Aktivis perempuan Kota Bogor, Suparti, yang juga kader PDI Perjuangan, menegaskan pentingnya mengawal penulisan ulang sejarah agar tidak mengaburkan fakta-fakta sejarah bangsa.
SUPERSEMAR NEWS BOGOR – Rencana Kementerian Kebudayaan menulis ulang sejarah Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 memicu kekhawatiran masyarakat sipil. Salah satunya datang dari aktivis perempuan Kota Bogor, Suparti.
Waspadai Pengaburan Fakta
Suparti meminta publik mengawasi ketat proses ini. Ia menilai, penulisan ulang berisiko menghadirkan tafsir sejarah tunggal. “Jangan sampai mengulangi praktik Orde Baru yang memonopoli narasi, menghapus peran Bung Karno,” katanya, Kamis (19/6/2025).
Ia mencontohkan bagaimana Nugroho Notosusanto pernah mengangkat Mohammad Yamin sebagai penggagas Pancasila, mengesampingkan pidato-pidato Soekarno. Padahal, sejumlah sejarawan membantah klaim tersebut.
Minim Partisipasi Publik
Menurut Suparti, penulisan ulang sejarah saat ini tidak transparan. Ia mempertanyakan siapa saja yang dilibatkan dan apakah draft narasi tersedia untuk publik. “Sejarah milik rakyat, bukan segelintir elite politik,” tegas kader PDI Perjuangan ini.
Khawatir Jadi Alat Legitimasi Kekuasaan
Suparti menilai upaya ini rawan menjadi alat legitimasi penguasa. Ia mengingatkan agar sejarah tak dijadikan proyek pencitraan atau menutupi pelanggaran HAM berat di masa lalu.
“Kalau tak ada yang salah, mengapa harus ditulis ulang? Untuk siapa sejarah ini? Rakyat atau penguasa?” sindirnya.
Ajak Generasi Muda Mengawal
Suparti mendorong generasi muda aktif mengawasi proses ini. “Sejarah harus jujur, bukan dongeng versi penguasa. Kalau kita diam, sejarah berubah dari cermin menjadi topeng,” pungkasnya.
SupersemarNewsTeam
SanggaBuana
