SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta akan menggelar lokakarya bertajuk “Menakar Masa Depan Air di Jakarta, Akankah Menjadi Air Mata?” pada Senin, 6 Oktober 2025 di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta.
Acara ini menghadirkan perwakilan pemerintah, akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga praktisi. Ketua Bidang Seni dan Budaya MUI DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menegaskan lokakarya ini menjadi forum strategis untuk membahas tata kelola air bersih di Jakarta.
Air sebagai Amanah dan Tantangan Jakarta
KH Lutfi menjelaskan, air bukan hanya kebutuhan dasar manusia, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan budaya. Menurutnya, dalam Islam, air adalah amanah yang nilai kesuciannya wajib dijaga.
“Kami ingin memastikan tata kelola air di Jakarta melindungi kelompok rentan, menjamin keberlanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar KH Lutfi dalam keterangan resminya, Jumat (3/10).
Tantangan pengelolaan air di Jakarta semakin kompleks, termasuk keterbatasan sumber daya, isu privatisasi, dan transformasi PAM Jaya menjadi perusahaan persero daerah (perseroda).
Narasumber dan Materi Diskusi
Lokakarya ini menghadirkan sejumlah tokoh dengan latar belakang berbeda, di antaranya:
- H. Prasetyo Edi Marsudi, SH – Komisaris Utama PAM Jaya, membahas Ketahanan Sumber Daya Air dan Tata Kelola Menuju Perubahan Status PAM Jaya.
- KH Yusuf Aman, MA – Wakil Ketua I MUI Jakarta, membawakan materi tentang Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Nilai Kesucian dalam Perspektif Agama dan Budaya.
- Agung Nugroho – Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia, menjelaskan Peluang dan Tantangan Perubahan Status PAM Jaya untuk Kedaulatan Ekonomi Jakarta.
- Dr. Reza Hariyadi – Dekan Fakultas Administrasi Negara UNKRIS, membedah Kebijakan PAM Jaya dalam Perspektif Publik.
- Dr. KH. Nurhadi – Wakil Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta, mengulas Tata Kelola Air dalam Perspektif Keputusan Tarjih Muhammadiyah.
Harapan untuk Kebijakan Berkelanjutan
KH Lutfi berharap lokakarya ini menghasilkan gagasan konstruktif sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan kebijakan air bersih. Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang inklusif, transparan, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Dengan hadirnya berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, MUI optimistis diskusi ini menjadi landasan kolaborasi untuk menjaga keberlanjutan air di ibu kota.
SupersemarNewsTeam
SanggaBuana
Komentar