SUPERSEMAR NEWS – Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus mempercepat agenda transformasi digital nasional, salah satunya melalui penguatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang menjadi fondasi utama interoperabilitas layanan publik di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Langkah strategis ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi pada Rabu (26/11/2025). Agenda rapat tersebut berfokus pada percepatan implementasi SPLP sebagai tulang punggung integrasi data dan layanan lintas sektor.
Mandat RPJMN 2025–2029 dan Urgensi Transformasi Digital
Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik (Asdep PDTE) Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, menegaskan bahwa transformasi digital bukan pilihan, tetapi mandat strategis RPJMN 2025–2029. Pemerintah harus memastikan seluruh layanan publik mampu beroperasi secara efisien, inklusif, aman, dan responsif.
Menurut Syaiful, SPLP saat ini telah menghubungkan lebih dari 435 instansi, sebuah pencapaian signifikan yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat interoperabilitas nasional. Namun demikian, ia menambahkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan mendasar.
“Meskipun SPLP telah terhubung ke ratusan instansi, kita masih menghadapi disparitas infrastruktur digital, ketidaksinkronan arsitektur data antar K/L, dan isu pelindungan data pribadi dalam pertukaran data,” tegasnya.
Syaiful juga menyoroti bahwa keandalan dan keamanan sistem merupakan elemen penting yang tidak dapat dinegosiasikan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh proses integrasi berjalan berdasarkan standar keamanan yang ketat dan menyeluruh.
Tantangan Infrastruktur dan Arsitektur Data yang Belum Seragam
Dalam pembahasan rapat, para peserta menilai bahwa disparitas infrastruktur digital antar daerah masih menjadi hambatan terbesar dalam mengoptimalkan pemanfaatan SPLP.
Beberapa daerah memiliki kapasitas jaringan tinggi dan infrastruktur pusat data modern, sementara sebagian lainnya masih tertinggal sehingga tidak dapat mengadopsi sistem integrasi secara maksimal. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah layanan publik digital berjalan secara tidak merata.
Selain itu, ketidaksinkronan arsitektur data antar kementerian/lembaga juga terus menjadi tantangan. Perbedaan standar metadata, format penyimpanan, dan sistem katalog informasi membuat integrasi data semakin kompleks.
Untuk itu, pemerintah menilai bahwa penerapan standar arsitektur data yang seragam menjadi langkah yang harus segera dipercepat.
Pentingnya Kepatuhan K/L dan Pemda terhadap Standar Interoperabilitas Nasional
Rapat juga menegaskan bahwa percepatan SPLP bukan hanya masalah kesiapan teknologi, tetapi juga menyangkut kepatuhan.
Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/Pemda) diwajibkan mengikuti standar interoperabilitas nasional yang telah ditetapkan.
“Keberhasilan SPLP sangat bergantung pada kepatuhan institusi dalam menerapkan standar interoperabilitas, keselarasan dengan kebijakan Pemerintahan Digital, dan integrasi dengan program Satu Data Indonesia,” papar Syaiful.
SPLP dirancang sebagai platform nasional untuk menghubungkan berbagai aplikasi pemerintah, sehingga ketidakpatuhan pada standar akan menghambat integrasi data lintas instansi dan menurunkan kualitas layanan publik.
Harmonisasi Regulasi: UU ITE, UU PDP, dan Kebijakan Digital Nasional
Salah satu poin diskusi penting berasal dari Direktur Strategi Kebijakan dan Pengawasan Ruang Digital, yang menekankan bahwa penguatan SPLP harus sejalan dengan kerangka regulasi nasional.
Hal ini meliputi:
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
- Kebijakan Nasional Pemerintahan Digital
Kesesuaian regulasi ini penting bukan hanya untuk keamanan data, tetapi juga memastikan integrasi berlangsung sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Direktur tersebut menyampaikan bahwa pemerintah harus menghindari tumpang tindih regulasi dan memperkuat sinkronisasi kebijakan agar interoperabilitas dapat berjalan secara legal, aman, dan terarah.
Modernisasi Teknologi: Dari Monolit ke Microservices
Sementara itu, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital menyoroti perlunya modernisasi aplikasi pemerintah menuju arsitektur microservices.
Selama ini, banyak aplikasi pemerintah masih menggunakan sistem monolit, yang membuat pengembangan dan integrasi menjadi sulit. Dengan pendekatan microservices, aplikasi dapat dipisah menjadi komponen-komponen independen yang mudah diperbarui, dihubungkan, dan diperluas.
Modernisasi ini juga berfungsi untuk:
- menghindari single point of failure,
- meningkatkan skalabilitas aplikasi,
- memperkuat keamanan sistem,
- serta memastikan aplikasi pemerintah lebih fleksibel menghadapi perubahan kebijakan.
Keamanan dan Privasi: Pondasi Kepercayaan Publik
Rapat menegaskan bahwa keamanan dan privasi harus menjadi prioritas mutlak dalam setiap pengembangan SPLP.
Penerapan prinsip security & privacy by design menjadi syarat utama untuk memastikan bahwa seluruh proses integrasi memperhitungkan keamanan sejak tahap perencanaan. Selain itu, pemerintah menilai bahwa sertifikasi keamanan perlu diperluas ke seluruh aplikasi pemerintah untuk meningkatkan keandalan dan kepercayaan publik.
Isu pelindungan data pribadi terus menjadi perhatian utama mengingat semakin banyaknya data yang dipertukarkan antar instansi. Tanpa kontrol keamanan yang kuat, risiko kebocoran data dan serangan siber akan semakin tinggi.
SPLP sebagai Motor Integrasi Layanan Publik Nasional
Jika diterapkan secara konsisten, SPLP akan menjadi pusat integrasi seluruh layanan publik di Indonesia. Seluruh data dari KTP digital hingga layanan bantuan sosial, perizinan usaha, kesehatan, dan pendidikan dapat terhubung melalui satu sistem penghubung yang aman.
Ke depan, pemerintah berharap SPLP mampu menjadi pondasi ekosistem digital nasional, layaknya sistem integrasi di negara-negara dengan layanan publik maju seperti Estonia atau Korea Selatan.
Penguatan SPLP diharapkan melahirkan layanan publik yang:
- lebih cepat,
- lebih terintegrasi,
- lebih aman,
- lebih efisien,
- serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, transformasi digital bukan hanya menjadi program jangka pendek, tetapi juga strategi jangka panjang menuju Pemerintahan Digital Indonesia 2045.
Komitmen Pemerintah Mengakselerasi Integrasi Digital
Rapat Koordinasi ini mempertegas komitmen pemerintah dalam mengakselerasi penerapan SPLP sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital nasional.
Pemerintah menargetkan percepatan adopsi interoperabilitas, peningkatan kualitas infrastruktur, harmonisasi regulasi, serta penguatan pelindungan data sebagai prioritas utama.
Dengan koordinasi lintas sektor yang semakin solid, Indonesia diharapkan memasuki era pelayanan publik digital yang benar-benar terintegrasi, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.***(SB)
SupersemarNewsTeam
