Pejabat berbaju batik dalam pertemuan formal, Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat.

Negara Harus Lindungi Tenaga Kerja di Tengah Upaya Penyelamatan PT Sritex dari Pailit

SUPERSEMARNEWS.COM BOGOR – Dalam upaya penyelamatan PT Sritex, yang saat ini berada di ambang pailit, Achmad Ru’yat, Anggota Komisi IX DPR RI, menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi masyarakat dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia mengingatkan bahwa perlindungan bagi pekerja sangat krusial, terutama ketika kondisi ekonomi
nasional sedang berupaya pulih.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan

Di sisi lain, Achmad Ru’yat mengingatkan bahwa pailitnya PT Sritex harus menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam mengelola sektor industri. Ia mendorong pemerintah untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi potensi risiko dan melakukan mitigasi agar kasus serupa tidak terulang. Sebagai wakil rakyat, Achmad Ru’yat berharap pemerintah dapat menunjukkan komitmennya dalam melindungi tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan industri nasional.

Politisi PKS: Industri Tekstil Berperan Besar dalam Penyerapan Tenaga Kerja.
Achmad Ru’yat, Anggota Komisi IX DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan pentingnya keberlanjutan industri tekstil dalam menopang ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia. Di tengah upaya penyelamatan PT Sritex yang dinyatakan pailit, Ru’yat menegaskan bahwa industri ini memiliki kontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja nasional.

Sebagai perwakilan dari Dapil Jawa Barat V Kabupaten Bogor, Ru’yat mendorong pemerintah untuk memperhatikan keberlangsungan industri tekstil. Menurutnya, kebijakan impor tekstil perlu dievaluasi agar tidak merugikan industri lokal. Industri tekstil yang kuat, lanjutnya, akan membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Lebih jauh, Ru’yat menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja yang terancam PHK akibat krisis yang dihadapi perusahaan seperti PT Sritex. Ia menekankan bahwa negara harus hadir untuk mencegah dampak negatif dari kasus pailit terhadap para pekerja. Dengan demikian, langkah-langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah dapat menjaga stabilitas sektor industri dan kesejahteraan masyarakat.

Ru’yat berharap pemerintah terus berkomitmen dalam mengelola industri strategis agar mampu bersaing dan mengurangi risiko pailit. Ia menilai bahwa evaluasi kebijakan, khususnya terkait impor, sangat penting untuk memajukan industri tekstil lokal dan mempertahankan penyerapan tenaga kerja yang signifikan.

Achmad Ru’yat: Peningkatan SDM Kunci Daya Saing Indonesia di Tengah Kompetisi Global
Dalam upaya meningkatkan daya saing nasional, Achmad Ru’yat, Anggota Komisi IX DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa persaingan global menuntut kualitas SDM yang kompetitif agar dapat bersaing di tingkat internasional.

Menurut Ru’yat, peran negara sangat penting dalam memastikan peningkatan kualitas SDM yang memadai. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi masyarakat. Melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan SDM, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam persaingan global.

Lebih lanjut, Ru’yat menekankan bahwa peningkatan SDM ini beriringan dengan kebutuhan perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Menurutnya, negara tidak hanya harus mendorong pengembangan keterampilan, tetapi juga melindungi pekerja dari dampak buruk ekonomi, seperti PHK. Dengan langkah ini, Ru’yat optimis Indonesia bisa menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi tenaga kerja lokal.

Sebagai politisi dari Dapil Jawa Barat V Kabupaten Bogor, Ru’yat berharap pemerintah fokus pada program-program peningkatan keterampilan. Hal ini dianggapnya penting untuk menyiapkan SDM yang mampu menghadapi kompetisi global dan mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.

Achmad Ru’yat: Hilirisasi Industri Tekstil Tak Bisa Dielakkan untuk Mendukung Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, menegaskan pentingnya konsep pembangunan industri dari hulu ke hilir atau hilirisasi, terutama dalam sektor tekstil. Ia menyatakan bahwa hilirisasi adalah langkah yang tak terhindarkan untuk menjaga daya saing industri tekstil Indonesia dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Seiring dengan itu, Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada industri tekstil dalam negeri. Kebijakan ini dianggap krusial untuk mencegah kebangkrutan dan gelombang PHK yang dapat berdampak pada ribuan pekerja. Dukungan pemerintah, menurut Ru’yat, akan memperkuat industri lokal dan menjaga lapangan kerja.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menambahkan bahwa pihaknya akan meninjau lebih lanjut kondisi yang dihadapi PT Sritex. Ia menyampaikan bahwa pemahaman yang mendalam tentang masalah ini sangat penting untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat. Dengan dukungan DPR, diharapkan pemerintah mampu melindungi industri tekstil dan kesejahteraan pekerjanya.

Dukungan DPR RI untuk industri tekstil dalam negeri menjadi perhatian utama, terutama dalam mencegah dampak negatif dari krisis yang dialami perusahaan besar seperti PT Sritex.

Felly Estelita Runtuwene: Permasalahan PHK Harus Dilihat dari Perspektif Perusahaan dan Pekerja
Ketua Komisi X DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menyoroti bahwa permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tekstil, seperti yang dialami PT Sritex, perlu ditinjau dari berbagai sudut. Menurutnya, tidak hanya pekerja yang perlu diperhatikan, tetapi juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Felly menjelaskan bahwa keputusan terkait PHK harus didasarkan pada kajian menyeluruh. Ia menekankan bahwa perusahaan besar seperti PT Sritex tumbuh karena kontribusi karyawannya, sehingga perlakuan semena-mena terhadap tenaga kerja tidak dapat diterima. “Perusahaan besar karena mereka. Jangan sampai tenaga kerja diabaikan setelah mereka berkontribusi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Felly menegaskan pentingnya melihat situasi perusahaan dari dua sisi. Menurutnya, aspek seperti kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawan dan memenuhi kewajiban lainnya harus dipertimbangkan sebelum mengambil langkah-langkah tertentu. Dalam hal ini, DPR berkomitmen untuk mencari solusi yang adil bagi perusahaan dan pekerja.

Felly meminta pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap kondisi perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan. Dengan memahami kondisi perusahaan secara menyeluruh, diharapkan keputusan yang diambil dapat melindungi kesejahteraan pekerja tanpa membebani perusahaan.

PT Sritex Dinyatakan Pailit, Ribuan Pekerja di Sukoharjo Terancam Dampaknya
PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex), perusahaan tekstil yang beroperasi di Kabupaten Sukoharjo, baru saja dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang pada Senin (21/10/2024). Keputusan pailit ini memunculkan kekhawatiran akan dampaknya pada ribuan pekerja yang bergantung pada perusahaan tersebut.

Sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, PT Sritex mempekerjakan sekitar 50 ribu orang. Kondisi ini membuat status pailit perusahaan menjadi isu penting, mengingat banyaknya tenaga kerja yang terdampak langsung. Potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran menjadi salah satu risiko utama yang dikhawatirkan.

DPR RI, melalui Komisi IX dan Komisi X, telah meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah mitigasi terkait situasi ini. Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, mendorong pemerintah untuk melindungi tenaga kerja dan memastikan bahwa kebijakan yang berpihak pada industri tekstil segera diterbitkan. Langkah ini dinilai penting agar kasus serupa tidak kembali terjadi di sektor-sektor industri strategis lainnya.

Selain itu, Komisi X DPR RI yang diketuai oleh Felly Estelita Runtuwene menyampaikan akan mendalami kondisi PT Sritex untuk menemukan solusi yang berimbang antara perlindungan tenaga kerja dan kelangsungan perusahaan. Pentingnya memahami kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajibannya menjadi prioritas dalam menentukan langkah selanjutnya agar dampak sosial-ekonomi dapat diminimalkan.

(SupersemarNewsTeam)
(R/SanggaBuana)
Sumber berita : TVR Parlemen