Jadi Sorotan Publik, Diduga Oknum Wartawan “Backup” Dinas Pendidikan Kalteng

- Jurnalis

Selasa, 15 April 2025 - 14:27 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

PALANGKA RAYA, Supersemar News – Keterbukaan Informasi Publik yang selama ini digaungkan oleh pemerintah RI melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah landasan hukum yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

UU KIP juga mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi.

UU KIP Tujuan Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka.

Dasar hukum mengacu pada Pasal 28 F UUD 1945 bahwa Hak yang dijamin untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi.

Frans Sambung ketua LSM Betang Media Pratama Provinsi Kalimantan Tengah, menyoroti ulah salah satu oknum wartawan yang diduga membackup Dinas Pendidikan di Bumi Tambun Bungai ini.

“Ada apa oknum wartawan berinisial MH di Dinas Pendidikan Kalteng selama ini. Karena setiap bersentuhan dengan dinas ini selalu diminta koordinasi dengannya,” terangnya kepada media ini. Selasa (15/04/25).

Keberadaan oknum MH ini pun diduga menghambat kinerja aktivis sosial dan para media lain dalam mencari data-data terkait Dinas Pendidikan Kalteng, baik pun itu proyek telah dilaksanakan selama ini.

Karena Dinas Pendidikan Kalteng dalam pelaksanaannya merupakan hajat hidup masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia di sektor pendidikan.

Baca Juga :  Terima Curhatan Warga, Kapolda Kalteng Dengar Keluhan soal Narkoba hingga Penerangan Jalan

Selain menyerap dana terbesar selain Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dinilai memiliki proyek-proyek yang rawan dalam penyimpangan dana negara.

“Seperti halnya laporan lembaga ini ke kepala Dinas Pendidikan terkait pengadaan papan tulis, yang dinilai rawan Korupsi,” tegas Sambung.

Disampaikan sebelumnya, LSM Betang Media Pratama mempertanyakan pengadaan papan tulis senilai ratusan milyar yang menggunakan dana APBD Kalteng.

Papan tulis elektrik tersebut sangat kental adanya dugaan aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) baik itu perencanaan hingga pengadaannya.

Karena menurutnya secara teknis administrasi proses lelangnya terlihat ada kepentingan unsur politik dalam pelaksanaannya.

“Apakah ada aturan seorang wartawan sebagai lowyer, bisa menjadi humas di dinas pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu kami meminta Bapak Gubernur untuk evaluasi kinerja kepala dinas pendidikan tersebut,” pinta Ketua LSM Betang Media Pratama ini dengan tegas.

Tentunya hal ini sudah melanggar aturan dan hukum yang mengatur akan hal ini, terlebih UU Keterbukaan Informasi Publik.

Selain UU KIP, regulasi terkait keterbukaan informasi publik juga meliputi: Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Baca Juga :  Polda Metro Jaya Ungkap Lima Perkara SDA dan Barang Bersubsidi, 12 Tersangka Diproses

Pancaria, S. Hut. mantan penggurus Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Kalimantan Tengah, menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum MH yang diduga masih aktif sebagai wartawan, dan membackup Dinas Pendidikan Kalteng dalam hal diluar kewenangan nya sebagai wartawan adalah melanggar UU Pers No 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

“Pers itu indipendent dan tidak bisa tugasnya membackup apalagi suatu instansi tertentu, apabila terbukti maka kartu persnya yang dikeluarkan dewan pers segera di cabut,” katanya.

Dijelaskannya bahwa UU Pers dan kode etik jurnalistik sudah mengatur akan hal itu.

Juga ada konsekuensi hukum yang mengaturnya, yaitu barang siapa yang menghalang-halangi tugas seorang jurnalis/wartawan dalam peliputan baik pun itu untuk pengumpulan data, maka akan di ancam dengan hukuman.

Penghalang kebebasan pers dapat dikenai pidana penjara 2 tahun atau denda Rp 500 juta, serta hukuman tambahan dari KUHP.

“Hal ini berlaku juga kepada oknum kepala Dinas Pendidikan Kalteng yang diduga tidak mengindahkan Undang-Undang Pers ini,” tutup Pancaria.

(potretindonesiaterkini.com)
(Lilis Susanti)

Follow WhatsApp Channel supersemarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolda Kalteng Apresiasi Sinergi Tokoh Agama, Jemaat dan Polisi Jaga Kamtibmas
1,5 KG Sabu dan Ribuan Butir Obat Disita Polresta Banjarmasin, Diduga 50 Tersangka Diamankan
Kafe di Jalan Semeru Palangka Raya Dibobol Maling, Polisi Berhasil Amankan 4 Diduga Pelaku
Praktik Prostitusi Modus Usaha Kafe di Kalteng Terungkap, 3 Mucikari Diamankan Polisi
Coreng Perkumpulan Adat Remaong Koetai Berdjaya Modus Sumbangan, Ketua Umum Tindak Tegas
Persib Bantai Shan United 6-0, Tempel JDT di Puncak Grup B
Genza Education Sampit Gelar G-Tryout TKA di SMPN 2 Sampit, Siapkan Generasi Muda Berprestasi
UU Perampasan Aset Disahkan, Korban Penipuan Bisa Diganti
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 00:27 WIB

Kapolda Kalteng Apresiasi Sinergi Tokoh Agama, Jemaat dan Polisi Jaga Kamtibmas

Jumat, 20 November 2026 - 23:29 WIB

1,5 KG Sabu dan Ribuan Butir Obat Disita Polresta Banjarmasin, Diduga 50 Tersangka Diamankan

Jumat, 20 November 2026 - 23:22 WIB

Kafe di Jalan Semeru Palangka Raya Dibobol Maling, Polisi Berhasil Amankan 4 Diduga Pelaku

Jumat, 20 November 2026 - 23:14 WIB

Praktik Prostitusi Modus Usaha Kafe di Kalteng Terungkap, 3 Mucikari Diamankan Polisi

Jumat, 20 November 2026 - 00:30 WIB

Coreng Perkumpulan Adat Remaong Koetai Berdjaya Modus Sumbangan, Ketua Umum Tindak Tegas

Berita Terbaru