Tangkapan layar YouTube DPR RI memperlihatkan pimpinan DPR menyampaikan keputusan enam poin tuntutan rakyat, termasuk penghentian tunjangan rumah anggota dewan.
SUPERSEMAR NEWS – Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi menyepakati enam poin dari total 17+8 tuntutan rakyat. Salah satu keputusan penting adalah menghentikan tunjangan rumah anggota dewan, yang berlaku sejak 31 Agustus 2025.
DPR Respon Aspirasi Publik
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan seluruh fraksi sepakat atas kebijakan ini. Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud respon DPR terhadap tuntutan publik yang mendesak adanya transparansi, efisiensi anggaran, dan pengurangan fasilitas mewah anggota dewan.
“Keputusan ini hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi yang digelar pada 4 September 2025,” kata Dasco di Gedung DPR, Jumat (5/9/2025).
Enam Poin Keputusan DPR
Dalam rapat konsultasi, DPR menghasilkan enam poin keputusan penting:
- Menghentikan pemberian tunjangan rumah anggota DPR.
- Moratorium kunjungan kerja luar negeri, kecuali undangan kenegaraan.
- Pemangkasan tunjangan komunikasi, listrik, dan transportasi.
- Tidak membayar hak keuangan anggota DPR yang dinonaktifkan partai.
- Penonaktifan anggota DPR dikoordinasikan melalui Mahkamah Kehormatan Dewan.
- Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam legislasi.
Efisiensi Anggaran dan Transparansi
Keputusan tersebut dinilai publik sebagai langkah awal menuju efisiensi anggaran negara. Selain itu, DPR berkomitmen meningkatkan transparansi dengan melampirkan rincian tunjangan anggota yang telah dievaluasi.
Sebelumnya, sejumlah aktivis menyerahkan dokumen 17+8 tuntutan rakyat di Gerbang Pancasila, Senayan, yang mendorong DPR lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran.
Penutup
Dengan keputusan ini, DPR berharap dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat peran parlemen sebagai lembaga representatif rakyat.
SupersemarNewsTeam
Reporter: R/Rifay Marzuki
