SUPERSEMAR NEWS – Jakarta — Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, menegaskan bahwa sejak 26 November 2025, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Keputusan ini diambil melalui rapat resmi Syuriah PBNU dan dinyatakan bersifat final, sekaligus menandai peralihan kepemimpinan PBNU sepenuhnya ke tangan Rais Aam.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai Silaturahmi Rais Aam PBNU bersama Syuriah PBNU dan PWNU yang digelar di Kantor PWNU Jawa Timur pada Sabtu (29/11/2025). Menurut Miftachul, keputusan ini diambil berdasarkan data, fakta, serta pertimbangan organisasi yang mendesak untuk menjaga stabilitas Jam’iyah.
Keputusan Final Syuriah: Kepemimpinan Beralih ke Rais Aam
Dalam pernyataannya, Miftachul menjelaskan bahwa Syuriah PBNU telah menyusun Risalah Rapat Harian yang menjadi dasar legal keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara resmi dan sesuai pedoman struktur organisasi NU.
“Terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU berada di bawah Rais Aam,” tegasnya.
Sebagai penegasan tambahan, Miftachul menyoroti bahwa segala tindakan, keputusan, maupun penggunaan atribut organisasi atas nama Ketua Umum pasca tanggal tersebut tidak lagi memiliki legitimasi. Ia memastikan bahwa risalah rapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil organisasi, tanpa motif lain selain yang tercatat secara resmi.
Transisi Kepemimpinan dan Rencana Rapat Pleno
Agar roda organisasi tetap berjalan normal, Rais Aam menyatakan PBNU akan segera menggelar rapat pleno atau muktamar dalam waktu dekat. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan berlangsung tertib serta sesuai dengan aturan Jam’iyah Nahdlatul Ulama.
Selain itu, proses ini juga diharapkan mampu meredam dinamika internal yang muncul di tengah masyarakat, terutama terkait perdebatan posisi struktural PBNU yang beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan melalui media arus utama maupun media sosial.
Respons Terhadap Opini Publik dan Informasi yang Beredar
Rais Aam mencermati bahwa dinamika informasi mengenai PBNU sangat cepat berkembang, terutama melalui platform digital. Oleh karena itu, untuk memastikan validitas data, PBNU memutuskan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang memiliki mandat penuh untuk menggali kondisi internal secara utuh.
“Untuk mendapatkan kesahihan informasi, Tim Pencari Fakta akan bekerja secara mendalam dan menyeluruh,” ujar Miftachul.
Ia menunjuk Wakil Rais Aam, KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir, sebagai pengarah TPF. Dengan struktur tersebut, PBNU berharap TPF dapat bekerja optimal, objektif, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Penangguhan Implementasi Digdaya Persuratan PBNU
Salah satu keputusan penting yang diambil adalah penangguhan implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU, sebuah sistem administrasi digital organisasi yang sebelumnya telah disiapkan untuk menguatkan tata kelola persuratan.
Penangguhan dilakukan untuk menghindari tumpang tindih legitimasi selama proses investigasi berlangsung. Namun demikian, Miftachul menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal, sehingga administratif organisasi pada level daerah tidak terganggu.
Penegasan Nilai-Nilai Khittah NU
Dalam momentum transisi ini, Rais Aam mengingatkan seluruh warga NU agar tetap memegang teguh Khittah Nahdlatul Ulama, terutama mengenai adab, integritas, dan sikap saling menjaga di tengah perbedaan pendapat.
“Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujarnya.
Pesan tersebut tidak hanya ditujukan kepada elite struktural, tetapi juga kepada jamaah dan warga NU yang mengikuti perkembangan organisasi melalui berbagai media. Menurut Rais Aam, dinamika organisasi harus dihadapi dengan kepala dingin, kelapangan hati, serta orientasi maslahat.
Mengajak Jamaah untuk Bermunajat
Selain langkah organisasi, Rais Aam juga menekankan pentingnya munajat dan doa bersama untuk memohon jalan keluar terbaik atas dinamika yang terjadi. Ia mengajak seluruh jamaah NU di Indonesia maupun di luar negeri agar memperbanyak doa memohon petunjuk.
“Marilah kita memohon kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” imbuhnya.
Ajakan ini menjadi penutup dari rangkaian pernyataan resmi yang sekaligus menjadi penegasan bahwa PBNU tetap berjalan berdasarkan prinsip kolegial, musyawarah, dan orientasi maslahat umat.
Dinamika Internal NU dan Implikasinya
Keputusan pemberhentian Gus Yahya dari posisi Ketua Umum PBNU tentu memunculkan berbagai tanggapan, baik internal maupun eksternal. Sejumlah tokoh NU menilai langkah Syuriah mencerminkan kembalinya NU pada prinsip pemurnian struktur, di mana Rais Aam memegang otoritas tertinggi dalam urusan keputusan strategis organisasi.
Namun, ada pula pihak yang mempertanyakan proses dan dasar pengambilan keputusan tersebut. Untuk menjawab semua spekulasi, PBNU menegaskan bahwa TPF akan bekerja secara terbuka dan hasilnya akan diumumkan kepada publik secara transparan.
Analisis Organisasi: Pemulihan Stabilitas Jam’iyah
Jika dicermati lebih dalam, keputusan Syuriah PBNU ini tampak sebagai upaya pemulihan stabilitas internal organisasi. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah dinamika muncul terkait kebijakan, komunikasi, dan implementasi program PBNU yang menimbulkan perbedaan tafsir di internal pengurus.
Dengan pengambilalihan kepemimpinan oleh Rais Aam, struktur PBNU diharapkan kembali berjalan sesuai garis tata struktur jam’iyah, yaitu pemisahan antara kewenangan tanfidziyah dan syuriah, di mana Rais Aam tetap menjadi rujukan tertinggi.
Keputusan ini juga menjadi momentum penataan ulang yang diharapkan mampu memperkuat fondasi organisasi menjelang berbagai agenda nasional dan internasional yang melibatkan NU.
Harapan ke Depan: PBNU Kembali pada Khittah
Miftachul menegaskan bahwa seluruh proses ini bukan semata-mata soal jabatan, tetapi lebih pada pemulihan disiplin organisasi, kejelasan arah kepemimpinan, serta penguatan prinsip dasar NU yang telah menjadi pondasi sejak didirikan para masyayikh.
Dengan rencana pelaksanaan rapat pleno atau muktamar, PBNU diharapkan mampu menentukan pembaruan struktural yang lebih kokoh, sekaligus menata ulang strategi organisasi menghadapi tantangan global.
Seruan Persatuan dan Ketenangan Publik
Pada akhir pernyataan, Rais Aam kembali menyerukan kepada seluruh warga NU dan publik agar tetap menjaga kondusivitas, menghindari provokasi, dan mengacu pada informasi resmi.
Situasi internal PBNU saat ini tidak boleh menjadi alasan perpecahan, sebab nilai inti NU adalah menjaga persaudaraan, keikhlasan, dan kebersamaan.***(SB)
SupersemarNewsTeam
Reporter : R/ Rifay Marzuki
