UU Perampasan Aset Disahkan, Korban Penipuan Bisa Diganti

DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Harta hasil kejahatan dapat dirampas melalui proses pengadilan untuk memulihkan kerugian korban penipuan, penggelapan, dan kejahatan lainnya.

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 20:29 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, saat pengesahan UU Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026). Regulasi ini membuka peluang perampasan harta hasil tindak pidana melalui mekanisme pengadilan untuk memulihkan kerugian negara dan masyarakat, termasuk korban penipuan dan penggelapan. (Foto: Dokumentasi DPR RI)

UU Perampasan Aset Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dipulihkan

SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA. Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi babak baru dalam upaya memperkuat penegakan hukum dan memulihkan kerugian masyarakat akibat tindak pidana. Melalui regulasi ini, penanganan kejahatan tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan pada pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana kepada pihak yang berhak.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut menjadi momentum penting setelah pembahasan regulasi ini berlangsung panjang dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat pengambilan keputusan yang menandai persetujuan DPR terhadap pembentukan aturan tersebut.

Kehadiran UU Perampasan Aset membawa harapan baru, terutama bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan investasi, penggelapan dana, koperasi bermasalah, hingga biro perjalanan ibadah yang diduga menjalankan praktik penipuan.

Selama ini, banyak korban menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Pelaku dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara, tetapi uang serta aset yang berasal dari kejahatan belum tentu kembali kepada korban.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari berapa lama pelaku mendekam di balik jeruji besi. Pemulihan kerugian korban juga harus menjadi bagian penting dari keadilan.

Perampasan Aset Bukan Sekadar Menghukum Pelaku

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa regulasi tersebut membuka ruang bagi perampasan harta benda yang berkaitan dengan tindak pidana untuk kepentingan pemulihan kerugian korban.

Menurut Soedeson, selama ini penanganan perkara pidana sering kali lebih menitikberatkan pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Sementara itu, keberadaan aset hasil kejahatan yang masih dikuasai pelaku belum tentu dapat dipulihkan secara optimal.

Ia menilai, keadaan tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena masyarakat yang menjadi korban justru menanggung dampak ekonomi paling besar.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2026), Soedeson menegaskan bahwa harta benda yang berkaitan dengan tindak pidana harus dapat dirampas untuk kepentingan korban.

“Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban,” kata Soedeson.

Pernyataan tersebut menegaskan perubahan orientasi penegakan hukum. Negara tidak hanya dituntut menghadirkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga harus mengupayakan pemulihan kerugian yang dialami masyarakat.

Namun demikian, pengembalian kerugian bukan berarti setiap korban otomatis memperoleh pembayaran setelah undang-undang disahkan. Proses tersebut tetap bergantung pada penelusuran aset, pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana, putusan pengadilan, serta mekanisme distribusi kepada pihak yang berhak.

Penipuan Investasi hingga Penggelapan Dana Menjadi Perhatian

Salah satu aspek penting dalam UU Perampasan Aset adalah jangkauan terhadap tindak pidana selain korupsi.

Regulasi tersebut mencakup sejumlah tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, termasuk narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, serta penipuan dan/atau penggelapan dalam kategori yang ditentukan undang-undang.

Khusus penipuan dan penggelapan, cakupannya antara lain berkaitan dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan/atau perbuatan yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

Ketentuan ini penting karena perkembangan teknologi telah membuka ruang bagi berbagai bentuk kejahatan ekonomi. Penipuan investasi, penghimpunan dana ilegal, penipuan berbasis digital, hingga praktik penggelapan yang melibatkan banyak korban dapat menimbulkan kerugian dalam jumlah besar.

Dalam sejumlah kasus, pelaku tidak hanya menguasai uang korban, tetapi juga diduga mengalihkan hasil kejahatan menjadi berbagai bentuk aset. Misalnya, properti, kendaraan, rekening keuangan, maupun kekayaan lainnya.

Akibatnya, ketika proses pidana berjalan, korban sering kali menghadapi kesulitan melacak keberadaan uang mereka.

Melalui penguatan mekanisme perampasan aset, aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan penelusuran dan pengamanan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan hukum.

Meski demikian, penerapan aturan tersebut harus memperhatikan unsur tindak pidana yang ditentukan undang-undang. Tidak setiap sengketa bisnis, kegagalan usaha, atau keterlambatan pembayaran otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang menjadi objek perampasan aset.

Pemisahan antara persoalan perdata dan tindak pidana menjadi penting agar regulasi ini tidak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi sengketa ekonomi biasa.

Baca Juga :  DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Pentingnya!

Dua Mekanisme Perampasan Aset: Pidana dan Non-Pidana

Soedeson Tandra menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset mengatur dua mekanisme utama, yakni perampasan berdasarkan putusan pidana atau conviction based forfeiture dan perampasan tanpa harus didahului putusan pemidanaan terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture.

Kedua mekanisme tersebut memiliki karakteristik dan persyaratan hukum yang berbeda.

Pertama, mekanisme conviction based forfeiture dilakukan melalui proses peradilan pidana. Dalam mekanisme ini, penegak hukum membuktikan tindak pidana yang dilakukan pelaku sekaligus mengungkap keterkaitan aset dengan perbuatan pidana tersebut.

Melalui proses tersebut, pengadilan dapat memutuskan perampasan aset sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, mekanisme non-conviction based forfeiture memungkinkan perampasan aset dalam keadaan tertentu meskipun tidak terdapat putusan pemidanaan terhadap pelaku.

Mekanisme ini menjadi relevan ketika proses penuntutan terhadap seseorang tidak dapat dilaksanakan karena keadaan tertentu, seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang.

Soedeson menjelaskan bahwa kedua mekanisme tersebut merupakan bagian penting dalam upaya memastikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana tidak terhindar dari proses hukum hanya karena pelaku tidak dapat dihadirkan dalam persidangan pidana.

“Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based,” ujarnya.

Akan tetapi, istilah tanpa putusan pidana tidak boleh disalahartikan sebagai perampasan tanpa pengawasan hukum.

Mekanisme tersebut tetap harus melalui proses pengadilan dan memberikan ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan maupun pembelaan.

Pengadilan Menjadi Pengaman dari Perampasan Sewenang-wenang

Besarnya kewenangan negara dalam menelusuri, menyita, dan merampas aset harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat.

Soedeson menegaskan bahwa tidak ada aset yang dapat dirampas begitu saja tanpa melalui prosedur pengadilan.

“Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan,” tegasnya.

Penegasan tersebut menjadi penting karena perampasan aset menyangkut hak kepemilikan seseorang yang dilindungi hukum.

Dalam mekanisme non-conviction based, proses hukum tetap berlangsung melalui mekanisme hukum acara perdata. Jaksa pengacara negara dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sementara pemilik aset maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum tetap mempunyai kesempatan mengajukan perlawanan.

Soedeson menjelaskan bahwa perbedaan mekanisme tersebut terletak pada proses hukum yang digunakan, bukan pada penghapusan kewajiban untuk memperoleh putusan pengadilan.

“Jadi yang dimaksud tanpa proses pidana itu bukan berarti tanpa proses pengadilan. Tetapi mekanismenya menggunakan hukum perdata, hukum acara perdata,” katanya.

Dengan demikian, pengawasan pengadilan menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan aset dan hak warga negara atas kepemilikannya.

Di sisi lain, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa tindakan penyitaan maupun perampasan memiliki dasar hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga harus menjadi perhatian. Seseorang yang memiliki aset secara sah tidak boleh kehilangan haknya hanya karena terdapat dugaan tindak pidana yang melibatkan pihak lain.

Aset Pelaku Korupsi Dapat Digunakan untuk Memulihkan Kerugian Negara

Selain menyasar hasil kejahatan yang secara langsung berasal dari tindak pidana, UU Perampasan Aset juga mengatur mekanisme pemulihan aset dalam perkara korupsi.

Soedeson menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, negara dapat merampas aset lain milik pelaku, termasuk aset yang bukan berasal langsung dari tindak pidana, apabila aset hasil korupsi yang tersedia belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara menjadi salah satu sasaran penting dalam pembentukan regulasi ini.

Dalam praktiknya, pelaku korupsi dapat menyembunyikan atau mengalihkan hasil kejahatan ke berbagai bentuk kekayaan. Apabila penegak hukum hanya berfokus pada aset yang ditemukan sebagai hasil langsung tindak pidana, proses pemulihan kerugian negara berpotensi menghadapi hambatan.

Karena itu, pengaturan mengenai aset lain harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan undang-undang dan melalui mekanisme pengadilan.

Prinsip tersebut juga memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan dan pemidanaan pelaku.

Negara harus memastikan bahwa kerugian keuangan publik dapat dipulihkan sejauh dimungkinkan oleh hukum.

Badan Independen Akan Mengelola Barang Sitaan dan Rampasan

UU Perampasan Aset juga mengatur pembentukan badan independen yang bertugas menyimpan, mengelola, dan menjual barang sitaan maupun barang rampasan.

Keberadaan lembaga tersebut diharapkan mampu memperbaiki tata kelola aset yang selama ini berpotensi menghadapi persoalan administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penurunan nilai ekonomi.

Soedeson menjelaskan bahwa badan tersebut nantinya dipimpin oleh seorang kepala badan. Sementara itu, struktur organisasi dan pengaturan kelembagaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Presiden.

Baca Juga :  Satu Rumah Semi Permanen di Gang Mentaya Permai I Sampit Terbakar, Penyebab Belum Diketahui

Badan tersebut memiliki tugas strategis, terutama memastikan aset yang telah diamankan tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan kerugian negara maupun masyarakat.

“Jadi badan ini bertugas untuk pertama menyimpan, mengelola, menjual semuanya untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Atau kemudian dia ambil, dia jual untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian,” ujar Soedeson.

Pembentukan lembaga pengelola aset menjadi bagian yang tidak kalah penting dibandingkan kewenangan perampasan itu sendiri.

Sebab, aset yang berhasil disita dapat mengalami penurunan nilai apabila tidak dikelola secara profesional.

Rumah, kendaraan, kapal, pesawat, barang berharga, dan berbagai bentuk kekayaan lainnya memerlukan penanganan berbeda sesuai karakteristik serta nilai ekonominya.

Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat diawasi.

Penjualan Barang Rampasan Harus Memperhatikan Putusan Pengadilan

Dalam penjelasannya, Soedeson menyebutkan bahwa penjualan barang sitaan atau rampasan pada prinsipnya harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Namun, terdapat pengecualian terhadap barang yang mudah rusak atau berpotensi cepat kehilangan nilai ekonominya.

Contohnya ikan, minyak, dan barang tertentu yang membutuhkan penanganan khusus.

Barang-barang tersebut dapat dijual lebih dahulu untuk mencegah kerugian akibat kerusakan atau penurunan nilai. Meskipun demikian, hasil penjualannya harus disimpan sampai perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, aset yang memiliki karakteristik tahan lama seperti rumah, kapal, dan pesawat pada prinsipnya harus mengikuti ketentuan mengenai putusan inkrah sebelum dilakukan penjualan.

Ketentuan tersebut bertujuan menjaga nilai ekonomi aset sekaligus menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak yang memiliki hak secara sah.

Dengan sistem pengelolaan yang terstruktur, negara diharapkan mampu mencegah aset hasil kejahatan kembali hilang, dialihkan, atau mengalami penyusutan nilai sebelum proses hukum selesai.

Tantangan Terbesar Ada pada Pelaksanaan dan Pengawasan

Pengesahan UU Perampasan Aset tentu menjadi langkah penting. Namun, keberhasilan regulasi ini tidak cukup hanya diukur dari selesainya pembahasan di parlemen.

Tantangan sesungguhnya justru berada pada tahap pelaksanaan.

Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan menelusuri aset yang disembunyikan, mengidentifikasi kepemilikan, membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana, serta memastikan proses perampasan berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, transparansi pengelolaan barang sitaan dan rampasan harus menjadi perhatian serius.

Masyarakat perlu memperoleh kepastian bahwa aset yang berhasil dirampas tidak justru menimbulkan persoalan baru akibat penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, atau pengelolaan yang tidak bertanggung jawab.

Pengawasan terhadap lembaga pengelola aset juga harus berjalan efektif. Setiap proses penyimpanan, pemeliharaan, penilaian, pelelangan, hingga penyaluran hasil penjualan perlu memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Di sisi lain, pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat yang menjadi korban memperoleh akses informasi mengenai proses pemulihan aset dan mekanisme pengajuan haknya.

Tanpa keterbukaan informasi, korban berpotensi kembali menghadapi ketidakpastian meskipun undang-undang telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat.

Harapan Baru bagi Korban, Pembuktian Menjadi Kunci

Soedeson menyebutkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui lebih dari 80 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Berbagai unsur masyarakat, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, ahli hukum, dan kalangan akademisi turut memberikan masukan selama proses pembahasan.

Partisipasi tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi yang memiliki konsekuensi luas terhadap sistem penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Kini, setelah DPR menyetujui pengesahan regulasi tersebut, perhatian publik akan tertuju pada bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum menjalankan ketentuan yang telah disepakati.

Bagi korban penipuan, penggelapan, dan berbagai tindak pidana lain yang memenuhi cakupan undang-undang, harapan terbesar tentu bukan sekadar melihat pelaku dihukum.

Mereka membutuhkan kepastian bahwa kerugian yang dialami dapat dipulihkan melalui proses hukum yang adil.

Namun, pemulihan tersebut tetap membutuhkan pembuktian, identifikasi aset, penetapan pengadilan, serta mekanisme penyaluran yang sesuai ketentuan.

UU Perampasan Aset pada akhirnya harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa kejahatan tidak memberikan keuntungan ekonomi kepada pelakunya, sementara korban justru dibiarkan menanggung kerugian.

Penegasan Redaksi

Pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam memperkuat pemberantasan kejahatan ekonomi dan pemulihan kerugian masyarakat. Namun, ukuran keberhasilannya bukan hanya terletak pada seberapa banyak aset yang berhasil disita atau dirampas.

Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana negara mampu menjamin proses hukum yang transparan, melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta mengembalikan hak korban berdasarkan putusan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Jangan sampai undang-undang yang dibentuk untuk menghadirkan keadilan justru membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa harta hasil kejahatan tidak lagi menjadi keuntungan pelaku, melainkan dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian pihak yang berhak.

Supersemar News – Mengawal Informasi, Mengedepankan Fakta, dan Menyuarakan Kepentingan Publik.

SupersemarNewsTeam

Reporter: R/Rifay Marzuki

Sumber: DPR RI, keterangan Soedeson Tandra, dan pemberitaan terkait Rapat Paripurna DPR RI, 19 November 2026.

Editor : Sangga Buana

Follow WhatsApp Channel supersemarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolda Kalteng Apresiasi Sinergi Tokoh Agama, Jemaat dan Polisi Jaga Kamtibmas
1,5 KG Sabu dan Ribuan Butir Obat Disita Polresta Banjarmasin, Diduga 50 Tersangka Diamankan
Kafe di Jalan Semeru Palangka Raya Dibobol Maling, Polisi Berhasil Amankan 4 Diduga Pelaku
Praktik Prostitusi Modus Usaha Kafe di Kalteng Terungkap, 3 Mucikari Diamankan Polisi
Coreng Perkumpulan Adat Remaong Koetai Berdjaya Modus Sumbangan, Ketua Umum Tindak Tegas
Persib Bantai Shan United 6-0, Tempel JDT di Puncak Grup B
Genza Education Sampit Gelar G-Tryout TKA di SMPN 2 Sampit, Siapkan Generasi Muda Berprestasi
UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Harta yang Bisa Dirampas Negara
Berita ini 11 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 00:27 WIB

Kapolda Kalteng Apresiasi Sinergi Tokoh Agama, Jemaat dan Polisi Jaga Kamtibmas

Jumat, 20 November 2026 - 23:29 WIB

1,5 KG Sabu dan Ribuan Butir Obat Disita Polresta Banjarmasin, Diduga 50 Tersangka Diamankan

Jumat, 20 November 2026 - 23:22 WIB

Kafe di Jalan Semeru Palangka Raya Dibobol Maling, Polisi Berhasil Amankan 4 Diduga Pelaku

Jumat, 20 November 2026 - 23:14 WIB

Praktik Prostitusi Modus Usaha Kafe di Kalteng Terungkap, 3 Mucikari Diamankan Polisi

Jumat, 20 November 2026 - 00:30 WIB

Coreng Perkumpulan Adat Remaong Koetai Berdjaya Modus Sumbangan, Ketua Umum Tindak Tegas

Berita Terbaru