SUPERSEMAR NEWS – BOGOR – Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengubah nama Jalan Suryakencana menjadi Pelataran Binokasih memicu gelombang perdebatan publik di Kota Bogor. Wacana tersebut tidak hanya menyentuh persoalan administratif dan penataan kota, tetapi juga menyangkut identitas sejarah, memori kolektif warga, hingga arah kebijakan budaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Perubahan nama jalan bukan sekadar mengganti papan penunjuk arah. Lebih dari itu, kebijakan tersebut menyentuh simbol identitas sebuah kota yang telah hidup selama puluhan bahkan ratusan tahun di tengah masyarakat. Karena itu, ketika nama Jalan Suryakencana, Jalan Batutulis, dan Jalan Siliwangi disebut akan diubah menjadi Pelataran Binokasih, reaksi publik langsung bermunculan dari berbagai kalangan.
Wacana tersebut pertama kali mencuat saat kirab budaya Mahkota Binokasih berlangsung pada Jumat malam, 8 Mei 2026. Dalam agenda budaya itu, Dedi Mulyadi menyampaikan rencana besar penataan kawasan bersejarah di Kota Bogor, termasuk perubahan identitas kawasan jalan utama yang dilalui kirab budaya.
Namun demikian, rencana tersebut segera memantik kritik dan pertanyaan dari sejarawan serta pemerhati budaya. Mereka menilai perubahan nama jalan harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut sejarah panjang Kota Bogor yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat lintas generasi.
Jalan Suryakencana Dinilai Punya Nilai Historis Tinggi
Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Bogor, Taufik Hasunna, menegaskan bahwa Jalan Suryakencana memiliki nilai historis dan emosional yang sangat kuat bagi warga Bogor.
Menurutnya, nama Suryakencana bukan sekadar identitas geografis, melainkan bagian dari memori kolektif masyarakat yang terbentuk melalui sejarah panjang kawasan pecinan dan perdagangan di Kota Bogor.
Ia menjelaskan bahwa kawasan Suryakencana telah mengalami perjalanan sejarah sejak era kolonial Belanda. Pada masa itu, jalan tersebut dikenal dengan nama Handlestraat sebelum kemudian berubah menjadi Jalan Perniagaan dan akhirnya dikenal luas sebagai Jalan Suryakencana.
Perubahan nama yang sudah berlangsung selama beberapa fase sejarah itu, menurut Taufik, justru menunjukkan bahwa nama Suryakencana telah berhasil melewati ujian zaman dan diterima sebagai identitas resmi masyarakat Bogor.
“Batutulis dan Suryakencana adalah memori kolektif masyarakat Bogor dari generasi ke generasi,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai nama Binokasih belum memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan masyarakat Kota Bogor. Ia mengungkapkan bahwa Mahkota Binokasih lebih sering dikaitkan dengan sejarah Sumedang dibandingkan Bogor.
Karena itu, Taufik meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak terburu-buru mengambil keputusan tanpa kajian akademis yang mendalam.
Polemik Binokasih dan Identitas Budaya Sunda
Mahkota Binokasih merupakan simbol penting dalam sejarah kerajaan Sunda. Dalam berbagai literatur sejarah Sunda, mahkota tersebut dikenal sebagai simbol legitimasi kekuasaan kerajaan Pajajaran yang kemudian diwariskan kepada Sumedang Larang.
Namun, keterkaitan langsung antara Mahkota Binokasih dengan identitas historis Kota Bogor masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi.
Taufik menyebut bahwa dalam buku “Sejarah Bogor” karya Saleh Danasasmita tahun 1982, pembahasan mengenai Binokasih tidak menjadi bagian utama sejarah lokal Bogor.
Hal inilah yang menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah sebelum menetapkan nama baru untuk kawasan strategis di Kota Bogor.
Selain faktor sejarah, perubahan nama jalan juga dinilai dapat mempengaruhi identitas sosial masyarakat. Nama jalan bukan hanya penanda lokasi, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Di sisi lain, sejumlah masyarakat juga mempertanyakan urgensi perubahan nama jalan di tengah berbagai persoalan lain yang masih dihadapi Kota Bogor, mulai dari kemacetan, penataan PKL, banjir, hingga infrastruktur lingkungan.
Dedi Mulyadi Siapkan Penataan Kawasan Besar-besaran
Meski menuai kritik, Dedi Mulyadi tetap menegaskan bahwa rencana perubahan nama kawasan merupakan bagian dari penataan budaya dan revitalisasi kawasan bersejarah di Bogor.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya ingin mengganti nama jalan, tetapi juga melakukan pembenahan total terhadap kawasan tersebut.
Program yang direncanakan meliputi penataan trotoar, pemasangan lampu penerangan artistik, pembangunan taman kota, pengaturan kabel udara, hingga revitalisasi visual kawasan budaya.
Dedi menilai kawasan Suryakencana memiliki potensi besar menjadi pusat wisata budaya dan sejarah Sunda yang modern tetapi tetap mempertahankan nilai tradisional.
Ia juga menegaskan bahwa penataan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas ruang publik dan memperkuat identitas budaya Jawa Barat di tengah perkembangan urbanisasi modern.
Menurut Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin menghadirkan wajah baru kawasan budaya yang lebih tertata, nyaman, dan memiliki daya tarik wisata yang kuat.
Pemkot Bogor Minta Semua Tahapan Dikaji
Sementara itu, Wali Kota Dedie A. Rachim menyambut baik perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Kota Bogor.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program tersebut memerlukan tahapan panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan.
Dedie menyebut pemerintah daerah harus melakukan sinkronisasi tata ruang, perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga konsultasi publik sebelum kebijakan benar-benar dijalankan.
Menurutnya, perubahan kawasan strategis seperti Suryakencana membutuhkan koordinasi lintas instansi karena menyangkut aspek budaya, ekonomi, lalu lintas, hingga administrasi kependudukan.
Selain itu, perubahan nama jalan juga berdampak pada dokumen administrasi masyarakat dan pelaku usaha di kawasan tersebut.
Mulai dari alamat KTP, dokumen pajak, sertifikat tanah, hingga identitas bisnis harus disesuaikan apabila pergantian nama jalan benar-benar dilakukan.
Karena itu, Pemerintah Kota Bogor menilai proses pembahasan harus dilakukan secara komprehensif agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Reaksi Masyarakat Terbelah
Di media sosial, perdebatan mengenai rencana perubahan nama jalan semakin meluas. Sebagian masyarakat mendukung langkah Dedi Mulyadi karena dianggap membawa semangat pelestarian budaya Sunda.
Namun sebagian lainnya menilai perubahan nama jalan bersejarah justru berpotensi menghapus identitas lokal yang telah hidup puluhan tahun.
Warga kawasan Suryakencana juga mengaku khawatir perubahan nama akan berdampak terhadap identitas kawasan perdagangan yang selama ini sudah dikenal luas oleh wisatawan.
Banyak pelaku usaha menilai nama Suryakencana telah menjadi brand kawasan wisata kuliner dan budaya di Kota Bogor.
Jika nama itu dihapus, mereka khawatir daya kenal kawasan terhadap wisatawan luar daerah bisa ikut menurun.
Di sisi lain, pengamat tata kota menilai polemik ini memperlihatkan pentingnya pelibatan publik dalam setiap kebijakan perubahan identitas ruang kota.
Mereka menyebut kebijakan budaya tidak boleh bersifat sepihak karena menyangkut memori kolektif masyarakat.
Pergantian Nama Jalan Harus Lewat Kajian Akademis
Para akademisi menilai pemerintah perlu menyusun kajian ilmiah sebelum mengambil keputusan final terkait perubahan nama jalan.
Kajian tersebut harus melibatkan ahli sejarah, budayawan, arsitek kota, sosiolog, hingga tokoh masyarakat lokal.
Selain mempertimbangkan aspek sejarah, pemerintah juga harus menghitung dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan tersebut.
Di berbagai kota besar dunia, perubahan nama jalan biasanya dilakukan melalui proses panjang dan konsultasi publik yang melibatkan banyak pihak.
Hal itu dilakukan agar kebijakan tidak menimbulkan resistensi sosial maupun konflik identitas budaya.
Para sejarawan juga mengingatkan bahwa pelestarian budaya tidak harus selalu dilakukan dengan mengganti nama jalan yang sudah melekat kuat di masyarakat.
Sebaliknya, pelestarian budaya bisa diwujudkan melalui revitalisasi kawasan, pembangunan museum, ruang edukasi sejarah, festival budaya, hingga digitalisasi arsip sejarah.
Kawasan Suryakencana dan Jejak Sejarah Bogor
Jalan Suryakencana dikenal sebagai salah satu kawasan paling bersejarah di Kota Bogor. Kawasan ini menjadi pusat aktivitas perdagangan dan budaya masyarakat Tionghoa sejak masa kolonial.
Hingga kini, kawasan tersebut masih mempertahankan karakter arsitektur lama, pusat kuliner tradisional, vihara bersejarah, dan berbagai bangunan heritage yang menjadi daya tarik wisata.
Karena itu, banyak pihak menilai identitas Suryakencana sudah melekat kuat dalam citra Kota Bogor.
Tidak sedikit wisatawan mengenal Bogor justru melalui ikon kuliner dan budaya di kawasan tersebut.
Jika nama kawasan berubah, sebagian pihak khawatir akan terjadi disorientasi sejarah dan hilangnya identitas budaya urban yang selama ini terbentuk secara alami.
Polemik yang Bisa Menjadi Momentum Edukasi Sejarah
Meski memicu kontroversi, polemik perubahan nama jalan ini juga membuka ruang diskusi publik mengenai sejarah Sunda dan identitas budaya Kota Bogor.
Masyarakat mulai kembali membicarakan sejarah Pajajaran, Mahkota Binokasih, hingga perkembangan Kota Bogor dari masa ke masa.
Bagi kalangan akademisi, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat literasi sejarah masyarakat, khususnya generasi muda.
Sebab selama ini, banyak masyarakat yang mengenal nama kawasan tanpa memahami sejarah panjang di baliknya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menghadirkan ruang dialog terbuka agar polemik tidak berkembang menjadi konflik sosial maupun politik identitas.
Publik Menunggu Keputusan Final Pemprov Jabar
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengeluarkan keputusan resmi terkait perubahan nama Jalan Suryakencana menjadi Pelataran Binokasih.
Namun wacana tersebut sudah terlanjur menjadi perhatian publik luas karena menyangkut simbol identitas Kota Bogor.
Publik kini menunggu apakah pemerintah akan melanjutkan rencana tersebut, merevisi konsepnya, atau membuka forum konsultasi publik terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan final.
Di tengah perdebatan yang terus berkembang, satu hal yang menjadi sorotan utama adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya baru dan penghormatan terhadap sejarah lokal yang telah hidup di tengah masyarakat selama puluhan tahun.
Polemik ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan budaya yang inklusif, partisipatif, dan berbasis kajian ilmiah.
Jika tidak dikelola dengan bijak, perubahan nama jalan berpotensi memicu penolakan sosial yang lebih besar. Namun apabila dilakukan melalui dialog terbuka dan pendekatan edukatif, polemik ini justru dapat menjadi momentum memperkuat kesadaran sejarah masyarakat Jawa Barat.***(SB)
SupersemarNewsTeam
