Prabowo Perkuat Ekonomi Nasional Lewat Ekspor Minerba
SUPERSEMAR NEWS | Jakarta — Nasruddin Tueka, Alumni Lemhannas Angkatan 52 sekaligus analis ekonomi dan isu-isu strategis kebangsaan, menegaskan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi nasional saat ini hanya dapat diperoleh melalui kinerja positif pemerintahan yang kuat, konsisten, dan berorientasi pada penguatan fundamental negara. Menurutnya, arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam merupakan langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan nasionalisme ekonomi Indonesia di tengah tekanan global yang semakin kompleks.
Dalam pandangan Nasruddin Tueka, kebijakan pemerintah yang menempatkan ekspor mineral dan batu bara melalui sistem satu pintu dengan penugasan kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan terobosan yang memiliki dimensi ekonomi sekaligus geopolitik. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat ruang fiskal negara, meningkatkan kendali atas arus devisa hasil ekspor, dan memperkokoh posisi Rupiah terhadap tekanan mata uang asing, khususnya Dolar Amerika Serikat.
Kebijakan tersebut juga mempertegas keberpihakan negara terhadap amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan mandat konstitusional untuk memastikan kekayaan nasional tidak kembali didominasi kepentingan asing maupun oligarki ekonomi yang selama ini menggerus potensi penerimaan negara.
Strategi Ekspor Satu Pintu Dinilai Perkuat Kedaulatan Ekonomi
Nasruddin menilai bahwa selama bertahun-tahun sektor ekspor komoditas nasional menghadapi persoalan serius berupa kebocoran devisa, lemahnya pengawasan, serta minimnya kontrol terhadap hasil ekspor yang justru lebih banyak berputar di luar negeri. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah yang mewajibkan eksportir menempatkan Dana Hasil Ekspor (DHE) di perbankan dalam negeri merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Selain itu, kebijakan tersebut diyakini mampu meningkatkan likuiditas domestik dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Meski kurs pada 22 Mei 2026 tercatat mencapai Rp17.707 per 1 Dolar Amerika Serikat, Nasruddin menegaskan bahwa indikator kekuatan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari nilai tukar mata uang, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga momentum pertumbuhan, meningkatkan konsumsi domestik, dan memperluas ruang fiskal pembangunan nasional.
Ia menjelaskan bahwa negara-negara besar dunia juga menghadapi tekanan ekonomi akibat perang geopolitik, konflik perdagangan internasional, serta perlambatan ekonomi global. Namun demikian, Indonesia dinilai masih memiliki daya tahan yang cukup kuat karena ditopang konsumsi domestik yang besar dan sumber daya alam strategis yang menjadi kebutuhan industri dunia.
“Momentum pertumbuhan diperoleh dari kinerja positif. Ketika pemerintah mampu menunjukkan keberanian dalam pengambilan kebijakan strategis, maka pasar akan membangun kepercayaan. Kepercayaan itulah yang menjadi fondasi stabilitas ekonomi nasional,” ujar Nasruddin.
Kinerja Positif BUMN Menjadi Faktor Penentu
Di sisi lain, Nasruddin mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu sangat bergantung pada kemampuan BUMN dalam menjalankan tata kelola yang profesional, transparan, dan produktif. Menurutnya, BUMN tidak boleh sekadar menjadi simbol negara, tetapi harus menjadi mesin utama peningkatan pendapatan nasional.
Karena itu, ia menekankan pentingnya strategi efisiensi, penguatan produktivitas, serta peningkatan setoran keuntungan kepada negara. Pemerintah, lanjutnya, harus memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi benar-benar menghasilkan dampak konkret terhadap pertumbuhan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Selain memperkuat sektor ekspor, pemerintah juga perlu mempercepat kebijakan mikro ekonomi yang berpihak pada masyarakat. Dukungan terhadap UMKM, penguatan sektor pangan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan perlindungan daya beli rakyat harus menjadi prioritas utama agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan di level makro, tetapi juga menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari.
Nasruddin melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal II tahun 2026 menjadi indikator penting bahwa arah kebijakan pemerintah masih berada di jalur yang positif. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin berat apabila sentimen negatif terus dimainkan tanpa solusi konkret.
Sentimen Negatif Dinilai Mengganggu Kepercayaan Publik
Dalam analisanya, Nasruddin menyoroti bahwa salah satu tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan hanya tekanan global, tetapi juga perang persepsi di ruang publik. Menurutnya, sentimen negatif yang terus dibangun terhadap kebijakan strategis negara berpotensi mengganggu kepercayaan pasar dan publik.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik harus dibangun secara objektif dan konstruktif, bukan sekadar membentuk opini pesimistis yang dapat menghambat optimisme nasional.
“Indonesia membutuhkan energi persatuan. Ketika negara sedang membangun fondasi ekonomi yang kuat, maka semua elemen bangsa harus memiliki visi yang sama untuk menjaga stabilitas nasional,” katanya.
Nasruddin menambahkan bahwa komunikasi politik pemerintah juga harus diperkuat agar setiap kebijakan dapat dipahami masyarakat secara utuh. Selama ini, menurutnya, banyak kebijakan strategis yang sebenarnya memiliki dampak besar terhadap masa depan ekonomi nasional, tetapi gagal diterjemahkan secara sederhana kepada publik.
Akibatnya, ruang informasi justru dipenuhi narasi negatif yang memunculkan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih agresif membangun komunikasi publik yang transparan, lugas, dan berbasis data agar masyarakat memahami arah besar pembangunan nasional.
Nasionalisme Ekonomi Jadi Pilar Kebangkitan Indonesia
Lebih jauh, Nasruddin Tueka menilai bahwa dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus dipandang sebagai bentuk penguatan nasionalisme dan patriotisme kebangsaan. Menurutnya, Indonesia tidak akan mampu menjadi negara besar apabila seluruh energi bangsa justru habis dalam konflik politik dan pertarungan kepentingan jangka pendek.
Ia menilai bahwa semangat kebangkitan nasional saat ini harus diarahkan pada penguatan ekonomi nasional, kemandirian industri strategis, serta penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk kepentingan rakyat.
“Indonesia harus bangkit dan kuat. Itu harus menjadi visi bersama seluruh elemen bangsa. Kita tidak boleh terus bergantung pada kekuatan asing dalam mengelola kekayaan nasional kita sendiri,” tegasnya.
Menurut Nasruddin, kebijakan ekonomi Presiden Prabowo saat ini menunjukkan keberanian politik dalam memperkuat kedaulatan nasional. Mulai dari penguatan sektor pangan, hilirisasi industri, pengendalian ekspor komoditas, hingga penguatan pertahanan nasional dinilai menjadi bagian dari strategi besar membangun Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing.
Selain itu, ia juga menilai bahwa pemerintah mulai menunjukkan arah pembangunan yang lebih berpihak pada kepentingan nasional dibanding kepentingan pasar global semata. Hal tersebut menjadi sinyal penting bahwa Indonesia sedang membangun fondasi ekonomi jangka panjang yang lebih kokoh.
Indonesia Harus Optimistis Hadapi Tekanan Global
Meski tantangan ekonomi global diprediksi masih akan berlangsung hingga beberapa tahun ke depan, Nasruddin optimistis Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru dunia apabila mampu menjaga stabilitas nasional dan memperkuat konsolidasi kebijakan ekonomi.
Ia menilai bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan modal strategis yang tidak dimiliki banyak negara. Namun demikian, kekayaan tersebut hanya akan menjadi kekuatan apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam pesimisme dan propaganda negatif yang justru melemahkan kepercayaan terhadap masa depan Indonesia.
“Kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah energi besar pembangunan nasional. Ketika pemerintah bekerja dengan kinerja positif, maka seluruh elemen bangsa harus ikut menjaga optimisme nasional,” ujarnya.
Pada akhirnya, Nasruddin menegaskan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi tidak datang secara otomatis. Pertumbuhan hanya akan lahir dari keberanian mengambil keputusan strategis, konsistensi kebijakan, penguatan tata kelola negara, serta dukungan seluruh rakyat Indonesia terhadap visi besar kebangkitan nasional.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia dinilai membutuhkan kepemimpinan yang kuat, arah kebijakan yang jelas, serta persatuan nasional yang solid agar mampu bertahan dan tumbuh menjadi negara maju yang disegani dunia.***(SB)
SupersemarNewsTeam
Reporter : R/Rifay Marzuki
