Sugiono Tegas Tolak Pajak Selat Malaka, Wacana Purbaya Dinilai Berisiko Guncang Kredibilitas Indonesia
SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA – Pemerintah Indonesia menghadapi perbedaan pandangan strategis terkait pengelolaan jalur pelayaran internasional paling vital di dunia, yakni Selat Malaka. Menteri Luar Negeri, Sugiono, secara tegas menolak wacana pengenaan tarif atau pajak terhadap kapal-kapal yang melintas di jalur tersebut—sebuah gagasan yang sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Pernyataan Sugiono bukan sekadar respons kebijakan, melainkan penegasan posisi Indonesia dalam tatanan hukum internasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen penuh pada prinsip kebebasan pelayaran sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea.
Konflik Gagasan: Antara Kedaulatan Ekonomi dan Hukum Internasional
Perdebatan ini bermula ketika Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan agar Indonesia, bersama Malaysia dan Singapura, mempertimbangkan penerapan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Malaka. Gagasan tersebut terinspirasi dari langkah Iran yang berencana mengenakan biaya pada kapal di Selat Hormuz.
Namun demikian, Sugiono melihat pendekatan tersebut berpotensi bertentangan dengan komitmen global Indonesia.
“Sebagai negara kepulauan, kita harus menghormati hukum internasional, khususnya UNCLOS,” tegas Sugiono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan tidak terlepas dari komitmen untuk tidak memberlakukan pungutan di selat internasional.
UNCLOS: Fondasi Legal yang Tak Bisa Dilanggar
UNCLOS yang disepakati pada 10 Desember 1982 merupakan landasan utama dalam pengaturan hukum laut internasional. Perjanjian ini tidak hanya mengatur batas wilayah laut, tetapi juga menjamin hak lintas damai (innocent passage) dan kebebasan navigasi.
Sugiono menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyimpang dari prinsip tersebut berisiko besar.
“Jika kita mulai mengenakan tarif, maka posisi Indonesia sebagai negara kepulauan bisa dipertanyakan,” ujarnya.
Dengan kata lain, langkah tersebut tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga menyentuh legitimasi geopolitik Indonesia di mata dunia.
Selat Malaka: Nadi Perdagangan Global
Selat Malaka bukan sekadar jalur laut biasa. Jalur ini merupakan salah satu choke point paling strategis di dunia.
- Lebih dari 200 kapal per hari
- Sekitar 90.000 kapal per tahun
- Menopang hampir 25% perdagangan global
Dibandingkan dengan Selat Hormuz, volume lalu lintas di Selat Malaka bahkan dua kali lipat lebih tinggi.
Secara geografis, selat ini juga memiliki karakteristik unik:
- Titik tersempit hanya 2,7 km
- Kedalaman rata-rata sekitar 25 meter
Dengan kondisi tersebut, setiap kebijakan di kawasan ini akan langsung berdampak pada stabilitas ekonomi global.
Purbaya: Potensi Pendapatan dan Strategi Ofensif
Di sisi lain, Purbaya melihat Selat Malaka sebagai peluang strategis yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Ia menyatakan bahwa Indonesia berada di jalur energi dan perdagangan dunia, namun belum memperoleh keuntungan langsung dari lalu lintas tersebut.
“Jika dibagi antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa,” kata Purbaya dalam forum PT SMI 2026.
Pernyataan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pendekatan lebih ofensif dalam pengelolaan sumber daya nasional.
Namun, Purbaya sendiri mengakui bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak sederhana, mengingat kompleksitas diplomasi regional dan hukum internasional.
Reaksi Keras: Kredibilitas Indonesia Dipertaruhkan
Penolakan terhadap wacana ini juga datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.
Ia menyebut gagasan tersebut sebagai ide yang berpotensi merusak reputasi Indonesia di mata dunia.
Menurut Dino, Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang konsisten mendukung kebebasan pelayaran.
“Jika kita berubah arah, kepercayaan global bisa runtuh,” tegasnya.
Dimensi Geopolitik: Antara Tekanan dan Peluang
Dalam konteks global, wacana ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
Ketegangan di Timur Tengah, khususnya terkait Iran, telah memicu perubahan kebijakan di berbagai jalur strategis dunia.
Namun demikian, Indonesia menghadapi dilema:
- Mengikuti tren global untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi
- Atau mempertahankan posisi sebagai penjaga stabilitas jalur perdagangan
Sugiono memilih opsi kedua—yakni menjaga netralitas dan stabilitas.
Analisis: Risiko Lebih Besar dari Keuntungan
Jika ditelaah secara mendalam, penerapan tarif di Selat Malaka berpotensi menimbulkan beberapa konsekuensi serius:
1. Gangguan Rantai Pasok Global
Kenaikan biaya logistik dapat memicu inflasi global.
2. Tekanan Diplomatik
Negara pengguna jalur ini bisa memberikan tekanan politik.
3. Risiko Keamanan
Potensi konflik di kawasan meningkat.
4. Pelanggaran Komitmen Internasional
Bisa melemahkan posisi Indonesia dalam forum global.
Sebaliknya, manfaat ekonominya masih bersifat spekulatif dan belum teruji secara konkret.
Tegas, Realistis, dan Strategis
Pernyataan Sugiono mencerminkan pendekatan diplomatik yang berhati-hati namun tegas. Ia tidak hanya menolak wacana tersebut, tetapi juga menegaskan arah kebijakan Indonesia ke depan.
Indonesia, dalam hal ini, memilih untuk tetap menjadi:
- Penjaga stabilitas jalur perdagangan global
- Pendukung kebebasan pelayaran
- Negara yang patuh pada hukum internasional
Sementara itu, gagasan Purbaya membuka ruang diskusi baru mengenai bagaimana Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonominya tanpa melanggar komitmen global.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan Selat Malaka bukan sekadar isu ekonomi, melainkan persoalan strategis yang menyangkut reputasi, hukum, dan posisi Indonesia di panggung dunia.
Supersemar News menilai bahwa kehati-hatian dalam mengambil kebijakan di jalur vital seperti Selat Malaka adalah langkah yang tidak bisa ditawar.
Ke depan, pemerintah perlu merumuskan strategi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga integritas dan kredibilitas Indonesia sebagai negara maritim global.***(SB)
SupersemarNewsTeam
