
SUPERSEMAR NEWS – BANDUNG BARAT —
Ketika pembangunan infrastruktur belum menyentuh wilayah perdesaan secara merata, masyarakat Kampung Pasirgantung, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, memilih tidak tinggal diam. Pada Jumat, 26 Desember 2025, warga bersama Karang Taruna RW 04 turun langsung memperbaiki jalan lingkungan yang rusak berat dan telah bertahun-tahun tidak mendapatkan perbaikan dari pihak terkait.
Aksi gotong royong ini dilakukan secara swadaya penuh, mulai dari pengumpulan dana, penyediaan material, hingga pengerahan tenaga warga. Jalan tersebut merupakan akses vital bagi aktivitas masyarakat, termasuk jalur utama anak sekolah, petani, pedagang, serta kendaraan layanan darurat. Kondisi jalan yang berlubang dan licin, terutama saat musim hujan, dinilai membahayakan keselamatan warga dan menghambat roda perekonomian desa.
Ketua Karang Taruna RW 04 Desa Sirnagalih, Adnan, menegaskan bahwa langkah perbaikan jalan ini bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan bentuk keprihatinan atas kondisi infrastruktur yang dibiarkan terlalu lama.
“Kami dari Karang Taruna RW 04 Desa Sirnagalih bekerja sama dengan masyarakat memperbaiki jalan yang sudah lama rusak. Semua ini hasil swadaya warga. Dari kita, untuk kita. Namun kami berharap pemerintah hadir memberikan solusi permanen,” ujar Adnan kepada Supersemar News.
Swadaya Warga Bukan Solusi Jangka Panjang
Dari hasil penelusuran Supersemar News, jalan lingkungan di Kampung Pasirgantung telah lama dikeluhkan warga. Sejumlah laporan telah disampaikan ke tingkat bawah, namun hingga akhir 2025 belum membuahkan perbaikan signifikan. Kondisi ini memaksa warga mengambil inisiatif mandiri demi keselamatan bersama.

Namun demikian, warga menegaskan bahwa swadaya masyarakat bukan solusi jangka panjang. Infrastruktur jalan merupakan kewajiban negara, sebagaimana amanat pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Atas dasar itu, masyarakat Kampung Pasirgantung secara terbuka memohon kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, untuk mengirimkan tim teknis atau meninjau langsung ke lokasi, serta merealisasikan perbaikan jalan secara permanen sesuai standar teknis.
Permohonan Resmi Disampaikan ke Pemprov Jawa Barat
Permohonan tersebut dituangkan dalam rilis resmi masyarakat, yang menegaskan bahwa kondisi jalan rusak telah berdampak langsung terhadap:
- Keselamatan pengguna jalan
- Aktivitas ekonomi dan pertanian
- Akses pendidikan dan layanan kesehatan
- Mobilitas warga secara keseluruhan
Dalam rilis tersebut, warga menekankan bahwa gotong royong yang dilakukan saat ini merupakan bentuk kepedulian sosial, bukan alasan bagi pemerintah untuk abai terhadap tanggung jawab pembangunan.
“Kami berharap Bapak Gubernur Jawa Barat dapat meninjau langsung kondisi di lapangan agar perbaikan jalan dapat segera terealisasi secara permanen demi kelancaran dan keselamatan aktivitas warga,” demikian kutipan isi rilis masyarakat Kampung Pasirgantung.
Potret Ketimpangan Infrastruktur Desa

Kasus di Cipongkor menjadi cerminan masih adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah perdesaan. Jalan desa yang rusak tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga berpengaruh pada kualitas hidup, daya saing ekonomi lokal, serta rasa keadilan sosial masyarakat.
Masyarakat berharap, dengan adanya perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, persoalan jalan rusak di Kampung Pasirgantung tidak lagi berlarut-larut dan menjadi prioritas penanganan.
Harapan Warga: Negara Hadir, Bukan Sekadar Janji
Warga Kampung Pasirgantung menegaskan bahwa mereka tidak menuntut berlebihan. Mereka hanya menginginkan akses jalan yang layak, aman, dan berkelanjutan agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan normal.
Aksi swadaya ini sekaligus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan bahwa di balik semangat gotong royong rakyat, terdapat kebutuhan mendesak akan kehadiran negara secara nyata.
Supersemar News akan terus mengawal aspirasi masyarakat Kampung Pasirgantung hingga adanya langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk komitmen terhadap pemerataan pembangunan dan keadilan infrastruktur.***(SB)
SupersemarNewsTeam
