Peneliti CSIS, Nicky Fahrizal, menegaskan reformasi Polri harus dimulai sejak pendidikan dan pelatihan agar melahirkan aparat penegak hukum yang humanis dan akuntabel.

SUPERSEMAR NEWS – JakartaReformasi Polri dinilai mendesak menyusul maraknya kasus pelanggaran yang melibatkan aparat. Peneliti CSIS, Nicky Fahrizal, menegaskan perubahan harus dimulai sejak pendidikan dan pelatihan calon anggota.

Reformasi Polri Harus Menyeluruh

Menurut Nicky, reformasi Polri penting untuk membangun akuntabilitas dan mengubah pola pikir personel. Ia menilai, Polri membutuhkan perubahan radikal agar menjadi lembaga penegak hukum yang sipil, humanis, transparan, dan akuntabel.

“Reformasi belum dilakukan secara menyeluruh. Padahal, yang dibutuhkan hari ini adalah perubahan radikal untuk membongkar kultur lama,” kata Nicky, Minggu (14/9/2025).

Catatan Kelam Polri

Desakan reformasi semakin kuat setelah muncul sejumlah kasus, mulai dari Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang, kasus Ferdy Sambo, hingga penembakan siswa SMK di Semarang pada 2024. Terbaru, kekerasan polisi kembali disorot setelah setidaknya 10 orang meninggal dalam gelombang demonstrasi pada akhir Agustus hingga awal September lalu.

Pendidikan dan Pengawasan Jadi Kunci

Nicky menegaskan reformasi kultural hanya bisa terjadi bila dimulai dari lembaga pendidikan dan proses rekrutmen yang transparan. Selain itu, Polri juga perlu diawasi dengan efektif.

“Harus ada supervisor bagi Polri, apakah di bawah Kemenko Polkam atau menjadi kementerian tersendiri seperti Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Ini perlu dikaji serius,” ujarnya.

Akademisi Minta Pembenahan dari Hulu ke Hilir

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, sependapat. Menurutnya, pembenahan sejak perekrutan calon polisi adalah syarat mutlak.

“Kalau hulunya busuk, hilirnya juga pasti busuk. Sulit berharap polisi berintegritas bila rekrutmen masih penuh politik transaksional,” tegas Herdiansyah.

GNB Desak Presiden Prabowo Bertindak

Sebelumnya, tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak reformasi Polri setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana. Mereka meminta dibentuk komisi independen untuk mengusut peristiwa kekerasan dalam demonstrasi Agustus–September serta mendorong Presiden segera membentuk tim reformasi kepolisian.

SupersemarNewsTeam
Reporter: R/Rifay Marzuki