mampu memberi keteladanan, bukan sekadar kompetisi elektoral.
Daerah Perbatasan dan Remote Area Adalah Wajah NKRI
Dalam wawancara bersama media nasional JAKTV, Nasruddin juga menyoroti pembangunan manusia di wilayah terpencil, perbatasan, dan kawasan strategis nasional.
Ia menilai, keberhasilan Indonesia tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan kota-kota besar.
Indonesia harus hadir di:
- pulau terluar,
- desa tertinggal,
- wilayah perbatasan,
- dan kawasan minim akses digital.
Dalam konteks ini, peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku industri harus disinergikan.
Politik Mencerdaskan: Instrumen Masa Depan Bangsa
Pada akhirnya, pertanyaan besarnya sederhana:
Politik yang mencerdaskan bangsa itu yang mana?
Jawabannya jelas.
Politik yang mencerdaskan adalah politik yang:
- membangun SDM,
- menurunkan kemiskinan,
- memperluas akses kesehatan,
- memperkuat industri nasional,
- mempercepat digitalisasi pemerintahan,
- dan menjadikan data sebagai dasar keputusan.
Bukan politik yang hanya sibuk dengan perebutan pengaruh.
Bukan politik yang membuat rakyat bingung.
Bukan politik yang menjadikan kemiskinan sebagai panggung.
Tetapi politik yang membuat rakyat percaya bahwa negara bekerja.
Dan seperti yang ditegaskan oleh Nasruddin Tueka:
“Negara maju dan kuat dalam penerapan teknologi berbasis industri harus bermuara pada integritas pengetahuan SDM yang cerdas, dan pemberantasan kemiskinan adalah visi besar negara.”***(SB)
SupersemarNewsTeam
Reporter : R/Rifay Marzuki
