SUPERSEMAR NEWS — Alumni Lemhannas Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 52, Nasruddin Tueka, kembali melontarkan kritik tajam terhadap arah pembangunan sumber daya manusia dan sistem kekuasaan di Indonesia. Dalam pandangannya, bangsa akan memasuki fase “gelap” ketika kecerdasan, integritas, dan meritokrasi tidak lagi menjadi ukuran utama dalam menentukan kepemimpinan, jabatan, maupun peluang kehidupan sosial-ekonomi, melainkan digantikan oleh loyalitas sempit dan kepatuhan absolut terhadap kelompok kekuasaan.
Menurut Nasruddin Tueka, fenomena tersebut perlahan membentuk pola sosial-politik yang berbahaya karena membunuh kreativitas, menghilangkan keberanian berpikir kritis, serta mempersempit ruang hidup masyarakat yang tidak berada dalam lingkaran loyalitas tertentu.
“Ketika kecerdasan bukan lagi ukuran, melainkan loyalitas sempit, maka gelaplah suatu bangsa,” tegas Nasruddin Tueka dalam diskusi strategis mengenai masa depan SDM Indonesia dan arah kebangsaan.
Pernyataan tersebut bukan sekadar kritik emosional, melainkan hasil pengamatan panjang terhadap dinamika birokrasi, politik, ekonomi, hingga proses pembentukan karakter bangsa. Ia melihat bahwa sistem meritokrasi yang seharusnya menjadi pondasi keadilan dalam rekrutmen dan penghargaan jabatan justru mulai mengalami distorsi akibat dominasi kepentingan politik dan kekuasaan kelompok.
Meritokrasi yang Mulai Kehilangan Ruh
Secara konseptual, meritokrasi merupakan sistem yang memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan, kompetensi, integritas, dan prestasi. Dalam negara modern, meritokrasi menjadi syarat utama agar birokrasi berjalan profesional, inovatif, dan produktif.
Namun, menurut Nasruddin Tueka, praktik di lapangan sering kali menunjukkan hal berbeda. Banyak posisi strategis tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kapasitas intelektual dan rekam jejak profesional, tetapi oleh tingkat loyalitas terhadap kelompok tertentu.
Akibatnya, individu-individu kreatif dan kritis perlahan tersingkir karena dianggap berpotensi mengganggu stabilitas kekuasaan. Padahal, bangsa yang besar justru tumbuh dari keberanian berpikir berbeda, kemampuan berinovasi, dan ruang kompetisi yang sehat.
“Ketika loyalitas dijadikan syarat utama, maka kreativitas kehilangan momentum dan karakter mandiri dihancurkan secara sistematis,” ujarnya.
Fenomena tersebut, lanjutnya, berpotensi melahirkan generasi yang lebih takut kehilangan posisi daripada memperjuangkan kebenaran dan inovasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan stagnasi nasional.
Kecerdasan Tidak Sekadar IQ
Nasruddin Tueka menjelaskan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya diukur melalui Intelligence Quotient (IQ), tetapi juga mencakup Emotional Quotient (EQ), Spiritual Quotient (SQ), dan Adversity Quotient (AQ).
Selain itu, teori sembilan kecerdasan dari Howard Gardner menunjukkan bahwa manusia memiliki spektrum kemampuan yang luas, mulai dari kecerdasan linguistik, interpersonal, musikal, logika matematika, hingga kecerdasan naturalis.
Karena itu, menurutnya, bangsa tidak boleh menyempitkan definisi kualitas manusia hanya berdasarkan kepatuhan struktural.
“Kecerdasan adalah kemampuan bernalar, memahami ide, memecahkan masalah, beradaptasi terhadap lingkungan, dan belajar dari pengalaman hidup,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa faktor genetik hanya memengaruhi sekitar 50 hingga 60 persen perkembangan kecerdasan, sementara lingkungan, pendidikan, gizi, dan sistem sosial memiliki kontribusi besar terhadap kualitas SDM bangsa.
Oleh sebab itu, negara harus menciptakan ruang kompetisi yang sehat agar seluruh potensi anak bangsa berkembang maksimal.
Loyalitas dan Bahaya Kepatuhan Absolut
Dalam konteks tertentu, loyalitas memang diperlukan untuk menjaga disiplin organisasi dan stabilitas institusi. Akan tetapi, loyalitas yang terlalu sempit dan absolut justru berpotensi membahayakan demokrasi serta membunuh objektivitas.
Nasruddin Tueka mengingatkan bahwa loyalitas tanpa integritas hanya akan menghasilkan kepatuhan buta. Sementara itu, loyalitas yang sehat harus dibangun di atas nilai kejujuran, profesionalisme, dan keberanian menyampaikan kebenaran.
Ia menggambarkan situasi tersebut melalui analogi “gelap dan terang” dalam konstruksi sosial-politik. Kelompok yang loyal akan mendapat ruang, akses, dan kesempatan, sedangkan kelompok kritis perlahan dipinggirkan.
Dalam kondisi seperti itu, ruang usaha, ruang hidup, hingga kesempatan ekonomi masyarakat menjadi semakin sempit.
“Yang terjadi kemudian adalah persaingan tidak sehat dan monopoli kelompok,” ujarnya.
Lemahnya Transparansi dan Ancaman KKN
Nasruddin Tueka menilai salah satu penyebab utama lahirnya “kegelapan” dalam sistem bernegara adalah lemahnya transparansi pemerintahan dan masih kuatnya praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
Menurut dia, ketika akuntabilitas lemah, maka loyalitas kelompok lebih mudah tumbuh dibanding profesionalisme.
Situasi tersebut membuat kebijakan publik tidak lagi sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan lebih banyak mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
Akibatnya, kesenjangan ekonomi tetap melebar, pemerataan sulit tercapai, dan kepercayaan publik terhadap negara terus menurun.
Ia menegaskan bahwa reformasi struktural harus dilakukan secara serius agar bangsa tidak kehilangan arah.
“Pertumbuhan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, bukan hanya kelompok tertentu,” katanya.
Diskusi Bersama Marsekal TNI (Purn.) Herman Prayitno
Dalam sejumlah diskusi kebangsaan, Nasruddin Tueka juga bertukar pandangan dengan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) sekaligus mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Marsekal TNI (Purn.) Prof. Dr. Herman Prayitno.
Dalam diskusi tersebut, Herman Prayitno menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia unggul harus dibangun melalui pembentukan karakter kebangsaan yang kuat, disiplin, loyal, namun tetap berintegritas.
Menurut Herman Prayitno, loyalitas yang benar bukan berarti tunduk secara membabi buta terhadap kekuasaan, melainkan kesetiaan terhadap nilai kebangsaan, konstitusi, dan kepentingan rakyat.
Ia menilai Indonesia membutuhkan SDM yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki moralitas tinggi dan keberanian menjaga kepentingan nasional.
“SDM unggul harus memiliki integritas dan karakter kebangsaan,” ungkap Herman Prayitno dalam diskusi bersama Nasruddin Tueka.
Pandangan Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
Nasruddin Tueka juga melakukan diskusi strategis dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI, Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr.
Dalam diskusi itu, Dedi Nursyamsi menyoroti pentingnya membangun generasi milenial pertanian yang profesional, mandiri, dan berintegritas.
Menurutnya, Indonesia tidak akan mampu menjadi negara maju jika sektor pertanian terus dipandang sebelah mata dan SDM mudanya tidak diberi ruang berkembang.
Dedi Nursyamsi menilai generasi muda pertanian harus dibentuk menjadi pribadi yang inovatif, produktif, dan mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas kebangsaan.
“SDM milenial pertanian harus profesional mandiri dan berintegritas untuk Indonesia maju,” tegasnya.
Pandangan tersebut memperkuat gagasan bahwa pembangunan SDM Indonesia harus berbasis kompetensi dan karakter, bukan semata-mata loyalitas politik.
Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar: Manusia Unggul Tidak Hanya Deret Angka
Nasruddin Tueka juga berdiskusi dengan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), mantan Gubernur Lemhannas RI, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, serta mantan Menteri Perhubungan RI, Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar.
Dalam pandangannya, Agum Gumelar menegaskan bahwa manusia Indonesia unggul tidak hanya diukur melalui deret angka akademik atau kecerdasan intelektual semata.
Menurutnya, manusia unggul lahir dari proses pembentukan karakter, pelatihan disiplin, pemantapan wawasan kebangsaan, dan penguatan integritas diri.
“Manusia Indonesia unggul tidak diukur dari deret hitung atau deret angka, tetapi dari pembentukan karakter kebangsaan yang disiplin, loyal, visioner, dan berintegritas,” ujar Agum Gumelar.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa loyalitas tetap penting, tetapi harus berada dalam kerangka integritas dan kepentingan bangsa, bukan loyalitas sempit terhadap kelompok tertentu.
Menyempitnya Ruang Hidup dan Ruang Usaha
Nasruddin Tueka menilai dampak lain dari dominasi loyalitas kelompok adalah menyempitnya peluang ekonomi dan ruang usaha masyarakat.
Dalam situasi seperti itu, akses terhadap modal, jaringan, dan kesempatan bisnis cenderung hanya dinikmati kelompok tertentu. Akibatnya, persaingan sehat terganggu dan muncul monopoli ekonomi yang berbahaya bagi demokrasi.
Kondisi tersebut juga dapat memicu frustrasi sosial, terutama di kalangan generasi muda yang merasa tidak memperoleh kesempatan setara.
“Anak bangsa harus diberi kesempatan menjadi tuan di negaranya sendiri,” tegasnya.
Ia menolak narasi yang selalu mengaitkan persoalan bangsa dengan infiltrasi asing, sebab menurutnya masalah terbesar justru berasal dari kegagalan internal dalam membangun sistem yang adil.
Politik yang Berpotensi Kehilangan Etika
Lebih jauh, Nasruddin Tueka mengingatkan bahwa kestabilan politik yang dibangun di atas loyalitas kelompok semata dapat berubah menjadi persaingan tidak sehat.
Politik akhirnya bukan lagi arena gagasan dan pengabdian, melainkan arena perebutan akses kekuasaan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka demokrasi akan kehilangan substansi karena masyarakat tidak lagi bebas menentukan pilihan berdasarkan kualitas pemimpin.
Sebaliknya, publik dipaksa mengikuti arus dominasi kelompok tertentu.
Dalam konteks tersebut, ia menilai reformasi birokrasi dan penegakan hukum harus menjadi prioritas utama pemerintah agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Indonesia Membutuhkan SDM Visioner dan Berintegritas
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan SDM yang tidak hanya loyal, tetapi juga visioner, inovatif, dan memiliki integritas kuat.
Persaingan global menuntut bangsa memiliki generasi yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan teknologi, dan berani mengambil keputusan strategis.
Karena itu, Nasruddin Tueka menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus diarahkan untuk membentuk manusia merdeka yang mampu berpikir mandiri.
Ia juga mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan bangsa besar selalu tumbuh dari keberanian menghargai kecerdasan dan perbedaan pandangan.
Sebaliknya, bangsa yang menutup ruang kritik akan mengalami kemunduran.
Reformasi Struktural Menjadi Keharusan
Sebagai penutup, Nasruddin Tueka menekankan pentingnya reformasi struktural dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, pemerintah harus lebih terbuka, adil, dan berani memperkuat sistem meritokrasi agar seluruh anak bangsa memiliki kesempatan yang sama.
Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum harus dijalankan secara konsisten agar praktik KKN tidak terus menggerogoti masa depan Indonesia.
Ia percaya bahwa bangsa ini memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju apabila kecerdasan, integritas, dan profesionalisme kembali ditempatkan sebagai pondasi utama pembangunan nasional.
“Bangsa besar adalah bangsa yang memberi ruang bagi kecerdasan untuk tumbuh, bukan membatasinya dengan loyalitas sempit,” tutup Nasruddin Tueka.***(SB)
SupersemarNewsTeam
Reporter : R/Rifay Marzuki
