Palangka Raya, Supersemar News, — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (12/6/2025).
Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian fiskal dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi.
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakor ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam membangun kekuatan fiskal daerah.
“Semakin besar PAD kita, semakin luas pembangunan dapat dilakukan dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan, optimalisasi PAD sangat penting dalam mewujudkan visi-misi pemerintahan daerah, yaitu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak khususnya dan masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya, dalam bingkai NKRI menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat, menyambut Indonesia Emas 2045.
Rakor juga menjadi ajang untuk mendorong realisasi program prioritas daerah, seperti Kartu Huma Betang Sejahtera, yang bertujuan menghadirkan pembangunan yang adil dan merata hingga ke pelosok desa.
Meskipun terjadi peningkatan realisasi PAD, Gubernur mengungkapkan bahwa kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih belum optimal.
Potensi besar dari sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan dinilai masih belum tergarap maksimal.
Beberapa persoalan yang mengemuka antara lain alat berat yang belum terdata, penggunaan air permukaan yang belum tercatat akurat, distribusi BBM ilegal, serta kendaraan operasional perusahaan yang masih menggunakan pelat luar daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya integrasi data antarinstansi, penguatan sinergi lintas kabupaten/kota, penegakan aturan penggunaan pelat KH, serta pendataan pajak secara menyeluruh dan akurat.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga tengah mendorong digitalisasi sistem pelayanan perpajakan melalui pelaporan online, dashboard monitoring real-time, dan edukasi kepatuhan pajak bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakor merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, serta Perda Provinsi Kalteng Nomor 8 Tahun 2023.
“Rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga serta stakeholder, khususnya untuk menggali PAD dari sektor yang belum tergarap optimal seperti pertambangan dan perkebunan,” jelas Leonard.
Ia menambahkan bahwa pendapatan yang meningkat secara signifikan akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan dan kemandirian daerah.
Beberapa isu strategis yang dibahas dalam Rakor meliputi strategi peningkatan PAD sektor strategis, penertiban kendaraan perusahaan non-KH, integrasi data perpajakan alat berat, air permukaan, opsen mineral bukan logam dan batuan (MBLB), serta pengembangan sistem digitalisasi pelaporan pajak daerah.
Rakor diikuti oleh para Kepala Perangkat Daerah, pimpinan UPT, perwakilan BUMD, pimpinan perusahaan sektor pertambangan, perkebunan, perhubungan, konstruksi, serta asosiasi usaha seperti GAPI, ASPINDO, dan APHI.
Gubernur menutup sambutannya dengan seruan untuk tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. “Kalimantan Tengah harus mampu membiayai pembangunannya sendiri.
Mari kita jadikan Rakor ini sebagai momentum bersama menuju Kalimantan Tengah yang lebih berkah, maju, dan sejahtera,” tegasnya.
(Kevin)
