
Bambang Soesatio Anggota Komisi III DPR RI
SUPERSEMARNEWS.COM – Bambang Soesatio, Anggota Komisi III DPR RI, pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI ke-15 dan ke-20, serta Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan KADIN Indonesia, serta dosen tetap di Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jaya Baya, dan Pascasarjana Universitas Pertahanan Nasional (UNHAN).
Inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk mentransformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi berbagai sumber daya alam harus menjadi program prioritas.
Dengan ketidakpastian global yang meningkat, strategi transformasi ekonomi perlu segera diimplementasikan untuk mengurangi ketergantungan, memperkuat struktur industri, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.
Perkembangan teknologi, perubahan iklim, ketidakpastian global dan dinamika perdagangan antar negara yang semakin tidak menentu merupakan perubahan nyata di sektor ekonomi dengan segala eksesnya.
Belakangan ini, puluhan juta pemuda Indonesia yang menganggur menghadapi ekses-ekses tersebut.
Meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mengubah lanskap dunia kerja, yang ditandai dengan berubahnya tuntutan pasar tenaga kerja akan keterampilan dan kompetensi baru.
Tenaga kerja milenial dan Gen-Z belum mampu menghadapi perubahan dunia kerja ini.
Target panen sering tidak terpenuhi karena perubahan pola curah hujan. Akibatnya, kekurangan produksi pangan dalam negeri diatasi dengan mengimpor berbagai bahan pangan.
Selain itu, ketidakpastian global yang ditandai dengan konflik dan perang di berbagai wilayah mengganggu rantai pasokan dan menyebabkan kenaikan harga beberapa komoditas.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan kenaikan harga minyak baru-baru ini.
Perdagangan antar negara menjadi semakin tidak pasti, dengan banyak ketentuan yang dilanggar.
Para pelaku industri dan konsumen di dalam negeri menyaksikan fakta bahwa produk-produk impor membanjiri pasar domestik dan dijual dengan harga dumping.
Akibatnya, produktivitas di sektor manufaktur Indonesia jatuh ke titik terendah. Banyak pabrik di negara ini harus menghentikan produksi dan memberhentikan karyawan.
Meningkatnya pengangguran menyebabkan potensi penurunan daya beli masyarakat. Akibatnya, deflasi terus berlanjut dalam beberapa bulan terakhir.
Konsekuensi serius dari perubahan tatanan dan ketidakpastian yang berkepanjangan harus diatasi dengan strategi baru dan pola pembangunan baru untuk menghadapi tantangan baru.
Dan transformasi ekonomi Indonesia adalah salah satu pilihan yang paling masuk akal. Transformasi ini akan memperdalam industri dan memodernisasi pengelolaan dan pemanfaatan semua sumber daya alam yang memiliki nilai tambah tinggi.
Inisiatif dan seruan Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan hilirisasi berbagai sumber daya alam juga harus dipahami sebagai strategi pembangunan untuk menjawab tantangan nyata yang muncul saat ini.
Dalam pidato pertamanya setelah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta,
Presiden Prabowo Subianto, sebagai langkah besar untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dalam hal swasembada pangan dan energi Beliau menegaskan komitmen Indonesia.
“Saya menyatakan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak boleh bergantung pada sumber-sumber pasokan pangan dari luar”.
Selain swasembada pangan, Presiden Prabowo juga berinisiatif untuk segera merealisasikan hilirisasi potensi sumber daya alam.
.Inisiatif ini diumumkan oleh Presiden pada Forum Pengarahan Menteri Merah Putih yang baru-baru ini diadakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Berdasarkan rencana Presiden, Hilirisasi akan menyentuh 28 komoditas utama Indonesia.
Rincian komoditas yang dirilis meliputi nikel, timah, tembaga, baja, emas dan perak, batu bara, aspal buton dan minyak bumi, sementara target hilirisasi lainnya termasuk gas alam, kelapa, karet, getah pinus, udang, ikan tongkol, kepiting, rumput laut, pasir silika, kobalt, logam tanah jarang, kakao, pala dan nila.
Di antara prioritas yang membutuhkan tindakan segera, tentu saja, adalah memastikan bahwa sekitar 280 juta penduduk Indonesia memiliki makanan yang cukup.
Mengimpor pangan bukanlah sebuah kesalahan, namun ketergantungan pada impor harus dikurangi hingga ke tingkat minimum.
Oleh karena itu, target peningkatan swasembada pangan Indonesia harus segera ditetapkan oleh Menteri dan para ahli tanaman. Selain swasembada, kemauan untuk mencapai hilirisasi tanaman pangan juga harus segera diprogramkan.
Yang tak kalah penting adalah memperbarui data luas lahan pertanian yang dilaporkan terus menyusut. Hal yang sama juga berlaku untuk sistem irigasi di sektor pertanian tanaman pangan.
Upaya peningkatan swasembada pangan yang diikuti dengan hilirisasi tanaman pangan akan mendorong seluruh warga desa untuk berinisiatif mengelola lahan pertanian masing-masing secara produktif.
Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hilirisasi tanaman pangan akan membuka lapangan kerja karena adanya kegiatan pengolahan tanaman pangan menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Pemerintah dapat mendukung hal ini dengan menyediakan peralatan pengolahan yang canggih.
Ketika tujuan swasembada dan produksi hilir terwujud, kesejahteraan masyarakat pedesaan akan meningkat karena pendapatan yang lebih tinggi.
Selain itu, swasembada dan hilirisasi tanaman pangan tidak hanya akan menjamin kecukupan pangan, tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda di semua daerah.
Untuk swasembada dan hilirisasi tanaman pangan, negara harus hadir sebagai pengawas dan memastikan semua aspek berjalan sesuai dengan rencana dan target.
Modal dasarnya sudah ada. Menurut hasil sensus pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni-Juli 2023, jumlah petani di Indonesia mencapai 27.799.280 orang.
Dari jumlah tersebut, 6.183.009 petani atau sekitar 21,93% merupakan petani milenial (usia 19-39 tahun) dan 2,14% merupakan petani dari Generasi Z (usia 11-26 tahun).
Sensus Pertanian 2023 juga melaporkan bahwa jumlah rumah tangga petani yang menanam tanaman pangan mencapai 15.550.786.
Jika kegiatan pertanian direncanakan dan dikelola dengan baik, maka akan semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk bertani tanaman pangan.
Inisiatif dan kepemimpinan Presiden Prabowo untuk swasembada dan hilirisasi tanaman pangan akan merangsang minat generasi muda.
(SupersemarNewsTeam)
(R/RifayMarzuki)
